Kamis, 05 Februari 2009

IBT edisi 4/2/2009

BP Migas Sudah Layangkan Teguran Ke ExxonMobil Cepu Januari 2009 sudah berlalu, namun kapasitas produksi minyak dari lapangan Cepu ternyata masih sebatas cleaning up saja, masih sekitar 5.000 sampai 6.000 barel per hari. Padahal jauh-jauh hari sebelumnya, Pemerintah bersama Exxon sudah menargetkan Januari 2009 kapasitas produksi Lapangan Cepu, yang dikelolah ExxonMobil Cepu, bisa mencapai 20 ribu barel per hari. Faktanya sekarang produksi lapangan Cepu masih sama dengan produksi semula 5.000 sampai 6.000 barel per hari. Wakil Kepala BP Migas, Abdul Muin, ketika dihubungi Indonesia Business Today, Selasa (3/2) berkata atas keterlambatan ini kami (BP Migas) sudah layangkan teguran atas keterlambatan tersebut. Abdul Muin menambahkan walaupun kita sudah tekan apapun caranya, namun kita sulit memaksa keadaan. Dampak krisis sudah menjalar ke perusahaan kontraktor yang lainnya, patner Exxon. Letak keterlambatannya bukan dari sisi Exxon nya, namun dari sisi kontraktor yang lainnya. Misalnya mereka yang membangun fasilitas pengiriman minyak. “Walau pun kita tegur bagaimana pun, tetapi kontraktor terdesak oleh keadaan,” tambahnya. Maka dari itu, tadi siang (kemarin-red) pemerintah melakukan rapat kordinasi dengan pimpinan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), bagaimana menghasilkan komitmen bersama agar target produksi migas 2009 masih tercapai. Lapangan Cepu sudah berproduksi pada pertengahan Desember 2008. Namun, kapasitas produksi nya masih sekitar 5.000 sampai 6.000 barel per hari. Saat itu, Juru Bicara ExxonMobil Indonesia, Maman Budiman, menargetkan kalau per Januari 2009, kapasitas produksi nya bisa naik menjadi 20 ribu barel per hari. Namun, fakta berbicara lain. Januari sudah berlalu, kapasitas produksi lapangan Cepu masih sekitar 5.000 hingga 6.000 barel per hari. Pemerintah sendiri sangat menaruh harapan besar kepada dua perusahaan minyak dan gas bumi (Perusahaan Migas) asing, PT Exxon Mobil Indonesia dan PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) dalam menunjang pencapaian target produksi migas Nasional di 2009. Produksi minyak sebesar 960 barrel oil per day (bopd), sedangkan target produksi gas bumi sebesar 7.56 milyar kaki kubik per hari (BSCFD). Seperti diketahui, siang tadi (kemarin-red), Departemen ESDM mengadakan pertemuan dengan pimpinan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas yang sudah berproduksi untuk membahas konfirmasi produksi migas dari masing-masing KKKS bersama para pejabat terkait di lingkungan DESDM dan Tim Pengawasan Peningkatan Produksi Migas (P3M). Adapun target produksi minyak bumi tahun 2009 adalah 960 ribu barrel oil per day (bopd) sedangkan target produksi gas bumi 7.56 milyar kaki kubik per hari (BSCFD). Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro. Dalam situasi ekonomi dunia yang saat ini tengah dilanda krisis, Menteri ESDM meminta agar para KKKS bekerja lebih keras untuk mencapai target produksi tersebut. Selektif Tentukan Operator Selain tetap mendesak KKKS yang sedang berproduksi, pemerintah juga akan lebih selektif memilih operator baru. Misalnya dengan tetap mempertahankan kontraktor yang lama, sambil mencari operator yang ideal. Salah satu contohnya, Departemen ESDM telah memberikan persetujuan penugasan PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) sebagai operator sementara Wilayah Kerja Mountain From Kuantan (MFK) atau dikenal Blok Langgak melalui perpanjangan Production Sharing Contract (PSC) selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 20 Januari 2009 sampai dengan 19 Januari 2010, dengan ketentuan bahwa apabila dalam masa perpanjangan kontrak tersebut Pemerintah kemudian menetapkan Kontraktor atau Operator yang definitif maka kontrak tersebut akan berakhir. Di harapkan perusahaan yang berminat untuk jadi operator segera mempersiapkan diri dari sekarang. Ris Bakrie Power Menang Tender WKP Panas Bumi Sokoria Jakarta--- Direktur Pengusahaan Pembinaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah, Ditjen Minerbapabum Departemen ESDM, Sugiharto Harsoprayitno, kepada wartawan, Selasa (3/2) berkata Bakrie Power telah memenangi tender Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sokoria. “Pengumuman pemenang sudah dilakukan per Januari yang lalu. Bakrie Power berhak atas WKP Panas Bumi Sokoria, yang terletak di Nusa Tenggara Timur tersebut. Penetapannya sudah dilakukan awal Januari yang lalu,” katanya. Bakrie Power sekarang tinggal menunggu izin dari Pemerintah daerah untuk segera memulai proyeknya. Setelah WKP Sokoria, WKP selanjutnya yang akan ditenderkan adalah WKP Ungaran di Jateng yang berkapasitas 50 MW dan Telaga Ngebel di Jatim berkapasitas 120 MW. Empat WKP lainnya yang sudah ditenderkan adalah Tangkuban Perahu, Cisolok-Sukarame, Tampomas, dan Jailolo. Sementara WKP lainnya masih menunggu peraturan daerah yang mengatur pengelolaan WKP di wilayah setempat. Ris

IBT edisi 3/2/2009

PLTU Muara Karang Dapat Dari BP West Java Dalam waktu dekat Perusahaan Listrik Negara kembali mendapatkan support gas dari BP West Java, untuk dilairkan ke PLTGU Muara Karang. Gas tersebut akan mulai dialirkan pada April mendatang. Direktur Operasional Jawa, Madura dan Bali, Murtaqi Syamsuddin, kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/2) berkata adapun volume nya sekitar 20 sampai 30 MMscfd (juta kaki kubik per hari). PLTGU Muara Karang (repowering) membutuhkan gas sebesar 120 mmscfd untuk commisioning. Namun akan lebih aman jika pasokan gas mencapai 130 mmscfd. Tambahan 20-30 mmscfd gas kali ini berasal dari pengalihan gas BP West Java yang biasanya dipasok ke PGN. Kebutuhan gas PGN tersebut akan ditutupi oleh pengalihan gas Pertamina yang biasanya ke Krakatau Steel. Sedangkan kebutuhan KS selanjutnya akan dipenuhi oleh PGN. Sebelumnya, Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah mengikat perjanjian dengan Perusahaan Gas Negara (PGN). Kedua BUMN Negara ini akan bahu membagu menopang kebutuhan gas untuk pembangkit. Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso, pernah berkata Perseroan senang tiasa melayani kebutuhan gas PLN. Sebagai langka awal PGN telah melakukan penandatanganan kontrak jual beli gas dengan tiga PLTGU PLN. Pada tahun 2008 yang lalu, PGN dan PLN telah menandatangani kerjasama pemenuhan gas. PGN bersedia menyalurkan gas ke PLTGU Muara Tawar dengan harga US$ 5,5 per mmbtu. Volumenya sekitar 200 mmscfd. PGN juga telah menandatangani kontrak jual beli gas untuk PLTGU Tanjung Priok. Penandatanganan kontrak jual beli telah dilakukan antara PGN dengan PLN, melalui anak perusahaannnya, PT Indonesia Power. Hendi menambahkan, bahwa pasokan gas untuk PLTU Tanjung Priok diperkirakan 30 atau 70 juta kubik per hari. PLTGU Cilegon sebesar 30 juta kubik. Selain itu, PGN menandatangani kontrak alir gas ke pembangkit PLN yang ada Sumatra, PLTGU Talang Duku sebanyak 8 mmscfd. 