Pergantian Komisaris Pertamina

Harus Dari Orang Dalam Jajaran Komisaris Pertamina Belum Siapkan Nama Calon Dirut Kendatipun Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN), Sofyan Djalil, telah meminta secara resmi kepada jajaran komisaris Pertamina untuk sesegera mungkin mengajukan nama bakal calon Direktur Utama Pertamina ke Menneg BUMN untuk segera dilakukan fit and proper test. Hingga kini jajaran komisaris belum menyiapkan siapa-siapa bakal calon yang dapat mereka usung. Komisaris Utama Pertamina (Persero), Sutanto, ketika dihubungi Indonesia Business Today di Jakarta, Rabu (28/1) berkata pihaknya bersama komisaris yang lainnya belum mempersiapkan nama-nama calon dirut pertamina. “Kami belum mempersiapkannya, masih rapat ke dalam,” kata Sutanto singkat. Ketika Indonesia Business Today berkata Menneg BUMN meminta agar jajaran komisaris dalam pekan ini juga harus mengajukan nama-nama calon dirut. Sutanto berkata itu kan permintaan dari beliau, tetapi dari kami nya belum. Sutanto pun belum bisa memastikan kapan pihaknya dapat memasukan nama-nama yang diminta Menneg BUMN. “Kami belum tahu kapan akan diserahkan. Sekarang ini kami belum mendapatkannya,” katanya. Kursi Iin Juga Terancam Bukan hanya kursi sang Direktur Utama Pertamina (Persero) yang tergoyang, posisi wakil Dirut pun juga sedang terancam. Wakil Direktur Utama Pertamina, Iin Arifin Takyan, juga bajak tergusur. Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN), Sofyan Djalil, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/1) berkata pemerintah akan mempertimbangkan apakah hanya dirut atau juga wadirut yang akan di ganti. "Yang dicari adalah Dirut, namun pilihannya bisa satu dirut saja atau dirut dan wadirut. Yang lain kita tetap aja dulu. Karena ini masalah sensitif," ujar Sofyan Djalil. Sementara siapa yang bakal menduduki posisi dirut dan wadirut, Menneg sekali lagi melempar tanggung jawab ke komisaris pertamina. Soal pengajuan bakal calon, kami masih menanti nama-nama yang diajukan jajaran komisaris Pertamina. “Jika nama-namanya sudah masuk. Segera dilakukan fit and proper test. Paling hanya berlangsung sehari. Fif and proper test akan dilakukan bersama Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan juga Komisaris Utama Pertamina Sutanto. Dirut Harus Orang Dalam Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Demokrat, Soetan Bhatoegana, berkata kepada wartawan yang layak menduduki posisi Direktur Utama Pertamina harus orang dalam. Dibesarkan di Pertamina, mempunyai pengetahuan yang luas terhadap pertamina, baik hulu atau pun hilir. Soetan Bhatoegana berkata kalau yang dipilih sosok dari luar pertamina, yang saya takutkan nanti terjadi aksi penolakan dari orang dalam pertamina. Selain itu, sosok dirut Pertamina harus tegar, tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan siapa pun. Track recordnya harus bagus. Anggota DPR Komisi VII, Fraksi PAN, Alvien Lie, ketika dihubungi Indonesia Business Today, Selasa (27/1) berkata yang pantas menduduki posisi Direktur Utama Pertamina harus memenuhi dua kriteria; ertama; harus memiliki pengetahuan yang lebih di kegiatan usaha Migas dan gas bumi, baik hulu maupun hilir. Kedua; tidak cepat terpengaruh oleh siapa pun. Terutama menyongsong pemilu yang akan datang. Dirut Pertamina harus kuat terhadap pengaruh dari luar, sekalipun dari penguasa negeri ini. Seperti diketahui kalau dilihat dari isu-isu yang tengah beredar ada beberapa nama dari orang dalam Pertamina yang sering dihubungkan bakal menduduki posisi Ari Soemarno, sebagai berikut; Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Achmad Faisal, Komisaris Pertamina Maizar Rachman, dan Direktur Umum Waluyo. Pengamat Perminyakan Kurtubi kepada, Indonesia Business Today, berkata kriteria calon Dirut Pertamina; mengerti bisnis dan industri perminyakan secara mumpuni, peka terhadap penderitaan rakyat dan tidak ada track record yg merugikan Pertamina. Nama-nama yang bisa dipertimbangkan; Martiono mantan dirut, Harry Purnomo mantan direktur pemasaran, Agus Haryanto direktur PT Badak, Salis direktur Pertamina Cepu, Mustiko Saleh Mantan Wadirut Pertamina. Dari sekian nama yang sering dihubungkan sebagai kandidat Dirut Pertamina; Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Achmad Faisal, Direktur Umum Pertamina, Waluyo, serta mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, Erry Riyana semuanya mengaku belum mendapat pemberitahuan dari pemerintah, termasuk dari jajaran komisaris Pertamina. Achmad Faisal ketika dihubungi Indonesia Business Today, Selasa (27/1) mengaku tidak tahu-menahu soal isu kalau dirinya sudah dibidik menggantikan Ari Soemarno. “Saya tidak pernah diberitahu soal isu pencalonan. Semua isu tersebut tidak benar adanya,” kata Achmad Faisal. Pengakuan serupa sebelumnya datang dari Waluyo dan Erry Riyana. Kami belum pernah diberitahu soal calon dirut Pertamina. Ris

Bisnis Avtur dan LPG

Harga Vigas Pertamina Turun Badan Usaha Lain Silakan Bisnis Avtur, dan LPG Pertamina (Persero) tidak setuju kalau dirinya sudah memonopoli bisnis gas elpiji di tanah air. Badan usaha lain boleh ikut dalam bisnis elpiji. Selain bisnis elpiji perusahaan migas lain nya bisa juga bergerak dalam bisnis Avtur. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Adi Subagyo, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/1) berkata tidak ada yang melarang perusahaan lain berbisnis avtur. Silakan saja berbisnis. “Shell sudah ikut berbisnis Avtur. Joint dengan Pertamina. Badan usaha lain pun bisa masuk ke bisnis ini,” kata Adi Subagyo. Sebelumnya, Direktur Utama Persero, Ari Soemarno, berkata Pertamina telah menggaet Shell untuk memasok avtur kepada maskapai asing pelanggan Shell yang sedang parkir di Bandara Soekarno Hatta. Dengan kerjasama ini memudahkan pelanggan Shell sehingga tak harus mengisi tangkinya di singapura. Untuk kedepannya kerjasama Pertamina Shell akan berlanjut di Bandara Ngurah Rai, Bali. Menurut Ari, kebutuhan avtur di Indonesia mencapai 2,5 juta kiloliter dari dalam negeri hanya mampu menyediakan 2 juta kiloliter. Sehingga sisanya sebanyak 500 ribu kiloliter harus diimpor. Adi Subagyo menambahakan avtur bukan termasuk barang yang disubsidi pemerintah. Karena itu, peluang perusahaan swasta lain untuk berbisnis avtur sangat terbuka. “Bukan hanya Pertamina dan Shell, petronas juga bisa,” katanya. Selama ini pertamina boleh dibilang hanya satu-satunya pemain yang melayani pembelian avtur di Indonesia. Perseroan juga tengah menghadapi tuduhan melakukan monopoli dalam bisnis elpiji di tanah. Komisi Pemberantas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengindikasikan hal tersebut. Dimana Pertamina adalah pemain tunggal dalam bisnis elpiji dan terkadang juga berperan sebagai regulator. Terutama dalam bisnis elpiji 12 kg dan 50 kg. Menanggapi anggapan tersebut Pertamina Persero, melalui VP Communications, Anang Rizkani Noor, menjelaskan bisnis LPG tidak ditataniagakan seperti BBM atau PSO lain sehingga tidak ada alasan bagi Pertamina untuk memonopoli penjualan LPG. Artinya pemain migas manapun, asal memenuhi persyaratan regulasi dapat ikut menjual LPG di Indonesia seperti Pertamina. Anang menambahkan meski tidak ditataniagakan, hingga saat ini belum ada pemain migas lain yang melakukan penjualan LPG, karena harga LPG di Indonesia belum masuk pada titik harga keekonomiannya. Sebagai contoh, untuk produk LPG rumah tangga ukuran 12 kg, Pertamina masih menanggung rugi karena menjual dengan harga yang di bawah harga yang layak secara bisnis yang mengacu pada harga pasar internasional. Harga Vi-gas Turun Pada perkembangan lain, VP Communications Pertamina, Anang Noor, juga menginformasikan kalau Perseroan telah menurunkan harga jual Vi-gas, dari semula Rp 3.800 per liter menjadi Rp 3,600 per liter. Penurunan tersebut dapat dinikmati oleh konsumen Vi-gas mulai kemarin. Adapun SPBU Pertamina yang menjual Vi-gas ada di SPBU yang menjual Vi-gas saat ini adalah SPBU Jl. Abdul Muis, SPBU Jl. Pramuka dan SPBU Jl. HR Rasuna Said. Vi-gas adalah jenis bahan bakar gas kendaraan produk Pertamina atau liquefied Gas for Vehicle. Vi-gas memiliki oktan number mencapai 98 dan kadar Co2 183,9 gram per kilo meter. Ris

Pemerintah Tak Gentar Jika Diarbitrase Exxon

JAKARTA---Pemerintah nampaknya tidak bergeming dengan plan of development yang diajukan ExxonMobil Indonesia atas Blok Natuna D Alpha. “Pemerintah tetap berpatokan pada keputusan sidang cabinet yang telah menterminasi status Exxon atas blok Natuna,” Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro kepada wartawan, Senin (12/1). Purnomo Yusgiantoro menambahkan kontrak ExxonMobile untuk pengelolaan blok Natuna sebenarnya telah automatecally terminated sejak tahun 2005. Pasalnya, pihak Exxon tidak melakukan pengembangan di blok tersebut. "Natuna tidak akan ada rapat kabinet membahas itu, karena kalusul kontraknya menyebutkan jika tidak ada pengeolahan akan di terminasi secara otomatis," ujar Purnomo. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala BP Migas R Priyono, ia mengatakan berkas POD yang diajukan Exxon pada 30 Desember lalu itu tidak akan diproses. "Berkasnya tidak akan kita proses, karena kontrak tersebut telah habis sejak tahun 2005 karena tidak ada pengelolaan," ujar Priyono. Ketika ditanya apakah pemerintah tidak khawatir kalau seandainya Exxon mengadukan hal ini ke pengadilan Arbitrase Internasional?. Priyono berkata pemerintah tidak gentar kalau seandainya Exxon benar membawahnya ke Arbitrase Internasiona (AI). Sebelumnya, Vice President Public Affairs ExxonMobil Maman Budiman berkata kebijakan perusahaannya memasukan plan of development blok natuna dalam rencana proyek 2009 adalah bukti bahwa Exxon tetap komit pada kontrak awal. Pemerintah Harus Tegas Mantan ketua MPR RI, Amien Rais, kembali buka suara sola keberadaan Exxon di Blok Natuna D Alpha. Amien Rais berpendapat status Exxon di Natuna sangat bergantung keberanian pemerintah apakah berani memutuskan nya atau bagaimana. Karena itu pemerintah harus berani dalam mengambil keputusan. Pria yang akan dicalonkan sebagai presiden pada pemilu 2009 ini sudah dikenal berani ketika berbicara soal kontrak investor asing. Dia selalu menyerukan agar semua kontraktor asing mematuhi peraturan yang ada di negeri ini. Mas Amien ini melanjutkan selama beberapa waktu terakhir, masyarakat selalu di suguhi dengan berbagai pernyataan simpang siur, inkonsisten, dan kontraduktif soal status Natuna. Ke simpang siuran pernyataan tersebut harus dipertanyakan secara jelas. Sebab dengan ketidak jelasan pemerintahn saat ini berarti pemerintah belum bisa mengatasi kasus-kasus yang terjadi. Potensi kandungan gas di blok laut dalam ini memang sangat menggiurkan. Tercatat, Natuna D-Alpha adalah salah satu cadangan gas terbesar di dunia dengan total potensi gas mencapai 222 triliun kaki kubik (trillion cubic feet) dengan potensi yang recoverable sebesar 46 tcf (setara 8,383 miliar barel oil equivalent). Dengan potensi sebesar itu nilai Natuna dapat mencapai sekitar U$$ 335,52 miliar atau sekitar Rp 3.350 triliun (asumsi harga minnya U$$ 40 dan U$$ 1 = Rp 10 ribu). (Ris/Yin)

