IBT edisi 31/1/2009

Lion Air Dephub Senang KPPU Pro Aktif Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan (Dephub), Budhi M Suyitno, sangat senang mendengar gebrakan yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). “Bagus kalau KPPU pro aktif. Ke depannya akan lebih menjamin good corporate governance, serta konsumen terlindungi,” kata Budhi M Suyitno kepada Indonesia Business Today di Jakarta, Jumat (30/1). Indonesia Business Today kembali menanyai apa pendapatnya terkait besaran harga tiket?. Apakah masih dalam taraf wajar atau malah sudah tidak wajar lagi?. “Biarkan KPPU bekerja sesuai dengan harapan masyarakat dan tunggu hasilnya sampai diumumkan oleh KPPU,” jelas Budhi. Sementara itu Sekretaris Jenderal INACA, Tengku Burhanudin mengatakan, bahwa harga tiket pesawat yang terpenting tidak mencapai lebih dari batas atas yang telah ditetapkan pemerintah. Sedangkan fuel surcharge yang dikenakan oleh perusahaan penerabangan, menurut Tengku masihlah wajar pasalnya besik tarif aftur (bahan bakar pesawat) yang normal adalah Rp 1700 per liter nah ketika bahan bakar mencapai sampai harga puluhan ribu, perusahaan penerbangan mulai mengenaikan fuel surcharge kepada konsumen. Saat ini walau harga bahan bakar sudah turun tetapi fuel surcharge masih dikenakan, menurut Tengku hal itu karena harga aftur masih dikisaran harga RP.5000/liter . mengenai besaran fuel surcharge yang dikenakan oleh perusahaan penerbangan berbeda, hal itu memang diserahkan sepenuhnya pada masing-masing perusahaan karena tergantung seberapa besar bahan bakar yang digunakan oleh tiap pesawat yang dimiliki perusahaan pesawat itu. Lion Air Ketika hal ini dikonfirmasikan ke pihak Lion Air, Direktur Lion Air, Edward Siraid menyatakan bahwa tarif tiket bersifat fleksibel, dan Lion Air telah menurunkan harga fuel surcharge. Ketika ditanya seperti yang dipertanyakan oleh KPPU, kenapa konsumen dikenakan fuel surcharge. Edward menjelaskan, hal itu terjadi pada saat harga bahan bakar sangat tinggi. Sementara perusahaan penerbangan tidak bisa menaikan tarif sesuai dengan kenaikan harga bahan bakar, karena ada peraturan pemerintah yang menetapkan tarif atas dan tarif bawah pada harga tiket pesawat. Hal ini lah yang menyebabkan perusahaan penerbangan akhirnya mengenakan fuel surcharge pada konsumen. Lebih lanjut Edward menjelaskan bahwa harga yang berlaku sekarang ini sudah merupakan harga maksimal sesuai dengan penurunan bahan bakar. Sebelumnya Ketua KPPU, Benny Pasaribu, berkata pihaknya menemukan adanya indikasi harga tidak wajar pada tarif harga tiket pesawat. Dalam pengamatan KPPU seharusnya harga tiket pesawat bisa lebih murah dibanding harga sekarang yang ditetapkan oleh para perusahaan angkutan udara. Menurut Benny, konsumen yang akan menggunakan jasa angkutan udara dikenakan tarif tiket dan fuel surcharge. Seharusnya biaya yang dikenakan kepada konsumen menurut Benny hanyalah harga tiket. Selain itu Benny juga menilai penurunan bahan bakar yang sekarang terjadi tidak diikuti oleh penurunan harga tiket pesawat secara siknifikan. Dengan pertimbangan tersebut, menurut Benny KPPU akan meminta klarifikasi dari perusahaan-perusahaan penerbangan. Namun, mengenai waktunya Benny belum dapat memastikan, karena hal ini masih dalam pembicaraan internal. Ris Tunda Impor BBM dari Kuwait JAKARTA----Melimpahnya stok Solar yang dimiliki Pertamina (Persero), memaksannya menunda kontrak impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jangka panjangnya dengan Kuwait. “Untuk kontrak pengiriman BBM selama Februari dari Kuwait sudah kita batalkan. Stok kita masih banyak,” kata Direktur Utama