25 Investor Minat Danai PLTU Pemalang Secara terpisah Direktur Perencanaan dan Teknologi PLN, Bambang Praptono, berkata pada lima Februari mendatang Perseroan telah mengundang 25 investor yang ingin mendanai proyek PLTU Pemalang. Bambang menambahkan, untuk acarannya akan dilaksanakan di kantor Menneg BUMN. Pertamuan tersebut akan melibatkan perwakilan dari Bappenas dan Depkeu, karena ini proyek pemerintah,” katanya. Menurut Bambang proyek PLTU Pemalang tidak termasuk dalam proyek listrik 10 ribu MW tahap kedua. Tetapi PLTU dengan kapasitas sekitar 2.000 MW itu termasuk dalam proyek listrik 10 ribu MW tahap pertama. Ris Pertamina Belum Bayar Kompensasi Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sampai sekarang terus menjerit, pasalnya iming-iming mendapatkan uang kompensasi atas penurunan BBM per 15 Desember hingga kini belum terealisasi. Pertamina belum membayar besaran kompensasi yang ia janjikan. Ketua Umum Perhimpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), M Nur Adib, ketika dihubungi Indonesia Business Today, Senin (2/1) berkata Pertamina belum merealisasikan janjinya untuk memberikan kompensai ke pengusaha SPBU. Nur Adib menambahkan, kami (pengusaha SPBU) sudah rutin menanyakan hal tersebut ke Pertamina. Pertemuan terakhir dilakukan kemarin (Sabtu, 31/1). Pertamina kembali berjanji akan melunasinya dalam waktu dekat. Secara terpisah, VP Communication Pertamina (Persero), Anang Rizkani Noor, berkata Pertamina akan membayar kompensasi. Sekarang ini masih sedang dihitung Pertamina. Sebelumnya kedua belah pihak (Pertamina dan pengusaha SPBU) mencapai kesepakatan kalau Pertamina akan memberikan kompensasi ke pada pengusaha SPBU atas penurunan BBM pada 1 dan 15 Desember yang lalu. Pertamina bahkan berjanji memberikan kompensasi sebesar Rp 160 per liter. Namun, faktanya hingga kini Perusahaan Migas milik Negara ini belum juga menempati janjinya. Ris Kalaupun Premium Naik Tidak Lebih Dari Rp 6.000 per liter JAKARTA---Harga premium di pasaran Internasional sudah menunjukan tren kenaikkan. Akan kah harga Premium dalam negeri yang saat ini Rp 4,500 per liter, beranjak naik?. “Kita belum tahu, lihat saja kedepannya,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Evita Herawati Legowo, ketika dihubungi Indonesia Business Today, Senin (2/2). Kalau pun harga BBM, khususnya Premium kembali dinaikkan tidak akan melebihi batas atasnya Rp 6,000 per liter. Begitupun dengan solar dan lainnya. Direktur Executive Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, ketika dihubungi terpisah oleh Indonesia Business Today, sangat yakin kalau harga premium tidak akan dinaikkan dalam waktu dekat. Harga minyak dunia masih sulit untuk kembali ke level nya dulu di atas US$ 80 per barel. “Ini hanya isyarat bahwa level harga premium saat ini dalam pandangan pemerintah sudah tepat, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah,” jawab Pri Agung. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fraksi PAN, Alvien Lie, ketika dihubungi terpisah berkata statement Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya untuk menarik perhatian media aja. “Publik harus fokus kembali ke dirinya,” katanya. Tambah Alvien rujukan harga BBM sebetulnya sangat lah mudah. Kita pantau saja pergerakan harga minyak dunia. Sungguh Ironis ketika harga minyak dunia turun drastic, pemerintah sedemikian lamban menurunkan harga BBM. Anehnya ketika ada tanda-tanda harga minyak dunia mau naik (meskipun belum terjadi) Presiden sudah kalang kabut bagaimana menaikkan harga BBM subsidi. Mau nya hanya meraup laba sebesar-besarnya dari jualan BBM ke rakyat. Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah kalang kabut ketika ada kecendrungan harga Premium di pasar dunia naik. Presiden berkata BBM untuk tingkat pasar, fuel premium ada kecenderungan untuk naik, meski kenaikannya tidak dramatis atau dengan angka yang kecil. Solar kecenderungan turun, meski dengan angka kecil. Sedangkan minyak tanah cenderung tetap. Dengan kecenderungan harga pasar seperti itu, pemerintah tetap hanya mensubsidi dua jenis BBM, yaitu solar dan minyak tanah. Sementara premium memang sudah tidak lagi disubsidi. Sebelumnya, Anggota DPR Komisi VII, Tjatur Sapto Edy berkata selama Januari 2009, Pemerintah sudah mendapat untung dari Penjualan BBM subsidi. Khsusunya jenis (Premium) yang notabene sudah tidak di subsidi lagi. Tjatur Sapto Edy menilai besaran keuntungan dari jualan premium selama Januari saja bisa mencapai Rp 1,4 triliun. Karena harga minyak mentah dunia yang cenderung menurun. Yang terpenting keuntungan jualan premium harus jelas dulu. Sebelumnya Direktur Utama Pertamina (Persero), Ari Soemarno, mengakui adanya uang lebih dari jualan premium. Jumlahnya masih sedang dihitung, Nantinya akan diserahkan ke Pemerintah. Ris "Jadi, dengan harga pasar yang sekarang, premium lebih dari Rp 4.000 per liter, dan solar lebih dari Rp 5000 per liter, negara akan tetap berikan subsidi untuk minyak tanah dan solar," katanya. Pengalokasian subsidi untuk BBM memang menjadi fokus pemerintah. Selain karena jumlahnya yang besar, BBM merupakan salah satu kebutuhan vital masyarakat. Namun dengan kondisi ekonomi seperti sekarang, SBY meminta masyarakat untuk memaklumi kebijakan subsidi BBM yang telah diputusukan pemerintah. "Subsidi itu, tolong dipahami dalam keadaan keuangan negara yang juga menurun," katanya. Bagi SBY, harga BBM dalam negeri saat ini sudah tepat dan sesuai karena dikaitkan dengan dua hal, yaitu pergerakkan harga dan postur APBN. "Maka harga yang berlaku sekarang baik premium, solar, dan minyak tanah masih kita anggap tepat dan sesuai. Dikaitkan dengan dua hal. Pertama, pergerakkan dengan pergerakan harga yang terjadi. Kedua, dikaitkan dengan postur APBN 2009," katanya. Ia juga menegaskan, meski akan ada penyesuaian, pemerintah akan mencari solusi subsidi yang paling tepat dikaitkan dengan penerimaan, pembelanjaan, subsidi, dan defisit. "Kita akan terus antisipasi," tegasnya. Sementara Menkeu sekaligus Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani menyatakan, penetapan harga BBM di dalam negeri tidak semata-mata menggunakan acauan harga minyak mentah duni, tetapi juga nilai tukar (kurs). "Harga minyak tidak hanya ditentukan oleh WTI, tapi juga kurs. Harga yang diturunkan 15 Januari lalu masih dianggap tepat, kita juga akan evaluasi kecenderungan pada 1 Januari lalu dan 11 bulan ke depan," katanya. Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk mengevaluasi harga BBM dalam negeri setiap bulan. Meski bisa naik turun, namun harga premium tidak akan melebihi Rp 6.000 per liter dan solar tidak lebih dari Rp 5.500 per liter.