PLN Terima Pelanggan Baru

Proses Persetujuan 109 Plg PLN Terima Pelanggan Industri Baru JAKARTA---Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) sudah membuka keran pelanggan industri baru. Ini sudah dilakukan sejak akhir tahun 2008. “Selama Nopember 2008 yang lalu, khusus untuk industri daerah jangkauan Jawa, Maduara, dan Bali PLN sudah menerima sambungan industri baru sebanyak 213 pelanggan, dengan daya 424 MVA (mega volt ampere). Masih dalam proses persetujuan hingga kini mencapai 109 pelanggan dengan 35,4 MVA,”. Demikian dikatakan Direktur Niaga PLN Jawa, Maduara, dan Bali Taufik Haji ketika dihubungi Indonesia Business Today, Minggu (11/1). Ada juga yang masih dalam taraf persetujuan sebanyak 13 pelanggan dengan 35,4 MVA. Tambahnya,kita tetap melayani pelanggan industri secara selektif baik menengah maupun pelanggan dengan daya besar. Untuk tegangan menengah jumlah pelangan sudah mencapai 8.164 pelanggan, serta daya tersambung mencapai 9.823 Mva. Untuk tegangan tinggi Jumlah pelanggan 56 pelanggan daya tersambung mencapai 2.438 Mva. Sebelumnya, Direktur Operasional Jamali, Murtaqi Syamsudin berkata PLN tetap menerima pelanggan industri baru. Namun yang menjadi prioritasnya adalah industri yang mendaftar duluan serta menampung tenaga kerja yang banyak. Ditanya soal Tarif Direktur Operasional Jamali ini berpendapat kalau perhitungan tarif bisa dilakukan dengan skema business to business. Dana Asuransi Serap Rp 961,5 M Krisis financial global tidak menghentikan kemauan PLN menerbitkan obligasinya. Dengan mengandalkan pasar financial domestic perseroan ternyata mampu mendulang hasil yang bagus. “Hingga saat ini dana asuransi mampu menyerap obligasi PLN hingga Rp 961,5 miliar,” kata Direktur Keuangan PLN Setio Anggoro Dewo kepada wartawan, Minggu (11/1). Setio Anggoro Dewo menambahkan selalin dana pensiun, perbankan ikut memburu obligasi PLN. Perbankan mampu menyerap hingga Rp 320 miliar. Diantaranya adalah bank Niaga, Asuransi Rp 961,5 M, Dana Pensiun Rp 625,5 M,Mgr Investasi Rp 20 M, Korporasi/Institusi Rp 135 M, Sekuritas/Sindikasi Rp 39,5 M, Yayasan & lainnya Rp 94 M, Perorangan Rp 4,5 M. Total obligasi PLN sebesar Rp 2,2 triliun dengan rincian; obligasi PLN X seri A sebesar Rp 1.015 miliar. Dengan jangka waktu lima tahun, bungan 14, 75 persen. Seri B sebesar Rp 425 miliar jangka waktu 7 tahun. Opsi call diulang pada tahun ketiga. Bunga sebesar 15 persen. Total obligasi PLN selama 10 tahun Rp 1.440 miliar. Sementara untuk Sukuk Ijarah PLN III tahun 2009 seri A sebesar Rp 293 miliar dengan imbalan ijarah sebesar Rp 147, 5 juta untuk setiap 1 miliar per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Untuk seri B sebesar Rp 467 miliar dengan imbalan ijarah Rp 150 juta untuk setiap 1 miliar per tahun. Opsi call di ulang tahun ke 3 sehingga total sukuk sebesar Rp 760 miliar. Total obligasi konvesional dan sukuk secara keseluruhan sebesar Rp 2,2 triliun. Bank Rp 320M, Asuransi Rp 961,5M, Dana Pensiun Rp 625,5M,Mgr Investasi Rp 20M, Korporasi/Institusi Rp 135M, Sekuritas/Sindikasi Rp 39,5M, Yayasan & lainnya Rp 94M, Perorangan Rp 4,5M Penyerap Obligasi PLN Jumlah (Rp) Bank Asuransi Dana Pensiun Manager Investasi Korporasi/Institusi Sekuritas/Sindikasi Yayasan & lainnya, Perorangan Dana Asuransi Rp 320M Rp 961,5M Rp 625,5M Rp 20M, Rp 135M, Rp 39,5M, Rp 94M Rp 4,5M Rp Rp 961,5 M Ris

Redam Gejolak, Pertamina Gandeng Exxon

JAKARTA---Pada saat pemerintah belum mampu memberikan kejelasan atas status ExxonMobil Indonesia di Blok Natuna D Alpha, Pertamina segera mengambil langkah aman. “PT Pertamina (Persero) siap berpatner dengan ExxonMobil Indonesia di Blok Natuna,” kata Direktur Utama Perseroan Ari Soemarno kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/1). Sikap terus-terang Direktur Utama Perseroan ini patut dipertanyakan. Apakah salah satu cara meredam kemauan ExxonMobil untuk tetap mengeksplorasi blok natuna. Ataukah Pertamina menilai kemampuan Exxon sungguh mumpuni?. Padahal sebelumnya, pertamina terkesan sangat tertutup soal siapa mitra strategisnya di Natuna. Setelah resmi ditunjuk Pemerintah menjadi Operator Natuna D Alpha, Pertamina langsung mempercayakan konsultan, WoodMcKenzie untuk mencari mitra strategisnya. Selain Exxon, masih ada calon yang lainnya seperti Total Indonesie, Chevron, Shell, StatOil (Norwegia), Eni (Italia), Petronas (Malaysia), dan China National Petroleum Company (CNPC/China). Selama ini, Pertamina enggan memberikan komentar dari sekian calon mitra, siapa yang paling strategis?. Namun, tepat di hari berakhirnya masa kontrak ExxonMobil di Natuna, hari ini (kemarin-red) 9 Januari 2008. Pertamina justru mengungkapkan kesediaannya apabila berpatner dengan Exxon. Pertamina siap berpartner dengan Exxon, karena dia termasuk yang di short listed. Terkait dengan gandeng dengan pertamina. Vice President Communication Affairs Exxon Maman Budiman pernah berkata pihaknya tidak terlalu mempersoalkannya. Itu urusan pertamina. Walaupun secara kontrak status Exxon sudah habis hari (kemarin-red) di Natuna, status Exxon bisa dibilang masih bernyawa. “Sebelum masa kontrak habis, kami (Exxon) sudah mengajukan plant of development (PoD) pengembangan Natuna kepada pemerintah, pada 30 Desember 2008. Sekarang kami masih menunggu jawaban pemerintah,” katanya. Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Evita Legowo berkata pemerintah sudah menerima PoD dari Exxon untuk pengembangan Natuna. Namun, pemerintah belum melihatnya. Kami masih berpegangteguh pada keputusan sidang cabinet yang telah menterminate status Exxon di Natuna. RIS

BNP, SNBC dan HSBC Siapkan Kredit US$ 225 J

JAKARTA---Proyek pengembangan kilang Balongan untuk produksi polypropelene tetapi dijadwalkan tahun ini juga. “Perseroan sudah mendapatkan komitmen pinjaman sebesar US$ 225 juta dari tiga perbankan asing seperti BNP Paribas, SNBC dam HSBC,” kata Direktur Keuangan Pertamina Frederick Siahaan kepada wartawan, Kamis (8/1). Frederick menambahkan penandatangan kontrak kerjasama sudah dilakukan pada akhir Desember yang lalu. Untuk realiasinya akan diusahakan secepatnya. Selain, rencana proyek ekspansi kilang Balongan, perseroan juga tengah merencanakan tender ulang proses konstruksi atau EPC pengembangan kilang cilacap. Direktur Utama Perseroa Ari Soemarno berkata untuk EPC kilang Cilacap, sejauh ini sudah ada beberapa investor yang berminat. Diantaranya investor asal Jepang. Selain pengembangan kilang, dalam tahun ini juga perseroan ingin merealisasikan keinginan perseroan menjadi perusahan public non listed. Semuanya sudah ada kemajuanya. Ris

Status Exxon di Blok Natuna Masih Misteri

KPK Harus Selidiki Natuna JAKARTA---Keputusan pemerintah menterminate kontrak PSC (production sharing contract) ExxonMobil Indonesia secara sepihak di blok Natuna D Alpha, masih menyisahkan misteri. Walaupun pemerintah sudah menterminate Exxon, MESDM telah mengumumkannya secara resmi pada 9 Januari 2007. Namun, per 30 Desember 2008 ExxonMobil Malah berani memasukan blok natuna D Alpha dalam program kerjanya di 2009 atau plant of development. “ExxonMobil Masil berhak di Natuna,” kata Vice President Communications Affairs ExxonMobil Indonesia Maman Budiman kepada wartawan, Kamis (8/1). Maman Budiman, kami sudah melanjutkan PoD natuna D Alpha kepada kepala BP Migas dan ke Dirjen Migas. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan balasannya. Maman menjelaskan, kontrak pengembangan blok Natuna D Alpha pada 1995 mewajibkan ExxonMobil untuk mengajukan rencana pengembangan sebelum 9 Januari 2009. "Artinya kami sudah memenuhi kewajiban," ujarnya. Ketika ditanya kenapa Exxon malah berani mengajukan PoD Natuna padahal kontrak Exxon sudah determinate oleh pemerintah. Maman Budiman menjawab sesuai kontrak PSC, Exxon masih berhak atas blok natuna hingga 9 Januari 2009. “Sebagai kontraktor tentunya kita masih menghargai kontrak. Posisi kita di Natuna D Alpha masih dalam kontrak. kita masih punya kewajiban ajukan PoD, hormati kontrak. kita berharap Natuna D alpha bisa dikembangkan,” tandas Maman. Ketika ditanya apakah Exxon akan mengajukan persoalan ini ke arbitrase internasiona, apabila pemerintah tetap pada pendiriannya. Serta menolak PoD yang di ajukan Exxon, dengan demikian kontrak Exxon di Natuna habis. Maman berkata kita tidak ingin beranggapan begitu, lihat dulu perkembangannya. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM) Purnomo Yusgiantoro berkata pemerintah masih berpegang teguh pada pendiriannya. “Kita sudah menterminate Exxon, hasil sidang cabinet tahun lalu telah memutuskan Exxon di terminate serta menunjuk PT Pertamina Persero mengkaji pengembangan Natuna dengan mencari mitra strategis. Keputusan itu teruskan dengan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada PT Pertamina yang menugaskan pengelolaan Natuna kepada perusahaan plat merah tersebut. Anggota Komisi VII DPR fraksi PDIP Zainal Arifin berkata kepada Indonesia Business Today pemerintah itu harus tegas. Jangan mengulur-ulur. “Kita harus berani dalam mengambil sebuah keputusan,” tandasnya. Disoal mengenai sikap Exxon, hingga saat ini Exxon belum menyerahkan semua data terkait Natuna. Exxon masih beranggapan stausnya masih aktif di Natuna. Zainal berpendapat disinilah letak keberanian pemerintah. Apakah kita mampu mengambil semua data tersebut, atau malah kita ikut mengulur waktu. Tetap Cari Patner Walaupun status kepemilikan blok natuna masih misteri, hingga saat ini pertamina tetap menjalankan proses beauty contest mencari mitra strategisnya di Natuna. Bahkan pertamina sendiri sudah menunjuk sebuah konsultan, WoodMcKenzie. Saat ini Pertamina juga telah menggelar tender terbatas untuk mencari mitra strategis untuk menggarap Natuna. Delapan perusahaan yang dinilai layak telah dinyatakan masuk tahap kedua, yakni ExxonMobil, Total Indonesie, Chevron, Shell, StatOil (Norwegia), Eni Spa (Italia), Petronas, dan China National Petroleum Company (CNPC). Kenekatan pertamina membuka tender mitra strategis di natuna bisa dipertanyakan. Pertamina berani membuka tender padahal masih ada beberapa urusan penting belum selesai. Status kepimilikan belum jelas, masih ada data yang di tahan Exxon, serta belum selesainya pembahasan term and conditions dengan pemerintah. Terkait dengan persoalan term dan conditions atau (TC) blok natuna D Alpha, Direktur Hulu Pertamina Karen Agustiawan berkata minggu depan kami sudah menjadwalkan untuk bersama pemerintah membahas term and conditions. Pembahasan meliputi status hukum dan besaran bagi hasil atau split yang diperoleh perseroan dari produksi blok tersebut. Soal hasil term and conditionsnya masih belum bisa kita ekspose. Tidak bagus kalau wartawan yang tahu duluan daripada pemerintah dan ke delapan calon mitra kami di Natuna. KPK Selidiki Siapa Yang Buat Kontrak Natuna Anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PAN Alvien Lie ketika dihubungi Indonesia Business Today, Kamis (8/1) berkata kondisi kontrak PSC natuna dengan exxon sangat tidak adil. “Kontrak bagi hasil dimana exxonmobil medapatkan bagian hingga 100 persen sementara pemerintah hanya 0 persen,” kata Alvien Lie. Tambahnya, karena itu kami sangat berharap agar Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dapat mengusut dan menangkap siapa yang melakukan nego dan tandatangan kontrak blok natuna D Alpha dengan ExxonMobil. Katanya lagi, kasus blok natuna adalah bukti kelemahan system kontrak karya. Dimana kedudukan pemerintah dengan kontraktor sama drajatnya. Sehingga begitu ada masalah investor bebas mengajukannya ke arbitrase internasional (AI). Karena itu jika pemerintah tidak tegas laksanakan pencabutan hak Exxon, SBY dan JK akan hadapi “pengadilan public” di dalam negeri. Lika-liku ExxonMobil di Natuna 9 Januari 2007 30 Januari 2007 06 Februari 2008 4 Juni 2008 16 November 30 Desember 2009 9 Januari 2009 Kontrak Exxon di terminate, permen esdm no.040/2206 Pemerintah meminta Exxon mengembalikan semua data terkait Natuna Wapres Jusuf Kalla tegaskan Pertamina mendapatkan kesempatan pertama mengelola blok Natuna D Alpha sesuai dengan UU No.22/2001 tentang migas. Pemerintah resmi menunjuk Pertamina sebagai operator setelah mendapatkan surat dari Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro beregister ESDM No. 3588/11/ MEM/2008 pada 1 Juni 2008. Pertamina mengumumkan delapan perusahaan yang masuk daftar pendek yaitu ExxonMobil Corp, Total SA, Chevron Corp, StatOil, Royal Dutch/Shell, China National Petroleum Corp. Petronas, dan Eni SpA. ExxonMobil kembali mengajukan PoD blok Natuna D Alpha dalam program kerja 2009, Pemerintah belum meresponsnya Kontrak Exxon baru berakhir RIS