Pertamina (Persero), Ari Soemarno, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/1). Stok Solar Pertamina sangat banyak, sudah melebihi tanki penampungan. Kalau tidak di ekspor akan menggangu stok BBM pertamina yang lainnya. Beliau menambah jika rencana ekspor ini batal ada konsekuensinya. Perseroan harus berjuang mengubah modul produksi BBM dari kilang. Akibatnya produksi BBM yang lainnya bisa saja terhambat. Kapasitas kilang kita sudah penuh. Jika tidak lakukan ekspor konsekuensinya kemungkinan operasi kilang untuk mengolah minyak mentah perlu diturunkan dengan demikian maka kapasitas produksi yang lain juga akan berkurang. Seperti premium turun sehingga kita harus tambah impor premium. Dapat Izin Ekspor Ditur Pertamina, yang nasibnya sedang terombang-ambing oleh isupencopotannya mengklain Pertamina sudah dapat restu Pemerintah untuk ekspor Solar. Ari Soemarno berkata kami sudah minta izin pemerintah. Setahu saya surat ijinnya sudah keluar. “Kalau izin sudah dapat, boleh kan," kata Ari. Ari menambahkan izin ekspor akan kita peroleh dari Departemen Perdagangan, rekomendasi dari Ditjen Minyak Dan Gas Bumi (Migas). Omongan sang bos ini sangat bertolak belakang, pendapat Ditjen Migas. Sebelumnya Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Evita Herawati Legowo, berkata kepada wartawan pihaknya tidak akan mengizinkan Pertamina ekspor Solar. “Sepanjang dia masih impor, ngapain dia minta ekspor Solar,” ketus Evita. Evita mengakui memang kami sudah menerima proposal dari Pertamina tentang rencana ekspor solar. Kami masih memahaminya. Belum ada keputusan menyetujui atau menolaknya. Evita memang mengakui, Pertamina sudah mengajukan proposal untuk melakukan ekspor Solar. Tetapi pemerintah melihatnya, belum ada keputusan apakah setuju atau tidak. Ris World Bank dan JBIC Sumbang US$ 3 M Tender proyek listrik 10 ribu Mega Watt (MW) tahap kedua belum jalan, tetapi sumber dana sumber mulai mengalir. “World Bank dan Japan Bank International Corporation atau (JBIC). Kedua Lembaga keuangan ini berkomitmen memberikan pinjaman senilai US$ 3 miliar,” kata Direktur Utama PT Perushaan Listrik Negara (Persero) kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/1). Proyek listrik 10 ribu MW tahap kedua baru mulai ditenderkan pada April mendatang. Dengan dibagi dalam dua porsi; PLN hanya mampu membiayai pembangunannya hingga 30 persen. Sekitar 70 persen nya dipercayakan ke pengusaha listrik swasta atau Indonesia Power Producer (IPP). Meski sudah cukup untuk proyek 10.000 MW tahap kedua, namun kucuran kredit dari JBIC dan Bank Dunia belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan investasi tahun ini yang mencapai Rp 57 triliun. Wakil Direktur Utama PLN, Rudiantara, menambahkan untuk mendanai proyek PLN hingga 2011 saja, dibutuhkan US$ 4,8 miliar dan Rp 19,2 triliun. Hingga saat ini yang sudah terpenuhi adalah US$ 1,9 miliar dan Rp 15,3 triliun. Sehingga sisa kebutuhan yang belum teramankan adalah US$ 2,9 miliar dan Rp 3,9 triliun. BPP Listrik Menurun Belum ada rencana kalau Tarif listrik di turunkan walaupun biaya pokok produksi listrik (BPP) menurun. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Jacobus Purwono, secara terpisah berkata biaya pokok produksi listrik selama 2009 diperkirakan bakal menurun dari Rp 1.300 per kWh menjadi Rp 1067 per kWh. Katanya lagi, itu bukan berarti kalau tarif listrik bakal turun. Meskipun BPP sudah turun, tetapi masih di atas rata-rata biaya pokok produksi. Harga listrik masih sekitar Rp 416 per kWh sampai Rp 923 per kWh. Ris Calon Dirut Kelangkaan BBM Akibat Ulang Parpol Tertentu Pengamat Ekonomi INDEF, M Ikhsan Modjo, Jumat (30/1) berpendapat kelangkaan Kasus Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang belakangan terjadi adalah bagian dari Kampanye parpol tertentu. Bukan hanya kelalaian Pertamina (Persero) tetapi juga lebih pada partai apa yang banyak menguasai kepemilikan SPBU. Menurut M Ikhsan kalau pun Direktur Pertamina diganti, itu bukan garansi kalau kasus serupa tidak terulang lagi. Pendistribusian BBM subsidi bukan hanya tanggung jawab Pertamina semata. Di luar Pertamina juga masih ada pengusaha SPBU. Ketua Komisi VII DPR RI fraksi Golkar, Airlangga Hartanto, pada kesempatan yang sama berkata kelangkaan BBM, bukan hanya tanggung jawab Pertamina. Ada banyak pihak yang terlibat di dalamnya. “Pemerintah sangat ambil peran penting,” katanya. Ketahuan Bulan Depan Pemerintah melalui Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hilir Migas (BPH Migas) telah menugaskan tim penyidik swasta; menyelidiki apa penyebab kelangkaan BBM. Apakah kesalahan Pertamina semata atau juga ada unsur kelalaian yang dilakukan pengelolah SPBU. Anggota Komie BPH Migas, Jugi Prajogio, sebelumnya berkata tim penyidik dari BPH Migas sudah mengantongi berbagai informasi terkait kelangkaan BBM belakangan ini. Mereka (tim penyidik) baru bekerja sebulan, dan kemungkinan awal Februari public bakal tahu secara pasti apa penyebab utamanya. Calon Dirut Pertamina Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN), Sofyan Djalil, ketikan ditemui di kantornya sehabis sholat Jumat menyatakan kepada wartawan, pemerintah sudah mengantongi lima nama calon dirut. Ada yang berasal dari Pertamina adapula dari luar Pertamina. “Test akan dimulai secepatnya,” katanya. Sayangnya Sofyan sangat tertutup soal siapa nama-nama calon dirut tersebut. Bukan hanya Menneg yang tertutup. Jajaran komisaris Pertamina juga melakukan hal yang sama. Sekali pun Menneg sudah memberikan sinyal kalau calonnya sudah ada, ada lima orang. Jajaran komisaris malah sebaliknya. Mereka sangat tertutup, dan terkesan sensitive ketika mintai pendapatnya. Jajaran komisaris Pertamina mengaku kesulitan menjalankan tugasnya untuk menentukan siapa-siapa bakal calon Direktur Utama (Dirut) Pertamina (Persero) yang baru. “Ini masalah internal sih. Kami sangat sulit untuk melakukannya,” kata Anggota Komisaris Pertamina, Maizar Rachman, ketika dihubungi Indonesia Business Today, Kamis (29/1). Ketika ditanya kapan jajaran komisaris mengajukan nama-nama bakal calon Dirut Pertamina mengingat Menneg BUMN, Sofyan Djalil, sudah berulangkali meminta secara resmi kepada Jajaran komisaris. “Beliau tahu nya minta, tetapi kita yang di dalam ini sangat sulit. Pokoknya dalam waktu sekarang ini kami belum melakukan apa-apa. Nanti aja, semuanya akan jelas,” jawab Maizar Rachman. Indonesia Business Today coba menghubungi anggota Komisaris yang lainnya, Umar Said. Siapa-siapa nama bakal calon yang diajukan jajaran komisaris ke Menneg BUMN?. “Bikin nya aja belum,” katanya. Kapan komisaris menyerahkan nama-nama tersebut ke Menneg BUMN?. “belum tahu. Kami pernah bahas soal itu,” jawab nya singkat. Jawaban serupa juga pernah datang dari Komisaris Utama (Komut) Pertamina yang baru, Sutanto. “Kami belum menentukan siapa-siapa bakal calon Dirut,” katanya. Walaupun Menneg dan Jajaran Komisaris sangat tertutup soal calon dirut. Namun, pemberitaan media susah santer soal siapa saja calon dirut. Adapun nama calon dirut; Internal Pertamina; Direktur Pemasaran dan Niaga Achmad Faisal, Komisaris Pertamina Maizar Rachman, Direktur Umum Pertamina Waluyo, dan Mantan Dirut Pertamina Martiono. Calon orang luar Pertamina Mantan Dirut PT Timah Erry Riyana. Ris