IBT edisi 2/2/2009

BBM Industri Pertamina Seharusnya Bisa Turun 10 Persen Pengusaha amat menyayangkan keputusan Pertamina (Persero) yang terus mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) industri atau non subsidi. Seperti Pertamax, Pertamax Plus dan Pertamina Dex tidak mengalami perubahan dari harga periode sebelumnya (15 Januari 2009). Padahal dengan crude dunia US$ 45 per barel saja, BBM tersebut sudah bisa turun 10 persen. Direktur Executice Reforminer Institute, Pri Agung Rahkmanto, ketika dihubungi Indonesia business today, Minggu (1/2) berkata seharusnya harga BBM industri sudah bisa turun. “Dengan crude US$ 45 per barel, kurs Rp 11.000 per dolar Amerika, harga ke ekonomian premium tidak lebih dari Rp 4.000 per liter, solar Rp 5.300 per liter. Paling tidak harga BBM industri sudah bisa turun hingga 10 persen dari harga sekarang,” kata Pri Agung. Sebelumnya, kelompok pengusaha mengeluhkan kebijakan Pertamina yang terus mempertahankan harga BBM Industri. Padahal harga BBM subsidi sudah berulang kali diturunkan harganya. Bahkan Premium sendiri sudah tidak termasuk bahan bakar yang disubsidi Negara. Sebelumnya ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofyan Wanandi, berkata harga BBM industri seharusnya bisa turun. Ini akan sangat membantu meningkatkan gerak sektor ril Seperti diketahui, selama Januari 2009, Perseroan telah berhasil mempertahankan besaran harga BBM non subsidi nya pada harga periode 1 Januari 2009. Pada 15 Janurai Pertamina tetap mempertahankan besaran harga BBM non subsidi. Pada 1 Februari Pertamina kembali menahan harga. Harga Barang Turun Penurunan harga BBM subsidi perlahan memberikan manfaat yang berarti. Harga bahan makanan sebentar lagi akan turun. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Thomas Dharmawan ketika dihubungi terpisah berkata beberapa produk saya lihat sudah mulai menyesuaikan. Ada yang harganya turun, turunnya ada yang sekitar 6 persen. Beberapa produk yang mulai menyesuaikan adalah susu bubuk, minyak goreng dan tepung terigu. Namun penurunan harga produk baru sebatas perusahaan yang menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Barang makanan yang banyak pakai bahan baku impor masih belum. Sebelumnya, Menteri Perdangan, Mari Elka Pangestu, berkata dampak langsung penurunan BBM terhadap harga makanan, bisa di lihat dengan mulai menurunkan harga barang kebutuhan pokok paling tidak 1 sampai 3 persen. Penurunan harga barang akan lebih terasa lagi dalam tiga atau empat bulan ke depan. Ketika tarif transportasi sudah alami penurunan. Ris Kontrak Chevron Di Langgak Hanya Sementara Kontrak bagi hasil (Productions Sharing Contract/PSC) Chevron Pasific Indonesia (CPI) di Blok Langgak, seyogyanya sudah berakhir per 19 Januari 2009. Namun, demi menjaga keberlangsungan produksi migas, pemerintah telah memperpanjang status Chevron maksimal selama satu tahun. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Evita Legowo, katanya, (29/1); status Chevron tidak lebih dari setahun di blok langgak. Sementara Chevron terus melakukan produksi migas, sebagai operator blok langgak. Pemerintah tidak akan berhenti mencari operator baru yang pantas mengeksploraso blok langgak. “Kami (pemerintah) sedang mencari siapa operator di blok ranggak, menggantikan Chevron,” ketus Evita Legowo. Katanya, kualitas operator baru nantinya, harus punya kemampuan paling kurang menyamai Chevron. “Operator akan dipilih paling lambat di akhir 2009,” tandasnya. Kapasitas produksi minyak blok langgak diperkirakan mencapai 400 barel per barel. Ditenderkan Juni Pemerintah kembali membuka tender wilayah kerja migas periode 2009. “Pembukaan tender akan dilakukan pada Juni mendatang,” kata Direktur Pengembangan Business Hulu Migas, Edy Hermantoro, kepada wartawan (29/1). Edi menambahkan kebanyakan lokasinya ada di laut dalam atau deep sea. Kebanyakan tersebar di Indonesia bagian timur. Proses tender akan dilakukan tetap dalam dua bentuk; regular tender dan joint study. Walaupun harga minyak mentah dunia (crude) semakin turun. Ini tidak mematikan semangat investor untuk mengembangkan bisnisnya. Malah sebaliknya, kondisi ini membuat investor malah untuk lebih giat menjalankan kegiatan bisnisnya. “biaya operasional seperti harga peralatan sewa serta biaya barang impor juga turun,” tandasnya. Adapun investor migas yang terus memburu blok migas baru di tengah krisis adalah; beberapa perusahan besar serta sangat berpengalaman. Seperti Total, Hess, Shell and Inpex. Mereka sangat tertarik untuk mendapatkan WK migas laut dalam. Blok laut dalam proses tender nya memakai regular tender. Ris

IBT edisi 31/1/2009

Lion Air Dephub Senang KPPU Pro Aktif Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan (Dephub), Budhi M Suyitno, sangat senang mendengar gebrakan yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). “Bagus kalau KPPU pro aktif. Ke depannya akan lebih menjamin good corporate governance, serta konsumen terlindungi,” kata Budhi M Suyitno kepada Indonesia Business Today di Jakarta, Jumat (30/1). Indonesia Business Today kembali menanyai apa pendapatnya terkait besaran harga tiket?. Apakah masih dalam taraf wajar atau malah sudah tidak wajar lagi?. “Biarkan KPPU bekerja sesuai dengan harapan masyarakat dan tunggu hasilnya sampai diumumkan oleh KPPU,” jelas Budhi. Sementara itu Sekretaris Jenderal INACA, Tengku Burhanudin mengatakan, bahwa harga tiket pesawat yang terpenting tidak mencapai lebih dari batas atas yang telah ditetapkan pemerintah. Sedangkan fuel surcharge yang dikenakan oleh perusahaan penerabangan, menurut Tengku masihlah wajar pasalnya besik tarif aftur (bahan bakar pesawat) yang normal adalah Rp 1700 per liter nah ketika bahan bakar mencapai sampai harga puluhan ribu, perusahaan penerbangan mulai mengenaikan fuel surcharge kepada konsumen. Saat ini walau harga bahan bakar sudah turun tetapi fuel surcharge masih dikenakan, menurut Tengku hal itu karena harga aftur masih dikisaran harga RP.5000/liter . mengenai besaran fuel surcharge yang dikenakan oleh perusahaan penerbangan berbeda, hal itu memang diserahkan sepenuhnya pada masing-masing perusahaan karena tergantung seberapa besar bahan bakar yang digunakan oleh tiap pesawat yang dimiliki perusahaan pesawat itu. Lion Air Ketika hal ini dikonfirmasikan ke pihak Lion Air, Direktur Lion Air, Edward Siraid menyatakan bahwa tarif tiket bersifat fleksibel, dan Lion Air telah menurunkan harga fuel surcharge. Ketika ditanya seperti yang dipertanyakan oleh KPPU, kenapa konsumen dikenakan fuel surcharge. Edward menjelaskan, hal itu terjadi pada saat harga bahan bakar sangat tinggi. Sementara perusahaan penerbangan tidak bisa menaikan tarif sesuai dengan kenaikan harga bahan bakar, karena ada peraturan pemerintah yang menetapkan tarif atas dan tarif bawah pada harga tiket pesawat. Hal ini lah yang menyebabkan perusahaan penerbangan akhirnya mengenakan fuel surcharge pada konsumen. Lebih lanjut Edward menjelaskan bahwa harga yang berlaku sekarang ini sudah merupakan harga maksimal sesuai dengan penurunan bahan bakar. Sebelumnya Ketua KPPU, Benny Pasaribu, berkata pihaknya menemukan adanya indikasi harga