Teman SBY Jadi Komut Pertamina

Sehari setelah Direktur Utama PT pertamina persero, Ari Soemarno, menyatakan siap kalau dicopot dari kursi empuknya. Dimana pernyataan sang bos hampir diberitakan oleh semua media di ibu kota. Hari ini (kemarin-red) kolom media kembali mendapatkan warna baru di pertamina persero. Mantan Kapolri Jenderal Sutanto, teman dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di pilih pemerintah untuk menduduki kursi Komisaris Utama (komut) perusahan plat merah ini. Sutanto hadir ditengah beragam masalah serius yang tengah di hadapi pertamina persero. Sebut saja kasus kelangkaan Bahan bakar minyak (BBM) serta gas elpiji yang hingga saat ini boleh dibilang belum pulih seratus persen. Setelah dilantik menjadi komut pertamina oleh kementrian BUMN yang diwakili Sektretaris Menneg BUMN, Mohamad Saididu, rekan seangkatan SBY ini selalu menebar senyum ke wartawan yang hadir. Setelah acara pelantikan dia pun berjanji akan memprioritas penyelesaian masalah kelangkaan BBM yang tengah terjadi seperti yang diinginkan pemerintah. “Sebagai program utama, seperti yang diminta pemerintah saya akan mengupayakan agar kasus kelangkaan BBM segera di atasi. Tidak akan ada lagi kasus serupa di masa yang akan datang,” katanya kepada wartawan. Kehadiran Sutanto menjadi Komut Pertamina, sebagai pengganti mantan Jenderal Endriartono Sutarto, yang sudah mengundurkan diri sejak beberapa bulan yang lalu. Sangat diluar dugaan. Tidak satu pun wartawan yang memperkirakan mantan orang nomor satu di tubuh polri ini, teman seangkatan SBY bakal jadi komut pertamina. Sementara itu, ketika wartawan menanyai Sutanto apa tanggapannya terkait merebabnya isu, Direktur Utama Pertamina Persero Ari Seomarno bakal di copot. Sutanto enggan berkomentar. ,”Saya belum berani berkomentar soal ini,” katanya. Pergantian Endriartono Sutarto sebagai Komut pertamina belum diikuti pergantian anggota komisaris Pertamina yang lainnya. Seperti Umar Said, dan Maeza Rahman. Akankah isu pencopotan Dirut Pertamina, Ari Soemarno, dari kursi empuknya jadi kenyataan?.. Komisi VII DPR RI yang membawahi bidang Energi tidak terlalu berkomentar banyak soal penunjukan Sutanto. Anggota DPR Komisi VII Fraksi PDIP Zainal Arifin berkata penunjukan Sutanto tidak akan membawah perubahan banyak dalam tubuh pertamina. “Sangat sulit kalau berharap kasus kelangkaan BBM seperti yang sedang terjadi segera di atasi. Kalau perubahannya tidak di mulai dari pemerintahnya sendiri,” kata Zainal. Segenap direksi pertamina sendiri menyatakan siap untuk bekerja sama dengan Komut ini. Mereka pun tidak keberataan soal penunjuakan Sutanto jadi kapolri. Karir Suntanto sendiri bisa dibilang nol soal seluk beluk pertamina. Latarbelakang nya yang seorang anggota kepolisian memang sangat diuji ketika dia harus berjibaku dengan berbagai persoalan yang tengah di hadapi pertamina. Sutanto, yang pernah memengang kemudi strategis di kepolisian, sebagai kapolri ini memulai karirnya dari daerah-daerah. Pernah menjadi kapolres, kapolda dan terakhir jadi kapolri. Sutanto lahir di Comal, Pemalang, Jawa Tengah, 30 September 1950 yang lalu. Karir Sutanto dimulai tahun 1978 ketika menjadi Kapolsek Metro Kebayoran Lama. Dua tahun setelah itu, ia menjadi Kapolsek Metro Kebayoran Baru. Karirnya terus naik hingga menjadi Kapolres Sumenep, Jawa Timur, Kapolres Sidoarjo, Jawa Timur dan Waka Polda Metro Jaya. Pada tahun 2000 ia diangkat menjadi Kapolda Sumut, dan pada tahun yang sama dipindah menjadi Kapolda Jatim. Ia hampir tiga tahun nangkring menjadi Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Terakhir Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional. Pria lulusan terbaik Akabri Kepolisian tahun 1973 ini mengaku akan mengevaluasi semua kinerja Pertamina hingga saat ini. Ia berharap, kinerja yang tidak memuaskan seperti halnya kelangkaan BBM tidak terjadi lagi di masa mendatang. Ia juga menargetkan kinerja Pertamina ke depan harus semakin baik. Terutama menghadapi pesaingnya, yaitu perusahaan minyak dari luar negeri. Apalagi, Pertamina merupakan BUMN yang strategis dan menjadi tulang punggung negara. RIs

PCC di Bangun Dekat Tangguh

Untuk memanfaatkan sisa gas tangguh, pemerintah berencana membangun Pusat pengolahan bahan-bahan kimia di dekat lapangan tangguh. “ini akan mendapat bagian pasokan gas dari sisa produksi Tangguh yang belum terjual,” kata Dirjen Minyak dan Gas Bumi Evita Legowo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/1). Petro Chemical Center (PCC) akan memanfaatkan gas tangguh. Dari total cadangan gas tangguh sebesar 14,4 triliun kaki kubik (triliun cubic feet/tcf) untuk Train I dan II dialokasikan 11,2 tcf, sisanya 2,7 tcf untuk dikembangkan lebih lanjut, salah satunya untuk Petro Chemical Center yang akan didirikan di dekat Tangguh. Evita Legowo melanjutkan pemerintah sendan mempertimbangkan opsi penyaluran sisa gas tangguh. Ada beberapa opsi yang sedang dalam pembahasan. Pertama dialokasikan untuk menyuplai gas, untuk keperluan Perusahaan Gas Negara (PGN). PGN pernah mengungkapkan sangat mendambahkan pasokan gas dari tangguh. Perusahaan pupuk iskandar mudah (PT PIM), melalui Technical and Development Director PT Pupuk Iskandar Mudah (PIM) Lilik Djadjuli berkata pihaknya amat mengharapkan dapat gas dari lapangan tangguh. Hal ini agar kedua pabrik pupuk milik kami dapat beroperasi semuanya. Direktur Migas sendiri menyakinkan kalau sisa gas Tangguh kemungkinan akan di pasok untuk membantu produksi perusahan pupuk nasional. Misalnya untuk PT PIM. RIS

Kontrak Rio Tinta Segera Rampung

JAKARTA---Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral terus menggenjot semua proses demi merampungkan kontrak PT Rio Tinto di Sulawesi. “Semuanya sedang dalam proses,” kata Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Bambang Setiawan kepada wartawan, Rabu (7/1). Katanya sebenarnya geliat investasi pertambangan di Indonesia sudah bagus. Kalau semua perusahaan yang lama terus mempertahankan usahanya, itu sudah bisa memberikan pendapatan yang banyak untuk Negara. “Sekarang ini, sulit kita temukan ada lokasi tambang baru. Yang ada hanyalah tambang-tambang lama. Karena itu apabila investor existing mampu meningkatkan kinerjanya, akan membantu banyak,” kata Bambang Setiawan. Katanya lagi semangat undang-undang minerba tidak mengkesampingkan kedatangan investor baru. Pasca UU ini disahkan banyak sekali investor yang ingin masuk. Sementara itu, Direktur Eksplorasi Newmont Sulawesi Adi Maryono berkata secara umum UU Minerba telah memberikan kepastian hukum kepada investor. Terkait adanya isu kalau banyak investor besar menolak beberapa pasal terkait adanya pembatasan wilayah tambang. Adi berpendapat sebenarnya pembatasan wilayah tambang bukan menjadi masalah bagi investor besar. “Pembatasan wilayah tambang tidak masalah, karena tidak ada gunanya mempunyai wilayah yang luas padahal perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan eksplorasi,” kata Direktur Eksplorasi Newmont Sulawesi Adi Maryono. Seperti diketahui, dalam UU Minerba telah diatur soal pembatasan wilayah pertambangan. Pasal tentang ketentuan wilayah pada pertambangan mineral logam dan non logam. Pada pasal 52 ayat (1) pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral logam diberi wilayah paling sedikit 5.000 hektare dan paling banyak 100.000 hektare. Ayat (2) pada wilayah yang telah diberikan IUP eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk pengusahaan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. Untuk pertambangan Mineral bukan logam. Pada pasal 55 ayat (1) pemegang IUP Mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 hektare dan paling banyak 25.000 hektare. Ayat (2) pada wilayah yang telah diberikan IUP eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk pengusahaan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. Freeport sendiri melalui Juru Bicaranya Mindo Pangaribuan pernah berkata Freeport tidak akan mempersoalkan isi UU Minerba yang baru. Juru Bicara PT Freeport Indonesia Mindo Pangaribuan pernah mengatakan, perusahaan akan mematuhi kontrak karena pemerintah secara konsisten juga telah mengindikasikan akan menghormati semua kontrak yang berlaku. Jika Freeport dan Newmont sudah sudah menyatakan siap mematuhi isi UU Minerba. Bagaimana dengan Rio Tinto Indonesia?. Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Bambang Setiawan, Rabu (7/1) berkata saya kira rencana wilayah tambang Rio Tinto tidak akan dikurangi. “Wilayah tambang Nikel milik Rio Tinto di Sulawesi masih kurang dari batas atas sekitar 100.000 hektare. Hanya sekitar 72 juta hectare,” kata Bambang Setiawan. Ris Kontrak Rio Tinta Segera Rampung JAKARTA---Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral terus menggenjot semua proses demi merampungkan kontrak PT Rio Tinto di Sulawesi. “Semuanya sedang dalam proses,” kata Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Bambang Setiawan kepada wartawan, Rabu (7/1). Katanya sebenarnya geliat investasi pertambangan di Indonesia sudah bagus. Kalau semua perusahaan yang lama terus mempertahankan usahanya, itu sudah bisa memberikan pendapatan yang banyak untuk Negara. “Sekarang ini, sulit kita temukan ada lokasi tambang baru. Yang ada hanyalah tambang-tambang lama. Karena itu apabila investor existing mampu meningkatkan kinerjanya, akan membantu banyak,” kata Bambang Setiawan. Katanya lagi semangat undang-undang minerba tidak mengkesampingkan kedatangan investor baru. Pasca UU ini disahkan banyak sekali investor yang ingin masuk. Sementara itu, Direktur Eksplorasi Newmont Sulawesi Adi Maryono berkata secara umum UU Minerba telah memberikan kepastian hukum kepada investor. Terkait adanya isu kalau banyak investor besar menolak beberapa pasal terkait adanya pembatasan wilayah tambang. Adi berpendapat sebenarnya pembatasan wilayah tambang bukan menjadi masalah bagi investor besar. “Pembatasan wilayah tambang tidak masalah, karena tidak ada gunanya mempunyai wilayah yang luas padahal perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan eksplorasi,” kata Direktur Eksplorasi Newmont Sulawesi Adi Maryono. Seperti diketahui, dalam UU Minerba telah diatur soal pembatasan wilayah pertambangan. Pasal tentang ketentuan wilayah pada pertambangan mineral logam dan non logam. Pada pasal 52 ayat (1) pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral logam diberi wilayah paling sedikit 5.000 hektare dan paling banyak 100.000 hektare. Ayat (2) pada wilayah yang telah diberikan IUP eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk pengusahaan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. Untuk pertambangan Mineral bukan logam. Pada pasal 55 ayat (1) pemegang IUP Mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 hektare dan paling banyak 25.000 hektare. Ayat (2) pada wilayah yang telah diberikan IUP eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk pengusahaan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. Freeport sendiri melalui Juru Bicaranya Mindo Pangaribuan pernah berkata Freeport tidak akan mempersoalkan isi UU Minerba yang baru. Juru Bicara PT Freeport Indonesia Mindo Pangaribuan pernah mengatakan, perusahaan akan mematuhi kontrak karena pemerintah secara konsisten juga telah mengindikasikan akan menghormati semua kontrak yang berlaku. Jika Freeport dan Newmont sudah sudah menyatakan siap mematuhi isi UU Minerba. Bagaimana dengan Rio Tinto Indonesia?. Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Bambang Setiawan, Rabu (7/1) berkata saya kira rencana wilayah tambang Rio Tinto tidak akan dikurangi. “Wilayah tambang Nikel milik Rio Tinto di Sulawesi masih kurang dari batas atas sekitar 100.000 hektare. Hanya sekitar 72 juta hectare,” kata Bambang Setiawan. Ris Kontrak Rio Tinta Segera Rampung JAKARTA---Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral terus menggenjot semua proses demi merampungkan kontrak PT Rio Tinto di Sulawesi. “Semuanya sedang dalam proses,” kata Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Bambang Setiawan kepada wartawan, Rabu (7/1). Katanya sebenarnya geliat investasi pertambangan di Indonesia sudah bagus. Kalau semua perusahaan yang lama terus mempertahankan usahanya, itu sudah bisa memberikan pendapatan yang banyak untuk Negara. “Sekarang ini, sulit kita temukan ada lokasi tambang baru. Yang ada hanyalah tambang-tambang lama. Karena itu apabila investor existing mampu meningkatkan kinerjanya, akan membantu banyak,” kata Bambang Setiawan. Katanya lagi semangat undang-undang minerba tidak mengkesampingkan kedatangan investor baru. Pasca UU ini disahkan banyak sekali investor yang ingin masuk. Sementara itu, Direktur Eksplorasi Newmont Sulawesi Adi Maryono berkata secara umum UU Minerba telah memberikan kepastian hukum kepada investor. Terkait adanya isu kalau banyak investor besar menolak beberapa pasal terkait adanya pembatasan wilayah tambang. Adi berpendapat sebenarnya pembatasan wilayah tambang bukan menjadi masalah bagi investor besar. “Pembatasan wilayah tambang tidak masalah, karena tidak ada gunanya mempunyai wilayah yang luas padahal perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan eksplorasi,” kata Direktur Eksplorasi Newmont Sulawesi Adi Maryono. Seperti diketahui, dalam UU Minerba telah diatur soal pembatasan wilayah pertambangan. Pasal tentang ketentuan wilayah pada pertambangan mineral logam dan non logam. Pada pasal 52 ayat (1) pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral logam diberi wilayah paling sedikit 5.000 hektare dan paling banyak 100.000 hektare. Ayat (2) pada wilayah yang telah diberikan IUP eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk pengusahaan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. Untuk pertambangan Mineral bukan logam. Pada pasal 55 ayat (1) pemegang IUP Mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 hektare dan paling banyak 25.000 hektare. Ayat (2) pada wilayah yang telah diberikan IUP eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk pengusahaan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. Freeport sendiri melalui Juru Bicaranya Mindo Pangaribuan pernah berkata Freeport tidak akan mempersoalkan isi UU Minerba yang baru. Juru Bicara PT Freeport Indonesia Mindo Pangaribuan pernah mengatakan, perusahaan akan mematuhi kontrak karena pemerintah secara konsisten juga telah mengindikasikan akan menghormati semua kontrak yang berlaku. Jika Freeport dan Newmont sudah sudah menyatakan siap mematuhi isi UU Minerba. Bagaimana dengan Rio Tinto Indonesia?. Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Bambang Setiawan, Rabu (7/1) berkata saya kira rencana wilayah tambang Rio Tinto tidak akan dikurangi. “Wilayah tambang Nikel milik Rio Tinto di Sulawesi masih kurang dari batas atas sekitar 100.000 hektare. Hanya sekitar 72 juta hectare,” kata Bambang Setiawan. Ris Kontrak Rio Tinta Segera Rampung JAKARTA---Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral terus menggenjot semua proses demi merampungkan kontrak PT Rio Tinto di Sulawesi. “Semuanya sedang dalam proses,” kata Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Bambang Setiawan kepada wartawan, Rabu (7/1). Katanya sebenarnya geliat investasi pertambangan di Indonesia sudah bagus. Kalau semua perusahaan yang lama terus mempertahankan usahanya, itu sudah bisa memberikan pendapatan yang banyak untuk Negara. “Sekarang ini, sulit kita temukan ada lokasi tambang baru. Yang ada hanyalah tambang-tambang lama. Karena itu apabila investor existing mampu meningkatkan kinerjanya, akan membantu banyak,” kata Bambang Setiawan. Katanya lagi semangat undang-undang minerba tidak mengkesampingkan kedatangan investor baru. Pasca UU ini disahkan banyak sekali investor yang ingin masuk. Sementara itu, Direktur Eksplorasi Newmont Sulawesi Adi Maryono berkata secara umum UU Minerba telah memberikan kepastian hukum kepada investor. Terkait adanya isu kalau banyak investor besar menolak beberapa pasal terkait adanya pembatasan wilayah tambang. Adi berpendapat sebenarnya pembatasan wilayah tambang bukan menjadi masalah bagi investor besar. “Pembatasan wilayah tambang tidak masalah, karena tidak ada gunanya mempunyai wilayah yang luas padahal perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan eksplorasi,” kata Direktur Eksplorasi Newmont Sulawesi Adi Maryono. Seperti diketahui, dalam UU Minerba telah diatur soal pembatasan wilayah pertambangan. Pasal tentang ketentuan wilayah pada pertambangan mineral logam dan non logam. Pada pasal 52 ayat (1) pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral logam diberi wilayah paling sedikit 5.000 hektare dan paling banyak 100.000 hektare. Ayat (2) pada wilayah yang telah diberikan IUP eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk pengusahaan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. Untuk pertambangan Mineral bukan logam. Pada pasal 55 ayat (1) pemegang IUP Mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 hektare dan paling banyak 25.000 hektare. Ayat (2) pada wilayah yang telah diberikan IUP eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk pengusahaan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. Freeport sendiri melalui Juru Bicaranya Mindo Pangaribuan pernah berkata Freeport tidak akan mempersoalkan isi UU Minerba yang baru. Juru Bicara PT Freeport Indonesia Mindo Pangaribuan pernah mengatakan, perusahaan akan mematuhi kontrak karena pemerintah secara konsisten juga telah mengindikasikan akan menghormati semua kontrak yang berlaku. Jika Freeport dan Newmont sudah sudah menyatakan siap mematuhi isi UU Minerba. Bagaimana dengan Rio Tinto Indonesia?. Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Bambang Setiawan, Rabu (7/1) berkata saya kira rencana wilayah tambang Rio Tinto tidak akan dikurangi. “Wilayah tambang Nikel milik Rio Tinto di Sulawesi masih kurang dari batas atas sekitar 100.000 hektare. Hanya sekitar 72 juta hectare,” kata Bambang Setiawan. Ris

AKR, Shell, dan Petronas Layak Nutupi Kelemahan Pertamina

Ari Siap Dicopot JAKARTA---Ketegasan pemerintah melalui badan pelaksana kegiatan usaha hilir migas (PBH Migas) untuk segera mengatasi kasus kelangkaan Bahan bakar minyak (BBM) sebentar lagi bakal mengikis dominasi Pertamina dalam pendistribusian BBM bersubsidi. “Kelangkaan banyak terjadi karena lemahnya sistem pendistribusian perseroan. Badan usaha lain yang siap di luar Aneka Kimia Raya (AKR Corporations Tbk) adalah Shell dan Petronas,” kata Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogio kepada Indonesia Business Today di Jakarta, Rabu (7/1). Jugi Prajogio berpendapat sesuai keputusan tentang penugasan Public Service Obligation (PSO), dimana sanksi akan diterapkan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Untuk kasus ini BPH Migas segera memberikan teguran tertulis. Selain memberikan sanksi berupa teguran. BPH Migas berpendapat kelangkaan ini sebagai indikator kalau performance awal pertamina sebagai pemeran PSO di 2009 buruk. Mengantisipasi kejadian ini terus berlanjut BPH Migas sedang mempertimbangkan bakal menunjuk badan usaha lain, membantu pertamina dalam menjalankan PSO. Secara terpisah penjabat BPH Migas yang lainnya, Ibrahim Hasyim, berkata kepada Indonesia Business Today menurut peraturan memang dimungkinkan ada badan usaha lain bisa berpatner dengan pertamina. Jika dalam perjalanannya, pertamina dapat kesulitan. Namun yang harus kita perhatikan persoalan apa yang terjadi. Ibrahim Hasyim melanjutkan BPH Migas bakal menunjuk badan usaha lain sesuai kebutuhannya. Mungkin saja akan menunjuak AKR, atau pun Shell dan Petronas. Tetapi intinya kita harus mengerti dulu kesulitan apa yang tengah dialami pertamina sekarang. Kalau melihat situasi yang terjadi sekarang dimana ada kesalahan sistem saya kira akan sulit untuk menemukan siapa yang siap di luar pertamina. Kalau persoalannya terletak pada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), bisa saja Shell dan Petronas yang berpeluang masuk. Dari sekian badan usaha yang ada hanya Shell dan Petronas yang punya peluang untuk masuk, mereka sudah mempunyai SPBU walaupun penyebarannya belum merata. Sementara kalau permasalahannya terletak pada ketersediaan tempat penampungan dan pendistribusian bisa saja AKR yang masuk. Namun satu hal yang harus dimengerti sebagian besar badan usaha yang ada sekarang hanya berbisnis pada penjualan serta penampungan solar. fasilitas mereka hanya kerbisar pada tank penampungan solar. "Sekarang ini kami (BPH Migas) hadapi kesulitan. Kami telah memilih badan usaha, pertamina, untuk jalankan PSO. padahal fasilitas distribusi perusahaan yang kami anggap paling mampu tengah hadapi kesulitan. sayangnya kami belum menemukan badan usaha lain untuk menutupi kelemahan ini," ketus Ibrahim Hasyim. AKR Tbk, Shell Siap Direktur PT AKR Tbk Bambang Sutiono kepada Indonesia Business Today berkata pihaknya sangat bersedia apabila di tunjuk jalankan PSO bersama pertamina. “AKR Tbk sudah mempresentasikan kepada BPH migas tentang kesiapan fasilitas kami. BPH migas juga sudah melakukan verifikasi di lapangan mengenai fasilitas yang kita miliki. Arena PSO bersifat penugasan, karena itu kami kembalikan ke BPH migas,” ketusnya. Sebelumnya Vice President Director, Business Development PT Shell Indonesia, Wally Saleh, pernah menyatakan kesediaannya menjalankan tugas apabila di percaya pemerintah. Sayangnya, reporter belum berhasil menemui perwakilan direksi petronas untuk mengkonfirmasi kesiapan mereka jalankan PSO bersama pertamina. Ari Soemarno Siap Lengser Karier Arie Soemarno di perusahan plat merah ini boleh dibilang sangat bagus. Beberapa kali isu pencopotan menerpa dirinya, namunya tak satu pun jadi kenyataan. Padahal beliau berulang kali menyatakan siap apabila dicopot dari Direktur Utama. Apakah pemerintah memang punya ikatan yang kurat dengan Ari? Ari Soemarno, tampaknya gerah juga dibilang biang kelangkaan BBM. Isu pencopotan atas dirinya langsung di tanggapinya, “saya siap di copot,” ketusnya. Semuanya tergantung pada pemerintah sebagai pemegang saham. Sayangnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara ( Menneg BUMN) belum juga merespon banyaknya tuntutan agar Ari Soemarno di copot. Masih belum hilang dari ingatan kita, pada masa akhir tahun 2008, isu pencopotan Ari Soemarno pernah datang. Kasus impor Zatapi, yang dianggap berpotensi merugikan negara serta kelangkaan gas elpiji adalah dua kasus penting yang sempat menyeret Ari dari kursi Direktur Utama Pertamina Persero. Sebelumnya Sektertaris Kementrian BUMN Saididu berkata pemerintah tidak akan gegabah mengambil keputusan. Pemerintah tidak akan serta-merta mencopot Ari Soermarno. “Kenapa selalu dikaitkan dengan pergantian direksi kalau ada keterlambatan pasolan BBM. Tidak ada wacana pergantian direksi pertamina,” katanya. Fasilitas Milik AKR Tbk, Shell, dan Petronas Hingga saat ini Badan usaha yang memiliki SPBU hanya ada dua Shell sebanyak 23 SPBU dan Petronas sekitar 15 SPBU. Sementara PT AKR Tbk hanya memiliki sarana pendistribusian dan juga tempat penampungan. Adapun Fasilitas Milik AKR No Infrstruktur Jumlah terletak 1 Sarana pendistribusian BBM darat 155 unit Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi 2 Floating storage, tempat penampungan BBM 5 unit Sumatra, Kalimantan, Sulawesi 3 Kapal Mini Tanker 1 unit By; RIS

PIM Dapat Gas Produksi Urea Jadi 245 J Ton 2009

JAKARTA----Kelangkaan pupuk yang sering terjadi belakangan ini bakal teratasi seiring bakal pulihnya pasokan gas ke Perusahaan Pupuk Iskandar Mudah. "Selama 2009 PIM bakal dapat pasokan gas sebanyak 9 kargo. Sekitar 75 persen dari total kebutuhan 12 kargo untuk mengoperasikan dua pabrik PIM. Dengan demikian kapasitas produksi urea pun meningkat dari sebelumny hanya 200.000 menjadi 245.000 di 2009. Direktur Komunikasi PT PIM Suhatsyah kepada wartawan, senin (5/1) berkata kami masih menunggu kapan gas nya benar-benar di pasok. Pasokan sembilan kargo adalah sesuai dengan arahan Wakil Presiden beberapa bulan yang lalu. Dengan dipasoknya gas sebanyak sembilan kargo akan sangat membantu Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pupuk ini untuk segera berkontribusi dalam menutupi kelangkaan pupuk yang sering terjadi belakangan ini. PT PIM sendiri seutuhnya memproduksi pupuk urea sebanyak 260 juta ton per tahun. Sekretaris Perusahaan PIM, Usman Mahmud berkata apabila di 2009 PIM berhasil dapatkan gas yang banyak maka dipastikan produksi urea akan meningkat menjadi 245.000 ton dari sebelumnya hanya 200.000 per tahun. Deputi Finansial, Ekonomi dan Pemasaran Badan Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) , Djoko Harsono, mengatakan pasokan gas sebanyak sembilan kargo akan mulai dikirim pekan ini dari lapangan gas Bontang lewat mekanisme swap atau pengalihan. Djoko menambahkan rencana suntikan gas sebanyak sembilan akan direalisasikan melalui dua tahap. Enam kargo akan dikirim untuk Pabrik PIM 2, sedangkan tiga kargo sisanya dikirim Juli 2009 untuk PIM 1. Tambahnya kepastian pasokan gas untuk PT Pupuk Iskandar Muda ini telah sesuai target yang diberikan pemerintah, yakni sebelum 15 Januari 2009. Sedangkan gas untuk Korea, kata dia, rencananya akan dibeli dari penjual yang memiliki gas murah atau kawasan Timur Tengah. Kepala Badan Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas, R. Priyono, berkata pasokan gas sebanyak sembilan kargo bersumber dari LNG Bontang yang selama ini dikirim ke Korea. Namun, karena saat ini terjadi masalah kelangkaan pupuk, maka diperlukan langkah untuk memprioritaskan pasokan gas untuk pabrik pupuk dalam negeri. Sebelumnya Humas PT PIM T Suhatsyah berkata PT PIM sudah tidak berproduksi lagi. Terhitung tanggal 27 November kemarin, perusahaan Pupuk Iskandar Mudah malah sudah berhenti beroperasi. Pemberhentian operasi ini akan berlangsung kemungkinan hingga Maret atau April 2009. Suhatsyah menambahkan selama ini PT PIM Praktis hanya beroperasi selama enam bulan. Dari dua pabrik pupuknya, hanya ada satu pabrik yang beroperasi itu pun hanya enam bulan. Adapun yang menjadi persoalan adalah kekurangan gas. Kami hanya mendapatkan gas sebanyak tiga kargo dari Bontang. Padahal untuk mengaktifkan kedua pabrik kami harus mendapatkan suplai gas sebanyak 12 kargo per tahun. Kontrak gas dari Bontang sudah berakhir tanggal 27 kemarin, praktis kami berhenti beroperasi menanti kontrak baru. Selain mengandalkan pasokan gas dari LNG Bontang. PIM juga berharap pada keseriusan pemerintah mengutamakan pasokan gas domestik, memperoleh jatah dari LNG Tangguh. Seperti diketahui pemerintah sudah membukakan pintu lebar-lebar bagi konsumen gas domestik untuk mendapatkan gas dari Tangguh. Technical and Development Director PT Pupuk Iskandar Mudah (PIM) Lilik Djadjuli sebelumnya berkata pihaknya siap menampung besaran gas tangguh. Bahkan PT PIM sudah mengajukan proposal untuk mendapatkan gas tangguh kepada BP Migas. Semetara terkait dengan harga yang ditawarkan pemerintah, dimana sebelumnya menteri ESDM berkata kalau rata-rata kontrak jual gas tangguh adalah US$ 7 per MMbtu hingga US$ 8 per MMbtu. Lilik berkomentar persoalan harga dan volume masih bisa dinegosikan, sekarang yang terpenting gas nya ada dulu, serta volume tersedia berapa. BY;Ris