tidak wajar pada tarif harga tiket pesawat. Dalam pengamatan KPPU seharusnya harga tiket pesawat bisa lebih murah dibanding harga sekarang yang ditetapkan oleh para perusahaan angkutan udara. Menurut Benny, konsumen yang akan menggunakan jasa angkutan udara dikenakan tarif tiket dan fuel surcharge. Seharusnya biaya yang dikenakan kepada konsumen menurut Benny hanyalah harga tiket. Selain itu Benny juga menilai penurunan bahan bakar yang sekarang terjadi tidak diikuti oleh penurunan harga tiket pesawat secara siknifikan. Dengan pertimbangan tersebut, menurut Benny KPPU akan meminta klarifikasi dari perusahaan-perusahaan penerbangan. Namun, mengenai waktunya Benny belum dapat memastikan, karena hal ini masih dalam pembicaraan internal. Ris Tunda Impor BBM dari Kuwait JAKARTA----Melimpahnya stok Solar yang dimiliki Pertamina (Persero), memaksannya menunda kontrak impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jangka panjangnya dengan Kuwait. “Untuk kontrak pengiriman BBM selama Februari dari Kuwait sudah kita batalkan. Stok kita masih banyak,” kata Direktur Utama Pertamina (Persero), Ari Soemarno, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/1). Stok Solar Pertamina sangat banyak, sudah melebihi tanki penampungan. Kalau tidak di ekspor akan menggangu stok BBM pertamina yang lainnya. Beliau menambah jika rencana ekspor ini batal ada konsekuensinya. Perseroan harus berjuang mengubah modul produksi BBM dari kilang. Akibatnya produksi BBM yang lainnya bisa saja terhambat. Kapasitas kilang kita sudah penuh. Jika tidak lakukan ekspor konsekuensinya kemungkinan operasi kilang untuk mengolah minyak mentah perlu diturunkan dengan demikian maka kapasitas produksi yang lain juga akan berkurang. Seperti premium turun sehingga kita harus tambah impor premium. Dapat Izin Ekspor Ditur Pertamina, yang nasibnya sedang terombang-ambing oleh isupencopotannya mengklain Pertamina sudah dapat restu Pemerintah untuk ekspor Solar. Ari Soemarno berkata kami sudah minta izin pemerintah. Setahu saya surat ijinnya sudah keluar. “Kalau izin sudah dapat, boleh kan," kata Ari. Ari menambahkan izin ekspor akan kita peroleh dari Departemen Perdagangan, rekomendasi dari Ditjen Minyak Dan Gas Bumi (Migas). Omongan sang bos ini sangat bertolak belakang, pendapat Ditjen Migas. Sebelumnya Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Evita Herawati Legowo, berkata kepada wartawan pihaknya tidak akan mengizinkan Pertamina ekspor Solar. “Sepanjang dia masih impor, ngapain dia minta ekspor Solar,” ketus Evita. Evita mengakui memang kami sudah menerima proposal dari Pertamina tentang rencana ekspor solar. Kami masih memahaminya. Belum ada keputusan menyetujui atau menolaknya. Evita memang mengakui, Pertamina sudah mengajukan proposal untuk melakukan ekspor Solar. Tetapi pemerintah melihatnya, belum ada keputusan apakah setuju atau tidak. Ris World Bank dan JBIC Sumbang US$ 3 M Tender proyek listrik 10 ribu Mega Watt (MW) tahap kedua belum jalan, tetapi sumber dana sumber mulai mengalir. “World Bank dan Japan Bank International Corporation atau (JBIC). Kedua Lembaga keuangan ini berkomitmen memberikan pinjaman senilai US$ 3 miliar,” kata Direktur Utama PT Perushaan Listrik Negara (Persero) kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/1). Proyek listrik 10 ribu MW tahap kedua baru mulai ditenderkan pada April mendatang. Dengan dibagi dalam dua porsi; PLN hanya mampu membiayai pembangunannya hingga 30 persen. Sekitar 70 persen nya dipercayakan ke pengusaha listrik swasta atau Indonesia Power Producer (IPP). Meski sudah cukup untuk proyek 10.000 MW tahap kedua, namun kucuran kredit dari JBIC dan Bank Dunia belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan investasi tahun ini yang mencapai Rp 57 triliun. Wakil Direktur Utama PLN, Rudiantara, menambahkan untuk mendanai proyek PLN hingga 2011 saja, dibutuhkan US$ 4,8 miliar dan Rp 19,2 triliun. Hingga saat ini yang sudah terpenuhi adalah US$ 1,9 miliar dan Rp 15,3 triliun. Sehingga sisa kebutuhan yang belum teramankan adalah US$ 2,9 miliar dan Rp 3,9 triliun. BPP Listrik Menurun Belum ada rencana kalau Tarif listrik di turunkan walaupun biaya pokok produksi listrik (BPP) menurun. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Jacobus Purwono, secara terpisah berkata biaya pokok produksi listrik selama 2009 diperkirakan bakal menurun dari Rp 1.300 per kWh menjadi Rp 1067 per kWh. Katanya lagi, itu bukan berarti kalau tarif listrik bakal turun. Meskipun BPP sudah turun, tetapi masih di atas rata-rata biaya pokok produksi. Harga listrik masih sekitar Rp 416 per kWh sampai Rp 923 per kWh. Ris Calon Dirut Kelangkaan BBM Akibat Ulang Parpol Tertentu Pengamat Ekonomi INDEF, M Ikhsan Modjo, Jumat (30/1) berpendapat kelangkaan Kasus Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang belakangan terjadi adalah bagian dari Kampanye parpol tertentu. Bukan hanya kelalaian Pertamina (Persero) tetapi juga lebih pada partai apa yang banyak menguasai kepemilikan SPBU. Menurut M Ikhsan kalau pun Direktur Pertamina diganti, itu bukan garansi kalau kasus serupa tidak terulang lagi. Pendistribusian BBM subsidi bukan hanya tanggung jawab Pertamina semata. Di luar Pertamina juga masih ada pengusaha SPBU. Ketua Komisi VII DPR RI fraksi Golkar, Airlangga Hartanto, pada kesempatan yang sama berkata kelangkaan BBM, bukan hanya tanggung jawab Pertamina. Ada banyak pihak yang terlibat di dalamnya. “Pemerintah sangat ambil peran penting,” katanya. Ketahuan Bulan Depan Pemerintah melalui Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hilir Migas (BPH Migas) telah menugaskan tim penyidik swasta; menyelidiki apa penyebab kelangkaan BBM. Apakah kesalahan Pertamina semata atau juga ada unsur kelalaian yang dilakukan pengelolah SPBU. Anggota Komie BPH Migas, Jugi Prajogio, sebelumnya berkata tim penyidik dari BPH Migas sudah mengantongi berbagai informasi terkait kelangkaan BBM belakangan ini. Mereka (tim penyidik) baru bekerja sebulan, dan kemungkinan awal Februari public bakal tahu secara pasti apa penyebab utamanya. Calon Dirut Pertamina Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN), Sofyan Djalil, ketikan ditemui di kantornya sehabis sholat Jumat menyatakan kepada wartawan, pemerintah sudah mengantongi lima nama calon dirut. Ada yang berasal dari Pertamina adapula dari luar Pertamina. “Test akan dimulai secepatnya,” katanya. Sayangnya Sofyan sangat tertutup soal siapa nama-nama calon dirut tersebut. Bukan hanya Menneg yang tertutup. Jajaran komisaris Pertamina juga melakukan hal yang sama. Sekali pun Menneg sudah memberikan sinyal kalau calonnya sudah ada, ada lima orang. Jajaran komisaris malah sebaliknya. Mereka sangat tertutup, dan terkesan sensitive ketika mintai pendapatnya. Jajaran komisaris Pertamina mengaku kesulitan menjalankan tugasnya untuk menentukan siapa-siapa bakal calon Direktur Utama (Dirut) Pertamina (Persero) yang baru. “Ini masalah internal sih. Kami sangat sulit untuk melakukannya,” kata Anggota Komisaris Pertamina, Maizar Rachman, ketika dihubungi Indonesia Business Today, Kamis (29/1). Ketika ditanya kapan jajaran komisaris mengajukan nama-nama bakal calon Dirut Pertamina mengingat Menneg BUMN, Sofyan Djalil, sudah berulangkali meminta secara resmi kepada Jajaran komisaris. “Beliau tahu nya minta, tetapi kita yang di dalam ini sangat sulit. Pokoknya dalam waktu sekarang ini kami belum melakukan apa-apa. Nanti aja, semuanya akan jelas,” jawab Maizar Rachman. Indonesia Business Today coba menghubungi anggota Komisaris yang lainnya, Umar Said. Siapa-siapa nama bakal calon yang diajukan jajaran komisaris ke Menneg BUMN?. “Bikin nya aja belum,” katanya. Kapan komisaris menyerahkan nama-nama tersebut ke Menneg BUMN?. “belum tahu. Kami pernah bahas soal itu,” jawab nya singkat. Jawaban serupa juga pernah datang dari Komisaris Utama (Komut) Pertamina yang baru, Sutanto. “Kami belum menentukan siapa-siapa bakal calon Dirut,” katanya. Walaupun Menneg dan Jajaran Komisaris sangat tertutup soal calon dirut. Namun, pemberitaan media susah santer soal siapa saja calon dirut. Adapun nama calon dirut; Internal Pertamina; Direktur Pemasaran dan Niaga Achmad Faisal, Komisaris Pertamina Maizar Rachman, Direktur Umum Pertamina Waluyo, dan Mantan Dirut Pertamina Martiono. Calon orang luar Pertamina Mantan Dirut PT Timah Erry Riyana. Ris

IBT Edisi 30/1/2009

DPR Sepakati Volume BBM PSO 2009 Sebanyak 38.944.530 KL. Setelah melewati perdebatan yang alot antara pemerintah dengan DPR Komisi VII, akhirnya DPR Komisi VII menyetujui besaran volume BBM bersubdisi 2009. Namun, soal anggarannya pendanaannya masih perlu dibahas lebih dalam lagi. DPR bersama pemerintah telah menyepakati volume BBM PSO 2009, Premium, Solar, Kerosene total 38.944.530 KL. Adapun kuota BBM PSO 2009 sendiri terdiri dari; Premium 20.638.869 KL, Kerosene 5.804.911 KL, Solar 12.500.750 KL. Dan elpiji sebanyak 1,6 juta ton. Tercapaian kesepakatan kuota BBM PSO 2009 adalah hasil dari pembahasan yang panjang. Dimana sebelumnya sudah dibuat asumsi total kuota BBM PSO 2009 hanya 36,854 juta KL. Kemudian kepala BPH Migas, Tubagus Haryono, mengusulkan agar total kuota BBM dinaikkan menjadi 38.944.530 KL. Tubagus berkata penambahan kuota BBM, hanya diperuntukan bagi kuota Premium dan Solar. Berdasarkan perhitungan yang dibuat Gaikindo (Gabungan Asosiasi Kendaraan Bermotor Indonesia) tiap tahunnya pertumbuhan kendaraan bermotor mencapai 6 persen. Karena itulah kuota kedua jenis BBM (premium dan solar) perlu ditingkatkan masing-masing sebanyak 2,09 juta KL. Sebelumnya Premium APBN 19.444.354 KL, di usulkan dan akhirnya disetujui DPR menjadi 20.638.869 KL. Kerosene 5.804.911 KL tetap. Solar 11,605.183 KL menjadi 12.500.750 KL. Sementara untuk elpiji sudah ditetapkan menjadi 1,6 juta ton. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Evita Herawati Legowo, setelah mengikuti rapat berkata yang terpentig sekarang Pemerintah bersama DPR sudah menyepakai besaran volume nya. Sementara untuk anggarannya sendiri masih menunggu perhitungan lebih lanjut, pakai alpha. Evita menambahkan untuk asumsi ICP sudah disepakati memakai asumsi harga rata-rata minyak Indonesia (ICP) antara US$ 40 per barel sampai US$ 60 per barel. Ris Harga Gas Medco, dan Pertamina ke LNG Donggi Senoro Terlalu Murah Pemerintah belum menyetujui kesepatan harga jual gas atau gas sales agreement (GSA) yang telah ditandatangani antara Pertamina EP, Medco dengan konsorsium pengelolah kilang LNG Donggi Senoro; Pertamina, Medco dan Mitsubishi. “Harga gas US$ 2,8 per MMBtu (million British Thermal Unit) masih dilingkup corporate. Belum disetujui pemerintah,” kata Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/1). Pernyataan serupa datang dari Kepala BP Migas, Raden Priyono. Kesepakatan harga gas yang ada dalam GSA antara Pertamina EP, PT Medco Tomori belum sampai di tangan pemerintah. Menteri ESDM bisa menyatakan apakah harga tersebut pantas atau tidak. Sementara itu, Anggota DPR Komisi VII, Fraksi PDIP, Effendi Simbolon sangat tidak setuju dengan harga tersebut. “Harga US$ 2,8 per mmbtu sangat lah kecil. Karena itu, harus segera di perbaiki,” kata Effendi. Selain harga gas yang sangat murah, Effendi juga menyanyangkan kenapa kedua Perusahaan migas nasional, Medco dan Pertamina hanya memiliki sebagian kecil saham pada pembangunan kilang. “Kenapa sahamnya lebih besar dimiliki Mitsubishi, perusahaan asing. Dampak dari dominannya Mitsubishi dalam kepemilikan saham di LNG Plant Donggi Senoro, Mitsubishi lah yang memegang kendali kemana LNG akan di Jual. Mitsubishi bebas menentukan kemana LNG di salurkan. Bangsa ini tidak ada hak,” kata Effendi. Sebelumnya wakil Direktur Utama PT Pertamina, Iin Arifin, berkata kalau kesepatan harga jual gas antara downstream dengan upstream sudah melalui perhitungan yang pantas. Pertamina dan Medco menyuplai gas ke kilang LNG Donggi Senoro. Lamanya masa kontrak sekitar 15 tahun. Ris Komisaris Pertamina Ngaku Sulit Tentukan Calon Dirut Jajaran komisaris Pertamina mengaku kesulitan menjalankan tugasnya untuk menentukan siapa-siapa bakal calon Direktur Utama (Dirut) Pertamina (Persero) yang baru. “Ini masalah internal sih. Kami sangat sulit untuk melakukannya,” kata Anggota Komisaris Pertamina, Maizar Rachman, ketika dihubungi Indonesia Business Today, Kamis (29/1). Ketika ditanya kapan jajaran komisaris mengajukan nama-nama bakal calon Dirut Pertamina mengingat Menneg BUMN, Sofyan Djalil, sudah berulangkali meminta secara resmi kepada Jajaran komisaris. “Beliau tahu nya minta, tetapi kita yang di dalam ini sangat sulit. Pokoknya dalam waktu sekarang ini kami belum melakukan apa-apa. Nanti aja, semuanya akan jelas,” jawab Maizar Rachman. Indonesia Business Today coba menghubungi anggota Komisaris yang lainnya, Umar Said. Siapa-siapa nama bakal calon yang diajukan jajaran komisaris ke Menneg BUMN?. “Bikin nya aja belum,” katanya. Kapan komisaris menyerahkan nama-nama tersebut ke Menneg BUMN?. “belum tahu. Kami pernah bahas soal itu,” jawab nya singkat. Jawaban serupa juga pernah datang dari Komisaris Utama (Komut) Pertamina yang baru, Sutanto. “Kami belum menentukan siapa-siapa bakal calon Dirut,” katanya. Secara terpisah, Menneg BUMN, Sofyan Djalil, menyatakan kalau pihaknya sudah mengantongi 3 sampai 5 nama bakal calon dirut Pertamina. Sofyan Djalil, kepada wartawan berkata pihaknya sudah mengantongi 3 sampai 5 nama bakal calon. Setelah nama bakal calon sudah ada tinggal mencari waktu yang tepat untuk lakukan fit and proper test. “Mudah-mudahan sampai akhir minggu ini beres, jadi bisa keluar namanya,” kata Sofyan. Setelah calon nya ada baru kita melakukan fit and proper test yang akan melibatkan, Menteri ESDM juga. Ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (29/1), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, berkata hingga saat ini saya belum menerima pemberitahuan dari Menneg BUMN tentang acara fit and proper test calon dirut Pertamina. “Saya belum menerima informasi kapan dilakukan fit and proper test,” kata Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro. Purnomo Yusgiantoro menambahkan hingga kini nama-nama calon nya pun belum diketahui secara pasti. Kami dari departemen teknis hanya ikut memberikan fit and proper test. Soal siapa-siapa bakal calon nya itu urusan korporat. “Biasanya sih yang mengajukan nama bakal calon itu jajaran komisaris Pertamina dan juga Pemerintah, melalui Menneg BUMN. Setelah nama calon sudah siap baru dilakukan fit and proper test,” tandas Purnomo. Seruan supaya segera dilakukannya pergantian pada seluruh direksi Pertamina terus berdatangan. Komisi Energi DPR RI hampir semuanya menginginkan segera dilakukannya perombakan direksi. “Ari Soemarno sudah gagal melakukan tugasnya. Sudah sepantasnya di ganti sekarang,” kata anggota DPR Komisi VII Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, kepada wartawan. Arwah Zainudin Di sela-sela rapat kordinasi tentan Asumsi Kuota BBM PSO 2009, Gedung DPR Komisi VII, Kamis (29/1), Effendi Simbolo, juga menyayangkan tindakan pertamina yang terkesan tidak menghiraukan korban kebakaran Depo Plumpang. “Sampai saat ini Pertamina malah belum mengakui secara jelas kalau korban manusia yang ditemukan disekitar Tanki BBM yang terbakar beberapa waktu lalu adalah karyawan Pertamina. Mayat nya pun hingga kini belum diserahkan ke pihak keluarga. Padahal jelas-jelas itu adalah karyawan Pertamina (Satpam Depo),” kata Effendi Simbolon. Effendi pun meminta agar pemerintah segera memulangkan jenasah ke rumah dukanya. Sebelumnya, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, pekan lalu. Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina, Achmad Faisal, berkata korban yang meninggal kemungkinan karyawan Pertamina, Zainudin. Satpam yang bertugas di depo Plumpang. “Hingga kini satpam kami (Zainudin) belum juga melapor. Tetapi soal mayat yang ditemukan kami belum bisa menyatakan secara resmi karena sudah dibawah pihak berwajib (Kapolri). Biarlah pihak yang berwajib yang mengidentifikasinya,”katanya. Ris BBN Bakal Dapat Subsidi Rp 1.000 per Liter Setelah sempat menghentikan sementara bisnisnya, menghentikan pengiriman Bahan bakar Nabati (BBN) ke Pertamina. Dan bahkan ada yang tutup, lantara harga jual BBN yang sangat murah dari ongkos produksinya. Investor pun mulai bangkit lagi seiring akan disahkannya keputusan BBN akan di subsidi Pemerintah. “Rencananya BBM akan di subsidi Rp 1.000 per liter,” kata Direktu Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Evita Herawati Legowo, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/1). Evita menambahkan Pemerintah mengusulkan alokasi subsidi untuk Bahan Bakar Nabati (BBN) dalam RAPBN-P 2009 sebesar Rp 774,46 miliar. "Pemerintah mengusulkan supaya dianggarkan sekitar Rp 1.000 per liter BBN. Tambahan Rp 1.000 per liter adalah jatah subsidi manakala harga BBN lebih mahal dari BBM. Banyaknya produsen BBN yang terpaksa mengurangi atau menghentikan pasokan BBN untuk Pertamina, serta harga BBN lebih tinggi daripada harga BBM,” kata Evita. Pendapat serupa datang dari Ketua Asosiasi Produsen Bio fuel Indonesia (Aprobi). Ketua Aprobi, Paulus Tjakrawan, ketika dihubungi Indonesia Business Today berkata produsen BBN sangat berharap pemerintah dan DPR menyetujui kalau BBN di subsidi. “Di Negara manapun, pemerintahnya sangat mendukung program pengembangan bahan bakar nabati ini. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan menyediaakan incentive. Untuk produsen yang ada di Indonesia, model incetivenya dapat berupa penyediaan subsidi, seperti yang sedang di bahas bersama DPR,” kata Paulus. Ketika ditanya bagaimana dengan besaran subsidi Rp 1.000 per liter. Apakah sudah cukup memberikan keuntungan bagi investor BBN. Paulus berkata soal besaran subsidi per liter, masih bisa dibicarakan lagi. Yang terpenting sekarang pemerintah bersama DPR setuju dulu penetapan dasarnya kalau BBN juga di subsidi. Secara terpisah, Presiden Direktur PT Eterindo Wahanatama Tbk, Immanuel Sutarto, berkata kepada Indonesia Business Today, pada intinnya produsen sangat dukung rencana BBN bakal dapat subsidi. Itu akan sangat membantu pengembangan BBN di tanah air. Sementara itu, Komisi VII DPR RI belum memastikan apakah setuju kalau BBN di subsidi Rp 1.000 per liter. Namun, “pada intinya komisi VII sudah menyetujui prinsip dasar. Kalau BBN dapat subsidi,” kata ketua Komisi VII DPR RI, Airlangga Hartanto. Formula Harga Setelah melewati perdebatan yang panjang, Pertamina menginginkan agar patokan harga BBM tetap memakai acuan harga rata-rata minyak Singapura (MOPS). Sementara Produsen menginginkan patokan harga BBM mengikuti acuan harga BBN Internasional; Argus dan Bloomberg. Akhirnya kedua belah pihak menyepakai satu acuan harba BBN. Pemerintah, Produsen dan Konsumen sudah menyepakati formula harga BBN; indeks harga rata-rata BBN Asia Tenggara ditambah Indeks harga BBN Domestik dibagi 2. Evita berkata formula ini adalah perpaduan antara apa yang di inginkan pertamina (Konsumen) dan Produsen. Evita Herawati menambahkan selama 2009; bio premium dengan campuran BBN sebanyak 1persen, sebanyak 194.444 kilo liter yang membutuhkan tambahan subsidi Rp 194,4 miliar. Dan bio solar dengan campuran BBN sebanyak 5 persen, volume nya sebanyak 580.025 kilo liter dengan tambahan subsidi sebesar Rp 580,02 miliar. Sehingga total volume BBN yang akan diberikan subsidi adalah 774.469 kilo liter dengan total tambahan subsidi Rp774,46 miliar. Ris Ekspor Mitan oke, Solar Jangan JAKARTA---Niat Pertamina (Persero) untuk mengekspor bahan bakar minyak (BBM), jenis Solar tidak direstui Pemerintah. Pemerintah berpendapat Solar sulit untuk di ekspor karena hingga kini Pertamina masih saja mengimpor Solar. “Sepanjang Pertamina masih mengimpor BBM (Solar). Akan sulit bagi mereka untuk melakukan ekspor Solar,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Evita Herawati Legowo, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/1). Selain karena Pertamina masih mengimpor BBM. Juga ada peraturan pemerintah yang melarang akan hal ini. Karena itu, Pertamina sulit untuk merealisasikan keinginannya. Dalam Pelpres No 71/2005 telah atur; pasal 6 tentang penunjuakan badan usaha pelaksana public service obligation (PSO), Dalam pasal 9 berbunyi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilarang mengekspor jenis BBM tertentu. Ketika ditanya apakah Pertamina telah memberitahukan rencana ekspor Solar ke Pemerintah. Evita menjawab, kami telah menerima proposal Pertamina. Volume nya juga ada. Namun, kami masih harus mempelajarinya apakah memang boleh atau tidak. Yang terpenting selama mereka masih impor BBM, rencana ekspor Solar tidak mungkin berjalan. Evita menambahkan sementara untuk minyak tanah (Mitan) sepertinya tidak masalah. Pertamina sudah tidak mengimpor minyak tanah lagi. Kelebihan minyak tanah sebagai hasil dari kegiatan konversi boleh mereka (Pertamina) ekspor. Namun, untuk memperoleh izin impor tidak hanya melalui kementrian ESDM. Perlu ada izin ekspor dari Menteri Perdagangan atau yang terkait lainnya. Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina, Ari Hernanto Soemarno, pernah menyatakan stok solar dan premium Pertamina sangat banyak. Kelebihan persediaan mitan sebagai dampak berhasilnya program konversi mitan ke gas elpiji. Semetara melimpahnya stok solar disebabkan oleh semakin berkurangnya pemakaian solar oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. Adapun jenis BBM yang akan di ekspor adalah stok solar berkadar sulfur 3.500 ppm yang dimilikinya. Karena biaya penyimpanan lebih mahal. Ari menambahkan karena stok solar kita banyak maka perlu mereschedule kembali kuota impor solar dari Kuwait sebesar 1,8 juta barel per bulan. Kita sudah minta tunda pengirimannya. Padahal selama ini PLN adalah konsumen Solar terbanyak. Perusahaan Listrik Negara ini mengkonsumsi Solar dalam volume yang banyak, untuk menghidupkan pembangkitnya. Tetapi dengan mulai berhasilnya program gasifikasi PLN, menggunakan sumber energi lain di luar BBM seperti Gas dan Batu bara, maka praktis konsumsi akan BBM Pertamina berkurang. Ris