Medco, Chevron dan Total Indonesie

Urusan Kontrak Medco, Total, dan Chevron Selesai Tahun Ini JAKARTA----Pemerintah kembali menjanjikan akan merampungkan kontrak perpanjangan dua Blok Migas, Medco E&P di Blok A, Nanggruh Aceh Darussalam, Total Indonesie di Blok Mahakam, Kalimantan Timur. Serta rencana ekspansi PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) di blok Duri area 13. Kepala BP Migas Raden R Priyono kepada wartawan, Senin (5/1) berkata walaupun harga minyak dunia anjlok tetapi geliat investasi migas masih tumbuh. Awal tahun ini pemerintah akan merampungkan urusan kontrak perpanjangan kedua blok tersebut. "Semua KKKS masih berkomitmen meningkatkan rencana eksplorasi. Beberapa KKKS sedang ajukan perpanjangan kontrak termasuk Total Indonesie yang harus kita bahas tahun ini. Banyak lapangan yang belum dioperasikan secara maksimal,” ketusnya. Perpanjangan kontrak Total Indonesie dan Medco harus selesai tahun ini. Pembahasan perpanjangan kontrak kedua KKKS tersebut sudah dimulai tahun kemarin 2008. Semuanya sudah ada perkembangan namun masih terus dibahas bersana Dirjen migas. Sebelumnya Executive Vice President Exploration & Production Total Indonesia Christophe de Margerie telah mengajukan perpanjangan kontrak eksplorasi untuk blok mahakam ke pemerintah, melalui BP Migas. Total menilai bahwa cadangan migas blok mahakam masih sangat potensial. Karena itu, walaupun Total masih memiliki tenggat waktu yang lama sebelum masa kontrak pertama selesai, total sudah tidak sabar lagi mendapatkan tandatangan pemerintah untuk masa kontrak lanjutan. Total menilai potensi cadangan gas blok itu dapat diproduksikan hingga 20 tahun ke depan. Kontrak perusahaan migas asal Perancis ini di blok Mahakam seutuhnya masih berakhir hingga 2017. Namun, melihat kandungan gas di blok ini yang cukup bagus, Total pun tidak ingin melepaskan kepemilikannya di Mahakam. Selain perpanjangan kontrak Total Indonesie. BP Migas di tahun ini juga bakal merampungkan rencana ekspansi PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) di blok Duri Area 13. Bahkan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, pernah berkata setelah berhasil melakukan produksi pertama blok north duri area 12. Kini Chevron sedang melakukan konstruksi untuk eksplorasi pengembangan North Duri area 13. Untuk merealisasikan proyek ini CPI telah menyiapkan US$ 1,5 miliar. Pihak CPI sendiri belum pernah terus terang soal rencana ekspansi pada blok duri area 13. Juru Bicara Chevron Santi Manuhutu pernah menuturkan setidaknya untuk saat ini kami (Chevron Pasific Indonesia) belum bisa beri komentar terkait perkembangan eksplorasi blok north duri area 13 karena semuanya masih dalam pembahasan. Bor 16 Sumur Medco E&P Siap US$ 15 Juta Pihak Medco E&P masih menanti kabar gembira dari pemerintah terkait penyelesaian urusan kontrak perpanjangan Blok A di Nanggruh Aceh Darussalam. Sementara urusan Blok A belum selesai Medco telah menyiapkan total dana hingga US$ 15 Juta untuk rencana eksplorasi pada 16 sumur di luar blok A. “Untuk Blok A Medco sudah menyiapkannya sendiri,” kata President Direktur Medco E&P Budi Basuki kepada wartawan, Senin (5/12). Budi Basuki menambahkan sumurnya sudah di bor tinggal injeksinya saja. Kerjaan pertama tahun ini menseting semuanya, tapi injeksinya baru pada kuartal ketika dan ke empat. Sayangnya beliau mengaku lupa sumur-sumur dimana saja yang di genjot pengerjaannya tahun ini. Untuk pengerjaan eksplorasi Blok A, Budi Basuki menuturkan pengerjaannya masih on target. Mulai berproduksi pada 2011. “Sudah ada kata sepakat terkait berapa bagi hasilnya atau split dengan pemerintah. “ Splitnya sudah sepakat 65:35. Pemerintah 65 persen dan Medco 35 persen,” tandasnya. Lanjutnya produksi gasnya nanti disalurkan ke PT Pupuk Iskandar Mudah (PIM). Volume kontrak dengan PIM sebesar 110 juta kaki kubik (MMSCFD). Akan dialirkan mulai 2011. Selain untuk PT PIM sisanya akan di alirkan ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. BY;Ris

PPNS Selidiki Penyebab Kelangkaan Premium

JAKARTA---Aksi saling menyalahkan seperti yang terjadi antara Pertamina Persero, selaku penyedia dan pendistribusi bahan bakar minyak (BBM) dengan pengusaha stasiun pengisian bahan umum (SPBU) dimungkinkan bakal terus berlanjut. Karena itu, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) segera mengambil langkah tegas. Dalam waktu dekat pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera menerjunkan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Bidang Migas untuk menyelidiki apa penyebab kelangkaan. Seperti diketahui beragam versi berdatangan menanggapi kasus kelangkaan premium yang sedang terjadi. Corporate Secretari Pertamina persero Toharso sebelumnya berkata ada indikasi pengusaha SPBU sengaja menunda pembelian BBM sebelum akhir tahun. Mereka khawatir harga BBM pada awal tahun turun. Sementara itu, pengusaha SPBU, melalui ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Mohamad Nur Adib berkata pertamina keliru dalam menerapkan system pembayaran online baru. Yang menggantikan system Manual. Seharusnya ada tenggat waktu penyesuaian. Sadar akan situasi yang tengah terjadi, pemerintah pun segera menurunkan tim penyidik swasta. BPH Migas diminta menerjunkan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Migas sebagai langkah mengatasi kelangkaan BBM. Kelangkaan premium yang tengah terjadi sampai juga di telinga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden pun amat menyanyangkan alasan libur panjang sebagai penyebab kelangkaan. Sebagai perusahaan pemerintah seharusnya tidak ada kata libur. Presiden berpendapat seharusnya seluruh jajaran pemerintah apalagi yang bertugas melayani masyarakat secara langsung harus siap dan berjaga setiap saat. Sehingga bisa merespons seandainya ada kejadian yang tidak terduga. Masih Ada Yang Kosong Premium Hingga saat ini, meskipun Pertamina berjanji kepada masyarakat pasokan BBM ke SPBU sudah aman. Tetapi kondisi ril di lapangan masih berbeda. Sekitar wilayah Jabodetabek masih saja terlihat satu dua SPBU yang kekosongan stok BBM. Vice Presiden Communications pertamina Anang Rizkani Noor, Senin (5/1) berkata kalau saja masih terlihat satu dua SPBU kekosongan BBM itu karena menunggu jatah pengiriman dari depo plumpang. Namun, tambahnya secara keseluruhan sebagian besar SPBU di Jabodetabek sudah menyediakan BBM. Kalau saja ada satu dua yang masih kosong premium, sebetulnya tidak terlalu berpengaruh karena sebagian besar sudah menyediakan BBM, sekitar 600 SPBU. Stok BBM Pertamina Per 5 Desember Untuk Jabodetabek Jenis BBM Yang disalurkan Premium 6.413 kiloliter atau 68 persen dari DOT (daily of taker) 9.420 kiloliter. Solar 1.963 kiloliter atau 42 persen dari DOT 4.677 kiloliter. Pertamax 536 kiloliter atau lebih tinggi 1 persen dibanding DOT 531 kiloliter. Pertamax Plus 160 kiloliter atau hanya 84 persen dari DOT yang biasanya 190 kiloliter. By;Ris

TDL Turun 10 Persen

Turun 10 persen Tarif Listrik Industri Bisa Turun JAKARTA---Untuk meningkatkan laju pertumbuhan industri seharusnya tarif listrik sektor industri harus lebih murah dari tarif rumah tangga. "Saya sangat tidak setuju kalau tarif listrik rumah tangga lebih murah dari tarif industri," kata Anggota DPR Komisi VII, fraksi Demokrat, Burhanudin Burmaras kepada Indonesia Business Today di Jakarta, Kamis (22/1). Burmaras menambahkan maksudnya dengan penetapan tarif seperti ini, agar pertumbuhan sektor industri bisa terjadi. Ini akan membawah efek yang sangat besar bagi aktifitas perekonomian bangsa. Secara terpisah Anggota DPR Komisi VII, Tjatur Sapto Edi, fraksi PAN, berkata kalau ingin menolong industri tarif listrik industri harus turun. Penurunan sebesar 10 persen. Ini dapat menolong sektor industri untuk mengembangkan usahanya. Pada akhirnya dapat mengurangi laju PHK karyawan. Dengan kondisi sekarang ini, saat harga BBM sudah turun. PLN sudah mulai memakai sumber energi non BBM; seperti gas dan batubara. Maka biaya pokok produksi listrik PLN sudah turun sekitar 30 persen. Maka kalau bisa tarif listrik untuk sektor industri bisa turun 10 persen. Katanya lagi, tetapi kalau untuk menaikan tarif rumah tangga juga sangat sulit. Kemampuan masyarakat kita tidak seperti masyarakat di Negara maju. Karena itu, perlu pertimbangan yang sangat tepat. Selain usulan agar tarif listrik industri turun. Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Effendi Simbolon berkata, kami dari fraksi PDIP dalam waktu dekat akan menyampaikan kalau tarif dasar listrik untuk masyarakat kecil harus turun. Sebelumnya Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE), Jakobus Purwono, berkata sangat sulit untuk menurunkan segera tarif listrik baik industri maupun masyarakat. Harga pokok produksi listrik masih lebih besar ketimbangan harga juga. Namun, melihat keadaan harga minyak akhir-akhir ini. Kami dari PLN mencoba mengusulkan asumsi perubahan Purwono menjelaskan dengan segera dirubahnya asumsi rata-rata harga minyak (Indonesian crude price atau ICP) dari US$ 80 per barel menjadi US$ 40 per barel. Kami mengusulkan agar perhitungan biaya pokok produksi (BPP) listrik dari Rp 1.005 per kilowatt hour (Kwh) di 2008 akan menjadi Rp 931 per Kwh di 2009. “Turun sekitar 30 persen,” katanya. Besaran BBP listrik Rp 931 per kwh ini terdiri dari BBP untuk golongan pelanggan tegangan rendah sebesar Rp 1.069 per kwh, BPP pelanggan tegangan menengah sebesar Rp 781 per kwh, dan BPP pelanggan bertegangan rendah sebesar Rp 673 per kwh. Data per November 2008 harga jual untuk pelanggan bertegangan tinggi adalah sebesar Rp 551 per kwh, pelanggan bertegangan menengah harga jualnya adalah sekitar Rp 525-771 per kwh. Sementara untuk pelanggan tegangan rendah secara umum masih di bawah biaya pokok kecuali untuk pelanggan R3, yaitu Rp 1.174 per kwh. Tarif B to B Harus Realistis Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Jakobus Purwono, mengingatkan PLN agar realistis dalam menetapkan tarif business to business kepada kepada pelanggan industri baru. “Semangat yang dibawah oleh perhitungan tarif business to business adalah, industri menerima pelayanan yang lebih dari industri lain. Artinya ada kekhususan,” jelas Jakobus. Pengenaan tarif business to business tidak boleh dikenakan kepada sektor indutri yang hanya menerima layanan seperti layaknya industri biasa. Karena itu, PLN harus lebih realistis dalam mengaturnya. Ketika ditanya apakah dengan memakai tarif seperti ini; akan menguntungkan PLN. Dimana dia bisa menetapkan model tarif sesuai dengan keinginanya?, Dirjen LPE ini menjawab karena itu saya meminta agar PLN lebih adil lagi. Lanjutnya, pemerintah tidak bisa langsung menyatakan menghapus model tarif ini. Karena, semangat awalnya adalah tarif business to business. Sementara itu, menurut Tjatur Sapto Edi, seharusnya penerapan tarif yang seperti itu (business to business) harus di tiadakan. Jangan sampai terjadi diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengelolaan Pusat Perbelanjaan Indonesia (APBI), Stefanus Ridwan, mengeluhkan penerapan tarif business to business listrik PLN untuk pelanggan baru. Terkadang memberikan dampak yang kurang baik bagi rencana industri dalam berekspansi. Artinya, Perseroan memiliki porsi yang besar untuk sebisa mungkin mengatur tarif. Ris