Berita Indonesia Business Today 29/1/2009

28/1/2009 Harga Bahan Pokok Bisa Turun 3 Persen JAKARTA----Masyarakat masih menanti dampak turunan dari harga bahan bakar minyak (BBM) yang sudah diturunkan hingga tiga kali. Harga bahan makanan dan olahan akan bisa turun. “Sebagai dampak langsungnya bahan kebutuhan pokok bisa turun antara 1 persen sampai 3 persen. Dalam satu, dua atau tiga bulan ke depan harga bahan makanan dan olahan bisa baru bisa turun hingga 10 persen,” kata Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/1). Mari menambahkan penurunan harga BBM tidak membawah dampak yang berarti bagi pengurangan ongkos produksi perusahaan. Komponen biaya BBM dalam struktur biaya produk pertanian hanya 7 persen sampai 10 persen, sedangkan untuk industri bisa mencapai 8 persen sampai 15 persen. "Misalnya penurunan BBM sebesar 15 persen, hanya akan berpotensi menurunkan harga 0,7 persen sampai 1 persen" imbuhnya. Ada hal lain yang justru memegang peran terbesar dalam komponen produksi dan distribusi barang-barang. Tarif transporatasi sangat memegang peran penting. Hampir 20 persen dari ongkos operasional perusahaan adalah untuk transportasi. Baik untuk pendistribusian bahan baku maupun barang jadi, hasil olahan. Kalau ingin agar harga barang-barang segera turun, kuncinya masih pada sejauhmana Organda menurunkan tarif pengiriman barang. Selain tarif transportasi berkurangnya biaya perusahaan khusus untuk sewa listrik juga memberikan dampak yang berarti bagi produsen bahan makanan dan olahan. Pemerintah telah menurunkan besaran tarif listrik industri. Sebelumnya Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi, berkata turunnya harga BBM, tarif transportasi, serta tarif listrik akan memberikan dampak kepada harga barang. Harga barang-barang bisa turun hingga 10 persen. Namun, momentum penurunannya bisa terlihat dalam dua atau tiga bulan ke depan. Minyakita di jual Rp 6.000 per liter Mari Elka Pangestu juga mengungkapkan pemerintah telah meluncurkan secara resmi produk Minyakita. Pada peluncuran kali ini minyakita dijual dengan harga Rp 6.000 per liter langsung kepada konsumen rumah tangga sasaran berpendpatan rendah. Sementara harga dipasar tradiasional ditargetkan Rp 300-500 per liter di atas minyak goreng curah karena sudah dikemas. dan Rp 2.000-3.000 per liter di bawah minyak goreng kemasan premium. Pemerintah telah mengalokasikan Rp 800 m kebutuhan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) minyakita dan minyak curah. dana tersebut telah diberikan kepada produsen minyak goreng yang ikut berpartisipasi dalam program minyakita. Produsen yang secara resmi memproduksi Minyakita terdiri dari 24 perusahaan diantaranya Wilmar, Salim Ivomas Pratama, Sinar Mas, Musim Mas, Panca Nabati, Prakarsa, Astra Agro lestari, Asian Agri, Darmex Oil & Fat. Ris Harga Listrik IPP Naik, TDL belum Dinaikkan Keputusan pemerintah, departemen energi dan sumber daya mineral (ESDM) untuk menaikkan sedikit patokan harga listrik swasta (independent power producer atau IPP) ke Perusahaan Iistrik Negara (Persero) tidak akan mengatrol tarif dasar listrik (TDL) PLN ke konsumen. "Kalau besaran TDL adalah kebijakan Pemerintah, yang saat ini rata-rata sekitar 6,5 cents/kWh, karena mendapatkan subsidi Pemerintah," kata Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE), Jacobus Purwono, kepada Indonesia Business Today, di Jakarta, Rabu (28/1). Jacobus menambahkan persoalan tarif dasar listrik bukan kewenangan ESDM semata. Perlu ada kordinasi dengan pemerintah. Serta ada UU yang mengaturnya. Harga beli dari swasta ditetapkan masih dibawah biaya pokok produksi listrik PLN. Saat ini biaya pokok PLN di pembangkit sekitar 9 cents dan di titik konsumen 10,5 cents. Artinya biaya pokok produksi listrik PLN masih masih lebih besar dari harga jual listrik ke konsumen. Sebelumnya Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), Fahmi Mochtar, menuturkan urusan terkait besaran tarif dasar listrik sudah di luar kewenangan Perseroan. Tarif adalah urusan pemerintah. Fahmi melanjutkan kalau melihat perbedaan yang mencolok antara besaran pokok produksi listrik dengan harga jual ke konsumen yang berlaku sekarang seharusnya tarif listrik bisa dinaikkan. Tetapi pemerintah mungkin memiliki pertimbangan-pertimbangan lain. Seperti diketahui, dalam waktu dekat pemerintah akan menaikkan harga listrik swasta ke PLN. Jika sebelumnya, harga listrik IPP ke PLN hanya sekitar US$ 4,5 sen per kWh. Dalam waktu dekat Pemerintah akan menaikkannya. Adapun kisaran yang bakal diambil adalah US$ 5,8 sen sampai US$ 8,8 sen per kWh. Secara terpisah ketua umum himpunan pengusaha muda Indonesia (Hipmi), Erwin Aksa, berkata sangat mendukung rencana pemerintah menaikkan sedikit tarif beli listrik oleh PLN. Erwin menilai tarif yang berlaku selama ini sangat rendah. Sehingga menghambat investasi di sektor kelistrikan. Tambahnya pengusaha berpikir seribu kali untuk menanamkan investasinya. Sebab jika keadaan ini berlanjut pengusaha sulit berkembang, apalagi dengan keuntungan yang sangat kecil itu perbankan enggan memberikan pinjaman. Dengan harga yang baru kemungkinan bisa menarik hati investor untuk ikut berinvestasi di sektor kelistrikan. Pada proyek listrik 10 ribu MW tahap kedua, Perusahaan listrik Negara sangat membutuhkan kehadiran investor swasta. Perseroan telah menetapkan porsi berbeda dalam penyelesaian proyek listrik 10 ribu tahap kedua; PLN hanya mampu mendanai 30 persen, 70 persen nya berharap pada IPP. Proses tender proyek listrik dilakukan pada April mendatang. Ris Harga Vigas Pertamina Turun Badan Usaha Lain Silakan Bisnis Avtur, dan LPG Pertamina (Persero) tidak setuju kalau dirinya sudah memonopoli bisnis gas elpiji di tanah air. Badan usaha lain boleh ikut dalam bisnis elpiji. Selain bisnis elpiji perusahaan migas lain nya bisa juga bergerak dalam bisnis Avtur. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Adi Subagyo, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/1) berkata tidak ada yang melarang perusahaan lain berbisnis avtur. Silakan saja berbisnis. “Shell sudah ikut berbisnis Avtur. Joint dengan Pertamina. Badan usaha lain pun bisa masuk ke bisnis ini,” kata Adi Subagyo. Sebelumnya, Direktur Utama Persero, Ari Soemarno, berkata Pertamina telah menggaet Shell untuk memasok avtur kepada maskapai asing pelanggan Shell yang sedang parkir di Bandara Soekarno Hatta. Dengan kerjasama ini memudahkan pelanggan Shell sehingga tak harus mengisi tangkinya di singapura. Untuk kedepannya kerjasama Pertamina Shell akan berlanjut di Bandara Ngurah Rai, Bali. Menurut Ari, kebutuhan avtur di Indonesia mencapai 2,5 juta kiloliter dari dalam negeri hanya mampu menyediakan 2 juta kiloliter. Sehingga sisanya sebanyak 500 ribu kiloliter harus diimpor. Adi Subagyo menambahakan avtur bukan termasuk barang yang disubsidi pemerintah. Karena itu, peluang perusahaan swasta lain untuk berbisnis avtur sangat terbuka. “Bukan hanya Pertamina dan Shell, petronas juga bisa,” katanya. Selama ini pertamina boleh dibilang hanya satu-satunya pemain yang melayani pembelian avtur di Indonesia. Perseroan juga tengah menghadapi tuduhan melakukan monopoli dalam bisnis elpiji di tanah. Komisi Pemberantas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengindikasikan hal tersebut. Dimana Pertamina adalah pemain tunggal dalam bisnis elpiji dan terkadang juga berperan sebagai regulator. Terutama dalam bisnis elpiji 12 kg dan 50 kg. Menanggapi anggapan tersebut Pertamina Persero, melalui VP Communications, Anang Rizkani Noor, menjelaskan bisnis LPG tidak ditataniagakan seperti BBM atau PSO lain sehingga tidak ada alasan bagi Pertamina untuk memonopoli penjualan LPG. Artinya pemain migas manapun, asal memenuhi persyaratan regulasi dapat ikut menjual LPG di Indonesia seperti Pertamina. Anang menambahkan meski tidak ditataniagakan, hingga saat ini belum ada pemain migas lain yang melakukan penjualan LPG, karena harga LPG di Indonesia belum masuk pada titik harga keekonomiannya. Sebagai contoh, untuk produk LPG rumah tangga ukuran 12 kg, Pertamina masih menanggung rugi karena menjual dengan harga yang di bawah harga yang layak secara bisnis yang mengacu pada harga pasar internasional. Harga Vi-gas Turun Pada perkembangan lain, VP Communications Pertamina, Anang Noor, juga menginformasikan kalau Perseroan telah menurunkan harga jual Vi-gas, dari semula Rp 3.800 per liter menjadi Rp 3,600 per liter. Penurunan tersebut dapat dinikmati oleh konsumen Vi-gas mulai kemarin. Adapun SPBU Pertamina yang menjual Vi-gas ada di SPBU yang menjual Vi-gas saat ini adalah SPBU Jl. Abdul Muis, SPBU Jl. Pramuka dan SPBU Jl. HR Rasuna Said. Vi-gas adalah jenis bahan bakar gas kendaraan produk Pertamina atau liquefied Gas for Vehicle. Vi-gas memiliki oktan number mencapai 98 dan kadar Co2 183,9 gram per kilo meter. Ris Harus Dari Orang Dalam Jajaran Komisaris Pertamina Belum Siapkan Nama Calon Dirut Kendatipun Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN), Sofyan Djalil, telah meminta secara resmi kepada jajaran komisaris Pertamina untuk sesegera mungkin mengajukan nama bakal calon Direktur Utama Pertamina ke Menneg BUMN untuk segera dilakukan fit and proper test. Hingga kini jajaran komisaris belum menyiapkan siapa-siapa bakal calon yang dapat mereka usung. Komisaris Utama Pertamina (Persero), Sutanto, ketika dihubungi Indonesia Business Today di Jakarta, Rabu (28/1) berkata pihaknya bersama komisaris yang lainnya belum mempersiapkan nama-nama calon dirut pertamina. “Kami belum mempersiapkannya, masih rapat ke dalam,” kata Sutanto singkat. Ketika Indonesia Business Today berkata Menneg BUMN meminta agar jajaran komisaris dalam pekan ini juga harus mengajukan nama-nama calon dirut. Sutanto berkata itu kan permintaan dari beliau, tetapi dari kami nya belum. Sutanto pun belum bisa memastikan kapan pihaknya dapat memasukan nama-nama yang diminta Menneg BUMN. “Kami belum tahu kapan akan diserahkan. Sekarang ini kami belum mendapatkannya,” katanya. Kursi Iin Juga Terancam Bukan hanya kursi sang Direktur Utama Pertamina (Persero) yang tergoyang, posisi wakil Dirut pun juga sedang terancam. Wakil Direktur Utama Pertamina, Iin Arifin Takyan, juga bajak tergusur. Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN), Sofyan Djalil, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/1) berkata pemerintah akan mempertimbangkan apakah hanya dirut atau juga wadirut yang akan di ganti. "Yang dicari adalah Dirut, namun pilihannya bisa satu dirut saja atau dirut dan wadirut. Yang lain kita tetap aja dulu. Karena ini masalah sensitif," ujar Sofyan Djalil. Sementara siapa yang bakal menduduki posisi dirut dan wadirut, Menneg sekali lagi melempar tanggung jawab ke komisaris pertamina. Soal pengajuan bakal calon, kami masih menanti nama-nama yang diajukan jajaran komisaris Pertamina. “Jika nama-namanya sudah masuk. Segera dilakukan fit and proper test. Paling hanya berlangsung sehari. Fif and proper test akan dilakukan bersama Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan juga Komisaris Utama Pertamina Sutanto. Dirut Harus Orang Dalam Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Demokrat, Soetan Bhatoegana, berkata kepada wartawan yang layak menduduki posisi Direktur Utama Pertamina harus orang dalam. Dibesarkan di Pertamina, mempunyai pengetahuan yang luas terhadap pertamina, baik hulu atau pun hilir. Soetan Bhatoegana berkata kalau yang dipilih sosok dari luar pertamina, yang saya takutkan nanti terjadi aksi penolakan dari orang dalam pertamina. Selain itu, sosok dirut Pertamina harus tegar, tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan siapa pun. Track recordnya harus bagus. Anggota DPR Komisi VII, Fraksi PAN, Alvien Lie, ketika dihubungi Indonesia Business Today, Selasa (27/1) berkata yang pantas menduduki posisi Direktur Utama Pertamina harus memenuhi dua kriteria; ertama; harus memiliki pengetahuan yang lebih di kegiatan usaha Migas dan gas bumi, baik hulu maupun hilir. Kedua; tidak cepat terpengaruh oleh siapa pun. Terutama menyongsong pemilu yang akan datang. Dirut Pertamina harus kuat terhadap pengaruh dari luar, sekalipun dari penguasa negeri ini. Seperti diketahui kalau dilihat dari isu-isu yang tengah beredar ada beberapa nama dari orang dalam Pertamina yang sering dihubungkan bakal menduduki posisi Ari Soemarno, sebagai berikut; Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Achmad Faisal, Komisaris Pertamina Maizar Rachman, dan Direktur Umum Waluyo. Pengamat Perminyakan Kurtubi kepada, Indonesia Business Today, berkata kriteria calon Dirut Pertamina; mengerti bisnis dan industri perminyakan secara mumpuni, peka terhadap penderitaan rakyat dan tidak ada track record yg merugikan Pertamina. Nama-nama yang bisa dipertimbangkan; Martiono mantan dirut, Harry Purnomo mantan direktur pemasaran, Agus Haryanto direktur PT Badak, Salis direktur Pertamina Cepu, Mustiko Saleh Mantan Wadirut Pertamina. Dari sekian nama yang sering dihubungkan sebagai kandidat Dirut Pertamina; Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Achmad Faisal, Direktur Umum Pertamina, Waluyo, serta mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, Erry Riyana semuanya mengaku belum mendapat pemberitahuan dari pemerintah, termasuk dari jajaran komisaris Pertamina. Achmad Faisal ketika dihubungi Indonesia Business Today, Selasa (27/1) mengaku tidak tahu-menahu soal isu kalau dirinya sudah dibidik menggantikan Ari Soemarno. “Saya tidak pernah diberitahu soal isu pencalonan. Semua isu tersebut tidak benar adanya,” kata Achmad Faisal. Pengakuan serupa sebelumnya datang dari Waluyo dan Erry Riyana. Kami belum pernah diberitahu soal calon dirut Pertamina. Ris