Patner Pertamina Di Natuna D Alpha

Partner Pertamina Ditentukan Q1 2009 Term And Conditions Blok Natuna D Alpha Segera Selesai JAKARTA---Kalau pun pemerintah sudah secara tegas memilih pertamina (Persero) menjadi operator blok natuna, nyatanya hingga kini masih ada banyak hal yang belum juga tuntas. “Urusan term and condition nya belum selesai. Masih tengah dalam pembicaraan antara pemerintah, dalam hal ini DESDM dengan Pertamina,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro kepada wartawan di Jakarta, kamis (22/1). Menteri ESDM berkata walaupun urusan term and conditions nya belum selesai bukan berarti status pertamina masih belum kuat di Natuna. Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Evita Legowo, berkata saat ini pemerintah sudah melakukan pembicaraan dengan pihak pertamina. Namun, Evita tidak mau menjelaskan kepada wartawan bagaimana bentuk term and conditions serta split nya. “ Semuanya masih dalam proses. Tunggu saja,” kata Evita. Mitra Pertamina Di Natuna Pertamina persero yang telah menerima mandat pemerintah tengah menjaring patner, untuk bersama-sama mengeksplorasi blok kaya gas alam tersebut. “Proses penentuan patner pertamina akan selesai pada quartal pertama 2009. Pada saat itu akan diketahui siapa patner Pertamina,” kata Wakil Direktur Utama Pertamina, Iin Arifin Takyan, kepada wartawan, Kamis (22/1). Iin Arifin Menambahkan saat ini, Pertamina tengah melakukan seleksi partner Pertamina untuk mengembangkan blok Natuna D Alpha. Jika sebelumnya Pertamina sudah mengantongi 8 perusahaan sebagai calon partnernya, kini Pertamina mulai mengevaluasi sisi komersial. "Pada tahap pertama sudah ada 8 perusahaan short listed. Sekarang kita sedang memilih partner dan masuk tahap komersial," tambahnya. Pertamina sendiri sudah menyerahkan 60 persen porsi ke kepemilikan sahamnya untuk patner, dan 40 persen untuknya. Hingga saat ini ada delapan calon patner yang tengah di uji oleh tim penguji, konsultan WoodMckenzie, yang telah tunjuk Perseroan untuk mencari patner Pertamina. Adapun delapan perusahaan peserta adalah;perusahaan yang dinilai layak telah dinyatakan masuk tahap kedua, yakni ExxonMobil, Total Indonesie, Chevron, Shell, StatOil (Norwegia), Eni Spa (Italia), Petronas, dan China National Petroleum Company (CNPC). Ris

Margin Bisnis Elpiji Amat Keci;

Harga Sulit Turun Margin Elpiji Kecil swasta sulit masuk Komisi Pemberantas Persaingan Usaha (KPPU) telah mencium kalau Pertamina (Persero) bersama Pemerintah telah melakukan pelanggaran dalam mengelolah bisnis elpiji. KPPU menganggap Pertamina Melakukan Monopoli. Menaggapi tuduhan tersebut, Pertamina melalui Direktur Utamanya, Ari Soemarno, berkata sebenarnya pasar elpiji sudah terbuka bagi siapa saja. Ari Soemarno menambahkan, kenapa perusahaan swasta lainnya tidak masuk. Itu karena margin bisnis elpiji sangat kecil. Hal tersebut yang membuat banyak perusahaan mengurungkan niat mereka. Harga jual elpiji 3 kg saat ini adalah Rp 4.250 per kg dan elpiji 12 kg adalah Rp 5.750 per kg. Harga ini dinilai belum bisa memberikan keekonomian yang memadai bagi para pengusaha swasta. Pertamina sendiri kerap mengaku rugi atas bisnis elpiji 12 kg, karena kerugian elpiji 3 kg ditanggung pemerintah. Head Business Development Petronas, Wisnus Widijoko, berkata dalam tahun ini, petronas akan merealisasikan pembangunan stasiun pengisian gas elpiji. Namun, katanya kami sangat mebutuhkan adanya aturan yang jelas dari pemerintah. Sayang nya beliau tidak menyebutkan aturan seperti apa yang dimaksud. Usulan agar Pertamina menurunkan harga elpiji tetap berdatangan. Direktur Executive Reforminer, Pri Agung Rahmanto, berkata sebenarnya harga elpiji 12 kg dan 50 kg sudah bisa turun. Harga minyak sudah turun drastis sementara harga elpiji pertamina belum turun. Aggota DPR Komisi VII, Tjatur Sapto Edi, berkata sebenarnya pertamina bisa menurunkan kembali harga elpiji 3 kg. Kalau saja pertamina bisa menurunkan sedikit alpha pengiriman elpiji dari 45 persen. Harga elpiji sudah bisa diturunkan segera. “Lagian DPR Komisi VII tidak pernah menetapkan alpha 45 persen untuk elpiji,” tandasnya. Menanggapi permintaan tersebut, Komisaris Pertamina, Maizar Rahman, berkata saya dengar Pertamina masih alami kerugian dari bisnis elpiji. Makanya harga sekarang belum bisa turun. Ari juga menjelaskan, harga elpiji tidak bisa dikaitkan langsung dengan pergerakan harga minyak dunia, seperti halnya BBM. Hal ini karena biaya pengiriman elpiji jauh lebih mahal ketimbang biaya pengiriman BBM. Begitu banyak infrastruktur yang dipakai dalam pendistribusian elpiji. Infrastruktur pencairan dan gasifikasi di lokasi pengiriman dan penerima. Ketika ditanya bagaimana kalau marginya diturunkan sedikit agar harga elpiji bisa turun. Ari menjawab alpha nya sudah pas. Masa sih mau dikasih 8 persen seperti pada BBM. Selain itu harga elpiji menggunakan acuan yang berbeda dengan BBM. Jika BBM mengacu pada ICP, maka harga elpiji mengacu pada CP Aramco. RIs

PIM dapatkan Gas

PIM Bakal Hasilkan 811 ribu ton Urea PIM Menargetkan Revenue 2009 Sebesar Rp 3,2 T JAKARTA---Dengan mulai dipasoknya gas sebanyak 1 kargo dari 9 kargo yang direncanakan selama 2009, per 15 Januari kemarin, PT Pupuk Iskandar Mudah (PIM) mulai menghitung-hitung besaran revenue yang bakal dicapai. " Jika selama 2009 PIM benar mendapatkan gas sebanyak 9 kargo penuh maka kemungkinan besaran revenue yang bakal didapat sebesar Rp 3,2 triliun," kata corporate finance PIM, Yulius Nur, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/1). Tambahnya, besaran revenue Rp 3,2 triliun di peroleh dari margin 10 persen penjualan pupuk. Dengan perkiraan rata-rata harga gas domestik US$ 6 per MMbtu (million British Thermal Unit). "Harga pokok produksi pupuk urea sebesar Rp 3,600 per kilogram (kg), ditambah dengan margin 10 persen. Maka PIM jual pupuk Urea ke pemerintah Rp 4.000 per kg,” jelas Yulius Nur. Yulius menambahkan hitung-hitungan tersebut adalah perhitungan sementara. Bergantung perkembangan harga gas di masa mendatang. Yang penting lagi kesediaan Exxon untuk terus memasok gas ke PIM. “Saat ini salah satu pabrik pupuk milik PIM, dari dua pabrik sudah beroperasi. Sejak 15 Januari kemarin, Exxon sudah mengalirkan gas ke PIM. Namun, yang sudah resmi dikontrak adalah satu korgo. Padahal satu kargo hanya bisa bertahan selama dua bulan ke depan. Tapi kami yakin kalau BP Migas akan terus berusaha mencarikan kami gas,” katanya. Dengan stok gas dua kargo PT PIM bisa memproduksi pupuk urea hingga 100 ribu ton dalam dua bulan ke depan. Untuk diketahui satu kargo sama dengan 3 mmbtu gas. Dengan harga US$ 6 per mmbtu. Kalau dihitung dengan uang satu kargo sama dengan US$ 18 juta. Pupuk Iskandar Mudah tiap bulannya membutuhkan gas sebanyak setengah kargo atau sekitar 50 sampai 60 mmbtu. Dengan 80 sampai 100 ribu ton pupuk urea. Sementara produksi pupuk perharinya mencapai 1,705 metrik ton. Yulius Nur menambahkan pemerintah sendiri sudah menargetkan selama 2009, PIM harus mampu memproduksi pupuk sebanyak 811 ribu ton. Kebutuhan urea Nasional sekitar 7,100 metrik ton. Apabila PT PIM dapatkan gas hingga sembilan kargo maka produksi bisa mencapai 811 ribu ton, jika dengan enam kargo hanya sekitar 560 ribu ton. Jika yang beroperasi hanya satu pabrik dapat memproduksi urea sebanyak 570 ribu ton urea. Kalau dua pabrik 1040 ribu ton urea per tahun. Investasi Konstruksi Jumper US$ 5 J Saat ini PIM tengah menjajaki pembukaan tender konstruksi jumper, sekitar 100 meter. Dengan investasi sekitar US$ 5 juta. Untuk mengaliri gas dari ladang gas Exxon di Loksemawe di pabrik PIM yang kebetulan jaraknya berdekatan. “Gas tidak bisa dimuat dalam kargo seperti Liguified Natural Gas (LNG). Gas hanya dapat di alirkan melalui pipa penyambung (jumper). Konstruksinya akan dibiayai sendiri oleh PIM,” jelasnya. Corporate Departem PT PIM, Haryono, pada tempat yang sama berkata proses pembangunan jumper akan di urus sendiri oleh PIM. Ketika ditanya bagaimana nasib jumper tersebut, kalau suatu waktu Exxon menghentikan pengiriman gas ke PIM. “Belum tahu, tetapi saya yakin BP Migas akan mengaturnya,” jawabnya datar. Pada pertengahan 2009, pabrik kedua baru bisa beroperasi setelah jumpernya selesai. Seperti diketahui, PT PIM mulai beroperasi pada 2006. Selama ini PIM hidup dengan mendapatkan pasokan gas swap dari Pupuk Kaltim sebanyak tiga kargo. PIM beroperasi sampai akhir Nopember 2008, kontrak gas dari PKT sudah habis. Kondisi ini ternyata langsung dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Stok pupuk secara Nasional berkurang drastis. Hampir semua perusahaan pupuk nasional tidak beroperasi normal. Alami kekurangan pasokan gas, padahal negeri memiliki sumbe gas yang berkelimpahan. Karena itulah, pada 28 Desember 2008, wakil Presiden Jusuf Kalla langusng melakukan rapat kordinasi. Rapat menyimpulkan kalau pemerintah harus mengutamakan pasokan gas domestic ketimbang diekspor. Khusus untuk pasokan gas ke PT PIM, Wapres bahkal telah menugaskan BP Migas, mencari persediaan gas untuk PIM. Saat rapat diperintahkan pabrik Pupuk Iskandar Mudah harus beroperasi. BP Migas harus mencarikan pasokan gas untuk semua pabrik pupuk. Haryono menambahkan gas yang dipasok dari ladang Exxon adalah kontrak substitute dengan gas yang ke Pupuk Kaltim. Selama ini Lapangan Exxon mengirimkan LNG ke pembelinya yang dari Korea, Kogas. Kemudian sekarang jatah Exxon ke Kogas akan diganti dari Bontang. Terus Exxon mengalihkannya ke PT PIM. Ris

pengusaha SPBU ogah jual rugi BBM

Campur Tangan Menneg BUMN Pengusaha Ogah Jual Rugi JAKARTA---Kelangkaan premium yang sedang terjadi pada banyak SPBU di seluruh indonesia ada akibat dari adanya campur tangan pemerintah dalam penjualan premium pertamina ke pengusaha SPBU. "Beberapa hari sebelum premium diturunkan pada 1 Desember 2008, pertamina telah mengeluarkan kompensasi kepada pengusaha. Bagi pengusaha yang membeli premium pada 29 dan 30 Desember akan dapat kompensasi Rp 500 per liter, artinya SPBU pun membeli langsung dengan harga Rp 5.500 per liter. Tetapi pada Jumat malam (jam 09.00) tiba-tiba ada pemberitahuan mendadak dari pertamina kalau pertamina hanya berani memberikan kompensasi Rp 80 per liter," inilah kronologinya kenapa SPBU tidak mau menjual premium rugi. Demikian dikatakan Mohamad Nur Adib ketua umum himpunan wiraswasta minyak dan gas bumi ketika dihubungi indonesia business today, Jakarta, Rabu (3/12). Katanya lagi tidak benar kalau ada pikiran SPBU tidak mau jual premium. tetapi yang ada pengusaha tidak mau jual rugi. Kedepannya kami meminta kepada pemerintah untuk memikirkan semua lini sebelum menurunkan BBM subsidi. Sekretaris Menneg BUMN Mohamad Saididu ketika dihubungi Indonesia Business Today, (3/12) berkata , "saya belum memiliki informasi tentang adanya campur tangan pemerintah terhadap kebijakan yang diambil pertamina," katanya. Wakil direktur utama pertamina persero Iin Arifin ketika ditemui di Jakarta, Rabu (3/12) berkata kelankaan premium yang terjadi murni bukan kesalahan pertamina. Stok premium pertamina masih banyak, lebih dari 20 hari. "Tidak ada yang salah dari sisi stok pertamina," katanya. Yang terjadi, pengelolah SPBU terlambat membeli premium. Mereka tidak berani membeli premium sebelum tanggal satu, yang walaupun stok mereka sudah abis. mereka baru membeli dari pertamina pada 1 Desember dengan harga Rp 5,500 per liter. Alhasil pada 1 atau 2 Desember SPBU belum bisa melayani pembelian premium masyarakat," katanya. selain itu, memang ada persoalan margin. tetapi semuanya sudah selesai. sudah dibahas dengan Hiswana. Menurut Iin Arifin untuk kedepannya kami berharap kepada pemerintah untuk lebih memperhitungkan semua sisi. Pemerintah tidak boleh mengumumkan rencana penurunan BBM jauh-jauh sebelumnya. pengumuman penurunannya bisa jam 00.00 seperti penurunan BBM Industri. Sanksi Penutupan SPBU Pemerintah akan mengambil tindakan tegas berupa penutupan SPBU. Sanksi ini akan dikenakan bagi pengusaha SPBU yang tetap membandel, tida menjual premium. Namun, tentunya pemerintah tidak serta merta langsung menutup SPBU, akan ada surat teguran terlebih dahulu. Makaris Paru

Shell SPBU

Shell Turunkan Harga BBM, BBM Subsidi Tunggu Crude Dibawah US$ 60 per barel Berharaplah agar harga minyak mentah dunia (crude oil) bisa bertengger dibawah level US$ 60 per barel.Menurut sumber yang tidak mau menyebutkan namanya dari ESDM harga keekonomian BBM industri bisa lebih murah dari BBM subsidi apabila harga crude oil berada dibawah level US$ 60 per barel. Kalau ini yang terjadi maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tetap mempertahankan harga BBM subsidi yang berlaku sekarang. Menuru Direktur Jenderal minyak dan gas bumi evita Legowo harga keekonomian BBM industri sekarang, memang masih lebih murah dari BBM subsidi. tetapi kami tidak akan membiarkan harga BBM industri lebih murah dari BBM subsidi. Sementara itu, ketika pemerintah masih berkutat pada perhitungannya, menjaga agar harga BBM industri tidak boleh lebih murah dari BBM subsidi. Perusahaan raksasa minyak asal Belanda Shell kembali menurunkan harga jual BBM pada setiap SPBU. Penurunan ini dilakukan sebagai refleksi penurunan harga pasar regional yang direfleksikan dengan di MOPs (means of platts Singapore). Harga BBM Shell di SPBU shell jenis shell super dengan oktan 92 dari Rp 7.950 turun drastis menjadi Rp7.000. Shell super ekstra dengan oktan 95 turun menjadi Rp7.400 dari harga Rp 8.300. shell diesel untuk kendaraan bermesin diesel sekarang dijual dengan harga Rp 8.500 per liter dari Rp 9.100. Vice president communications pertamina persero Anang Noor berkata pihaknya akan terus melakukan revisi terhadap harga BBM industri jualan. pertamina akan selalu melakukan revisi harga setiap dua mingguan. yang menjadi acuan kami adalah patokan MOPs dan nilai kurs rupaih terhadap dolar. BBM Shell No Jenis BBM Harga sebelum Harga Sesuda 1 Shell Super Oktan 92 Rp 7.950 Rp7.000 2 Shell Super Exstra Ontan 95 Rp 8.300 Rp7.400 3 Shell Diesel Rp 9.100 Rp 8.500 Makaris Paru

Medco; Blok Tarakan

Kota bebas mitan Medco siap 1 mmscfd per hari untuk kota Tarakan JAKARTA--Untuk mewujudkan rencana pemerintah terkait pembentukan kluster kota bebas mitan, Medco bersedia menyupply 1 mmscfd gas untuk kota Tarakan. Pasokan gas tersebut bersumber dari ladang gas milik Medco yang berada persis di kota Tarakan. Produksi gas Medco dari ladangnya memang sangat besar sekitar 21 mmscfd per hari. Senior Manager Medco Energi Aditya Mandala kepada Indonesia Business Today mengatakan estimasi awal, dimana medco sedang dalam pengeksplorasian 3 sumur baru di Tarakan. Dari sumur tersebut rencananya medco akan menyalurkan1 mmscfd per hari untuk pemda Tarakan. Menurut Public Relations Medco Energi Muntazhar Nur Ahmadi medco memang sudah lama melakukan eksplorasi gas dilapangan Tarakan. Namun, rencana supply 1 mmscfd per day, masih dalam kajian. Namun kedua pihak Medco tersebut sepakat kalau pihaknya belum mendapat kesepakatan lebih lanjut dengan pemda Tarakan. "Ini adalah pencapaian yang membanggakan, Medco sebagai Kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) sudah bersiap. Tambahan lagi Pemdannya sudah merestui," terang kepala BPH Migas Tubagus Haryono kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/9). Di satu kota itu konsumsi perharinya hanya 1 mmscfd.Sedangkan produksinya Medco 21 mmscfd per hari. Katanya lagi di sana itu ada sekitar 36 ribu rumah tangga dengan 180 ribu penduduk. Rencana tersebut sedang dalam kajian dan tahun depan sudah dapat direalisasikan pembangunan infrastrukturnya. Nantinya yang bangun infrastruktur adalah pemdanya sendiri. Atau mungkin pemda akan buka tender siapa yang bangun infrastrukturnya. "Apabila program ini berjalan dengan baik, maka kota Tarankan bisa dipastikan sudah bebas dari mitan." Kota Tarakan sendiri adalah salah satu kota di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 250.80 km² dan sesuai dengan data Badan Kependudukan Catatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan pada bulan Maret 2006 berpenduduk sebanyak 169.951 jiwa. Tarakan adalah sebuah pulau yang terletak di utara Kalimantan Timur. Makaris Paru

एक्स्क्सोंमोबिल Cepu

Blok Cepu Pertamina Dan ExxonMobil Tak Sepaham JAKARTA—Rencana pembangunan tanki penyimpangan (storage) minyak ExxonMobil dan Pertamina EP dari lapangan blok Cepu masih menyisahkan permasalahannya. Pertamina dikabarkan telah melakukan kajian sendiri, dengan melibatkan Universitas Indonesia (UI), adapun hasil kajiannya bahwa storage di darat lebih murah daripada membangun floating storage di laut. Wakil Kepala BP Migas Abdul Muin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (9/9) mengatakan, hasil kajian yang dilakukan oleh Pertamina, melalui UI memang sangat bertentangan dengan kajian awal yang melibatkan keduanya, (ExxonMobil dan Pertamina EP). Seperti diketahui, dalam kajian awal, keduanya telah memutuskan untuk lebih memilih memakai floating storage ketimbang tank farm. Tetapi belakangan Pertamian EP menginginkan agar penampungannya menggunakan penampungan darat. Hal tersebut, segera direspon oleh anggota komisi VII DPR RI. Mereka pun mendukung kajian Pertamina tersebut. Dan meminta kepada BP Migas untuk segera merealisasikan kajian Pertamina tersebut. Abdul Muin pun menjelaskan, perihal pemilihan floating storage ketimbang tank farm . Lanjutnya, pada kajian teknis dan ekonomis awal mengenai perbandingan fasilitas tangki apung (floating storage & offloading) dan tangki darat (tank farm) sudah dilakukan oleh perusahaan consultant Moffat dan Nichole dari Amerika Serikat segera setelah PoD (plan of development) disetujui pada 2006. hasil kajian kemudian dibahas dan dipresentasikan di BP Migas bulan April 2007 dan disumpulkan kalau FSO lebih menguntungkan dari tank farm. Dari hasil kajian tersebut, kemudian MCL secara bersama-sama dengan Pertamina EP Cepu (PEPC) mengusulkan untuk melaksanakan front and engineering design, menyiapkan dokumen lelang pengadaan FSO. Dan BP Migas telah menyetujuinya. Kalau memang belakangan Pertamina, melalui Universitas Indonsia (UI) melakukan penelitian terbaru dan hasil kajiannya kalau tank farm akan lebih ekonomiS ketimbang floating tank. Maka perlu dimasukan hitung-hitungan yang bisa dipahami. Menurut Deputi Operasional BP Migas Edi Purwanto, kajian yang dilakukan Pertamian adalah kajian sendiri tanpa melibatkan pihak Exxon. Karena itu, mungkin secara admisitratif akan sangat sulit bisa diambil. Tetapi mungkin dengan adanya hitung-hitungan yang pas akan bisa diambil. Artinya bahwa kalau memang pihak Pertamina telah memiliki penelitian yang bagus, maka kami mohon untuk segera memasukan hitung-hitungan yang jelas sehingga kita bisa bandingkan, mana yang baik. Dan bila perlu kita akan libatkan pihak independen untuk menilainya. Sebelumnya, seperti yang diberitakan koran ini, pihak Exxon melalui Vice President External ExxonMobil Maman Budiman mengatakan kalau pihak Exxon masih berpegang pada kesepakatan awal, di mana floating storage lebih bagus ketimbang tank farm. Sayangnya, wartawan tidak bisa menghubungi pihak pertamina EP Cepu, terkait apakah mereka lebih suka tanki darat atau malah memilih tangki di laut. Terapkan Benchmarking Sementara itu guna meminimalisir penyelewengan dana cost recovery, pemerintah telah menemukan langkah terkait yaitu dengan menggunakan bechmarknya. “System bechmarking atau perbandingan ini akan kita gunakan mulai tahun depan. Dan harapannya, hal ini akan mempermudah BP migas melakukan monitoring terhadap dana teresebut,” jelasnya. Pelaksanaan sistem benchmarking ini akan diterapkan berbeda untuk masing-masing perusahaan. Misalkan berdasarkan lapangan yang digarap atau kegiatan yang dilakukan perusahaan. Yang pasti bahwa sudah ada perbedaan yang jelas antara kegiatan eksplorasi di daratan dan juga deepwater. Makaris Paru

Bangun SPBE

a Investasi Rp 6 M Pemda Perlambat Izin Bangun SPBE JAKARTA---Investor pengembang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE), selain Pertamina Persero mengeluhkan adanya praktek yang tidak bagus dari pemerintah daerah (pemda) yang pada akhirnya memperlambat izin pembangunan SPBE. “Kami sering mendapat keluhan dari investor yang ingin bangun SPBE. Pemerintah daerah (pemda) sangat lamban dalam memberikan izin pembangunan,” kata corporate Secretari Pertamina (Persero), Toharso, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/1). Tambahnya, keadaan ini harus segera di selesaikan mengingat Pertamina sendiri hingga kini sangat mendambahkan keterlibatan investor lain. Fasilitas pendistribusian Pertamina masih perlu peningkatan, perbaikan. Karena itu, investor swasta lainnya diminta untuk turut aktif di dalamnya. “Saya harap masalah ini cepat ditangani. Pemda harus lebih kooperatif dengan investor sehingga proses pembangunannya menjadi lebih cepat,” ketusnya. Banyak sekali bentuk perizinan yang harus dipenuhi investor. Belum lagi proses nya bertele-tele dan berbelit-belit. Ada sekitar 38 izin yang harus dipenuhi investor. Hingga saat sudah ada 54 SPBE beroperasi. Sedang izin prinsip 310 SPBE, dalam pembangunan 175 SPBE, pengajuan izin sekitar 135 SPBE. Adapun beragam perizinan yang harus di penuhi investor adalah; Akte Notaris, Pengesahan Departemen Hukum dan Ham, Domisili NPWP, SIUP, Izin Prinsip dari Pertamina. Izin Investasi. Feasibility study. Berita acara peninjauan lokasi. Rekomendasi lokasi dari Pemda. Study traffic. Izin tetangga. Pembebasan Lahan. Sertifikat tanah. Gambar desain dari pertamina dan perencanaan. Aproval pertamina dan pemda. Sebelumnya, salah satu raksasa migas asal Malaysia Petronas sudah memastikan akan masuk dalam bisnis distribusi bahan bakar gas. Head of Business Development Departement, Petronas, Wisnu Widijoko, berkata pihaknya sedang melakukan studi kelayakan atau feasilibiltiey study (FS) untuk pembangunan 16 stasiun pengisian bahan bakar bas (SPBBG). Rencananya kami BBG akan disediakan di semua Stasiun Pengisian Baban Bakar Umum (SPBU) Petronas yang sudah ada sekarang. “Petronas sudah menyediakan dana yang lumayan untuk ekspansi ke BBG. Namun, berapa persis besaran duitnya masih menunggu hasil FS nya,” kata Wisnu. Katanya lagi, untuk merealisasikan pembangunan BBG. Kami (pengusaha) sangat membutuhkan adanya aturan yang jelas dari pemerintah. Aturan yang mengakomodir semua kepentingan. Sayangnya, beliau tidak menjelaskan peraturan seperti apa yang diinginkan. RIs ight:bold;">

PT ExxonMobil Indonesia; Blok Natuna D Alpha

PoD Ditolak ExxonMobil Bakal Didenda Rp 10 M Dan Kurungan 1 Thn JAKARTA---Pemerintah sepertinya tidak ingin pemberitaan tentang status ExxonMobil Indonesia di Blok Natuna D Alpha terus membingungkan masyarakat. Ditengah adanya kemungkinan dibawahnya persoalan ini ke pengadilan arbitrase internasional. Pemerintah pun kembali memberikan ancaman balik ke ExxonMobil atau pun Kontraktor Kontrak Kerjasama Migas (KKKS) yang lainnya, paling kurang hukuman penjara satu tahun atau dendan sekurang-kurangnya Rp 10 miliar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/1) berkata dalam Undang-Undang (UU) Migas No 22/2001tentang minyak dan gas bumi, telah diatur bahwa semua data yang terkait dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi oleh KKKS adalah data pemerintah. KKKS mana pun wajib menyerahkannya kepada pemerintah. “Apabila ini tidak di indahkan, maka UU juga telah mengatur kalau hal tersebut bisa dipidanakan. Dengan ancaman penjara satu tahun dan denda kurang lebih Rp 10 miliar,” kata Purnomo Yusgiantoro. Terkait dengan adanya pemberitaan media kalau hingga saat ini Exxon misalnya belum menyerahkan data Blok Natuna D Alpha ke pemerintah. Maka sesuai dengan UU tersebut maka hal itu bisa kita pidanakan. Jadi dalam kesempatan ini saya, sebagai menteri ESDM ingin menegaskan tidak hanya kepada ExxonMobil, tetapi juga kepada seluruh KKKS, bahwa berdasarkan UU data tersebut adalah data milik Negara. Kalau ada yang main-main dengan kontrak productions Sharing Contract (PSC) atau kontrak bagi hasil, termasuk Exxon Mobil mengenai data, saya akan seret ke pidana, itu jelas criminal case. Pertamina sendiri, selaku KKKS yang telah ditunjuk pemerintah melalui rapat cabinet terbatas untuk mengelolah Natuna seringkali berpendapat kalau hingga kini mereka masih memerlukan beberapa data Natuna yang hingga saat ini masih di tangan Exxon. Menanggapi hal tersebut, Purnomo Yusgiantoro berkata saya masih belum mengerti dengan pertamina. Kenapa mereka masih ragu-ragu. Padahal mereka (pertamina) telah ditunjuk pemerintah,melalui rapat kabibet terbatas. “Ini sudah keputusan Negara yang tertinggi. Sudah disetujui presiden pula,” ketusnya. PoD Exxon Ditolak Pihak ExxonMobil Indonesia pada 30 Desember yang lalu telah memasukan pengembangan blok Natuna D Alpha dalam program kerja nya di 2009. Juru Bicara ExxonMobil Indonesia, Maman Budiman, sebelumnya berkata sebagai KKKS yang mematuhi kontrak maka pada 30 Desember yang lalu, Exxon telah mengajukan Plan of development (PoD) Blok Natuna D Alpha ke Pemerintah. “Sesuai dengan kontrak, masa Exxon di Natuna berakhir 9 Januari 2009. Karena itu tepat 30 Desember 2008 kami mengajukan PoD Natuna,” katanya. Menanggapi masuknya usulan PoD Natuna D Alpha dari pihak Exxon. Purnomo Yusgiantoro, berkata tidak ada lagi yang harus dibicarakan. Kontrak Exxon di Natuna telah diputuskan oleh kontrak sendiri. Kontrak Exxon resmi diputuskan sejak 2005, melalui rapat kabines terbatas. Artinya, sejak kontrak berakhir secara otomatis semua permohonan persetujuan terkait pengajuan rencana kerja dan anggaran tidak diproses. Begitu juga dengan PoD yang akhir Desember (30) Desember 2008 diajukan Exxon ke pemerintah. Yang secara tertulis pada tanggal 14 Januari 2009 juga ditolak olah BP Migas. Pengerjaan Natuna Dipercepat Direktur Utama Pertamina (Persero), Ari Soemarno, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/1) berkata pihaknya terus mengupayakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Blok Natuna D Alpha segera di mulai. “Pengembangan proyek Natuna D Alpha memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau saja pengerjaannya digenjot mulai sekarang, maka paling tidak Natuna benar-benar efektif berproduksi pada 2017,” jelas Ari Soemarno. Saat ini Perseroan tengah menjaring calon patner nya di Natuna. Pertamina sendiri sudah menyerahkan 60 persen porsi ke kepemilikan sahamnya untuk patner, dan 40 persen untuknya. Hingga saat ini ada delapan calon patner yang tengah di uji oleh tim penguji, konsultan WoodMckenzie, yang telah tunjuk Perseroan untuk mencari patner Pertamina. Adapun delapan perusahaan peserta adalah;perusahaan yang dinilai layak telah dinyatakan masuk tahap kedua, yakni ExxonMobil, Total Indonesie, Chevron, Shell, StatOil (Norwegia), Eni Spa (Italia), Petronas, dan China National Petroleum Company (CNPC). Kronologi Natuna Tanggal/Tahun Kejadian 8 Januari 1980 Kontrak Kerja sama (KKS) Blok Natuna D-Alpha ditandatangani antara Pertamina (sekarang BPMIGAS) dengan Esso Natuna (Exxon) untuk jangka waktu 30 tahun. Pemegang participating interest KKS tersebut adalah 50 persen Pertamina (sekarang PT Pertamina (Persero)) dan 50 persen, Esso Natuna. Tahun 1996 Pertamina mengalihkan 26 persen Participating Interest nya di Natuna. Dengan demikian Participating Interest pada Blok Natuna D-Alpha adalah Pertamina 24 persen dan ExxonMobil 76 persen (Esso Natuna dan Mobil Natuna adalah anak perusahaan ExxonMobil). 9 Januari 1995 Pertamina (sekarang: BPMIGAS) dan Esso Exploration & Production Natuna Inc melakukan kesepakatan antara lain mengatur batas waktu bagi Kontraktor untuk mengajukan komitmen mengembangkan Blok Natuna D-Alpha menjadi 9 Januari 2005. Sebelum 6 Januari 2005 Exxon mengajukan Surat komitmen pengembangan blok Natuna. Lebih cepat dari batas akhir 9 Januari 2005. Namun, BP Migas menilai komitmen Exxon tidak memenuhi persyaratan. Tidak disertai feasibility study yang dapat dipakai untuk memastikan commercial viability. PoD di tolak. 6 Januari 2005 Selanjutnya, BPMIGAS memberikan kesempatan ke Exxon untuk menyampaikan feasibility study sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, yaitu 6 Januari 2005. Namun, hingga batas waktu tersebut KKKS tidak kunjung memenuhi kewajibannya, sehingga KKS Blok Natuna D-Alpha berdasarkan kontrak yang berlaku, secara otomatis berakhir. Pemerintah melakukan rapat cabinet terbatas, akhirnya menunjuk Pertamina untuk segera melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Natuna. 30 Desember 2008 Exxon kembali mengajukan PoD Natuna ke Pemerintah. 14 Januari 2009 PoD ditolak Pemerintah (BP Migas) RIs

PT PIM Produksi Urea 1.725 ton/per hari

PT PIM Mulai Memproduksi Urea 1.725 ton per Hari JAKARTA---Setelah sempat berhenti beroperasi, sejak akhir tahun 2008, mulai hari ini (kemarin-red) Perusahaan Pupuk Iskandar Mudah (PT PIM) bisa menghasilkan pupuk Urea, sekitar 1.725 ton per hari. Dengan masuknya gas dari ExxonMobil Indonesia sebanyak 60 mmscfd. PIM bisa memproduksi 1725 ton per hari. Direktur Utama PT Perusahaan Pupuk Iskandar Mudah, Mashudianto, ketika dihubungi Indonesia Business Today di Jakarta, Kamis (15/1) membenarkan kalau PT PIM resmi beroperasi lagi. “Kemarin (14/1) bertempat di gedung BP Migas, kami (PIM) bersama perwakilan dari Exxon menandatangani kontrak jual beli gas. Dimana pengirimannya mulai hari ini (kemarin-red). Dengan masuknya gas Exxon tersebut, maka mulai sekarang PIM sudah bisa memproduksi gas sebesar 1725 ton per hari atau sekitar 570.000 ton per tahun. “Hasil produksi nya akan diperuntukkan pasar domestic. Tidak ada yang di ekspor,” ketus Mashudianto. Kepala Humas PIM, T Suhatsyah, secara terpisah berkata kontrak PIM dengan Exxon sudah dilaksanakan. PIM telah menandatangani kontrak pembelian gas terbatas setara 1 cargo yang berasal dari substitusi gas kontrak Exxon dengan Kogas, pembeli dari Korea. Volume satu kargo berlaku untuk masa operasi satu pabrik selama dua bulan ke depan. Adapun volume produksi sebesar 90 ribu ton urea. Sementara apabila dua pabrik benar beroperasi maka kapasitas produksi jadi 1,1 juta ton per tahun. Kepala Divisi Pemasaran BP MIGAS, Fathor Rahman, berkata pemerintah sangat berharap realisasi pengiriman gas benar dilakukan hari ini. Kalau kedua belah pihak sudah siap. Untuk pengiriman tahap pertama sebesar 50 - 60 MMCFD, menunggu selesainya pipa jumper, sehingga volumenya nanti menjadi 120 MMCFD. Deputy Finansial Ekonomi Pemasaran BP Migas, Djoko Harsono, berkata signing kontrak antara PIM dan Exxon berlaku selama 2009. Adapun sumber gas nya dari praktek swap dari lapangan Arun, milik Exxon, yang selama ini melayani pembeli Kogas, Korea. Akan diganti dengan suplai gas dari Lapangan Bontang. "Harga kontrak pembelian masih dibawah US$ 6 per MMBTU," kata Djoko. Kepala Badan Pengatur Usaha Hulu Migas, Raden Priyono, sebelumnya berkata selama 2009 PIM bakal mendapat pasokan gas sebanyak 9 kargo dari total 12 kargo yang dibutuhkan untuk mengoperasikan dua pabriknya. PT PIM sendiri memiliki dua pabrik pupuk urea. Untuk mengoptimalkan produksi tiap pabriknya, PIM harus membutuhkan pasokan gas hingga 12, masing-masing 6 kargo. Dengan dipasoknya gas sebanyak sembilan kargo akan sangat membantu Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pupuk ini untuk segera berkontribusi dalam menutupi kelangkaan pupuk yang sering terjadi belakangan ini. Selain berharap pada kesediaan ExxonMobil untuk menambah pasokannya. PT PIM juga masih berharap akan ketegasan pemerintah mengutamakan pasokan gas untuk konsumen dalam negeri ketimbang di ekspor. Technical and Development Director PT Pupuk Iskandar Mudah (PIM) Lilik Djadjuli sebelumnya berkata pihaknya siap menampung besaran gas tangguh. Bahkan PT PIM sudah mengajukan proposal untuk mendapatkan gas tangguh kepada BP Migas. Selain ke BP Migas, PIM dikabarkan telah mendekati BP (British Petroleum) Tangguh sebagai operator lapangan Tangguh. “Terkait berapa saja harganya, serta berapa volume itu tidak masalah. Yang terpenting kami dapat kepastian dulu, apakah kami dapat atau tidak,” jelasnya. Ris

PT PIM Produksi Urea 1.725 ton/per hari

PT PIM Mulai Memproduksi Urea 1.725 ton per Hari JAKARTA---Setelah sempat berhenti beroperasi, sejak akhir tahun 2008, mulai hari ini (kemarin-red) Perusahaan Pupuk Iskandar Mudah (PT PIM) bisa menghasilkan pupuk Urea, sekitar 1.725 ton per hari. Dengan masuknya gas dari ExxonMobil Indonesia sebanyak 60 mmscfd. PIM bisa memproduksi 1725 ton per hari. Direktur Utama PT Perusahaan Pupuk Iskandar Mudah, Mashudianto, ketika dihubungi Indonesia Business Today di Jakarta, Kamis (15/1) membenarkan kalau PT PIM resmi beroperasi lagi. “Kemarin (14/1) bertempat di gedung BP Migas, kami (PIM) bersama perwakilan dari Exxon menandatangani kontrak jual beli gas. Dimana pengirimannya mulai hari ini (kemarin-red). Dengan masuknya gas Exxon tersebut, maka mulai sekarang PIM sudah bisa memproduksi gas sebesar 1725 ton per hari atau sekitar 570.000 ton per tahun. “Hasil produksi nya akan diperuntukkan pasar domestic. Tidak ada yang di ekspor,” ketus Mashudianto. Kepala Humas PIM, T Suhatsyah, secara terpisah berkata kontrak PIM dengan Exxon sudah dilaksanakan. PIM telah menandatangani kontrak pembelian gas terbatas setara 1 cargo yang berasal dari substitusi gas kontrak Exxon dengan Kogas, pembeli dari Korea. Volume satu kargo berlaku untuk masa operasi satu pabrik selama dua bulan ke depan. Adapun volume produksi sebesar 90 ribu ton urea. Sementara apabila dua pabrik benar beroperasi maka kapasitas produksi jadi 1,1 juta ton per tahun. Kepala Divisi Pemasaran BP MIGAS, Fathor Rahman, berkata pemerintah sangat berharap realisasi pengiriman gas benar dilakukan hari ini. Kalau kedua belah pihak sudah siap. Untuk pengiriman tahap pertama sebesar 50 - 60 MMCFD, menunggu selesainya pipa jumper, sehingga volumenya nanti menjadi 120 MMCFD. Deputy Finansial Ekonomi Pemasaran BP Migas, Djoko Harsono, berkata signing kontrak antara PIM dan Exxon berlaku selama 2009. Adapun sumber gas nya dari praktek swap dari lapangan Arun, milik Exxon, yang selama ini melayani pembeli Kogas, Korea. Akan diganti dengan suplai gas dari Lapangan Bontang. "Harga kontrak pembelian masih dibawah US$ 6 per MMBTU," kata Djoko. Kepala Badan Pengatur Usaha Hulu Migas, Raden Priyono, sebelumnya berkata selama 2009 PIM bakal mendapat pasokan gas sebanyak 9 kargo dari total 12 kargo yang dibutuhkan untuk mengoperasikan dua pabriknya. PT PIM sendiri memiliki dua pabrik pupuk urea. Untuk mengoptimalkan produksi tiap pabriknya, PIM harus membutuhkan pasokan gas hingga 12, masing-masing 6 kargo. Dengan dipasoknya gas sebanyak sembilan kargo akan sangat membantu Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pupuk ini untuk segera berkontribusi dalam menutupi kelangkaan pupuk yang sering terjadi belakangan ini. Selain berharap pada kesediaan ExxonMobil untuk menambah pasokannya. PT PIM juga masih berharap akan ketegasan pemerintah mengutamakan pasokan gas untuk konsumen dalam negeri ketimbang di ekspor. Technical and Development Director PT Pupuk Iskandar Mudah (PIM) Lilik Djadjuli sebelumnya berkata pihaknya siap menampung besaran gas tangguh. Bahkan PT PIM sudah mengajukan proposal untuk mendapatkan gas tangguh kepada BP Migas. Selain ke BP Migas, PIM dikabarkan telah mendekati BP (British Petroleum) Tangguh sebagai operator lapangan Tangguh. “Terkait berapa saja harganya, serta berapa volume itu tidak masalah. Yang terpenting kami dapat kepastian dulu, apakah kami dapat atau tidak,” jelasnya. Ris

PT Bakrie Power; PLTU Tanjung Jati A

Proyek PLTU Milik Bakrie Power Tidak Jalan JAKARTA---Krisis yang sedang melanda semua unit usaha Bakrie, dikabarkan telah menular pada semua unit usahanya. Alhasil, rencana PT Bakrie Power untuk membangun tiga unit PLTU hingga kini masih berantakan, PLTU Tanjung Jati A misalnya. “Proyek pembangunan PLTU Tanjung Jati A oleh Bakrie Power hingga kini belum kunjung menunjukan kemajuan,” kata Direktur Perencanaan dan Strategi PT PLN, Bambang Praptomo, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/1). Bambang Praptomo menambahkan untuk proyek PLTU Tanjung Jati A urusannya masih jauh. Padahal lebih duluan Bakrie di Tanjung Jati A dari Pada Marubeni di PLTU Cirebon. “Kalau dulu prosesnya sih sebenarnya duluan Bakrie Power. Tetapi sekarang malah proyek milik Marubeni yang lebih cepat. Itu karena mereka punya uang. Soalnya proyek-proyek listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) ini bukan demand driven tetapi financial driven. Masalahnya siapa yang punya uang dia yang bisa jalan,” jelasnya. Katanya lagi kontrak jual beli listrik (power purchasing contract/PPA) PLTU Tanjung Jati A hingga kini belum dilaksanakan. Kalau Bakrie buat progress ya kita buat kontrak. Kalau memang belum siap ya kita tidak bisa buat PPA nya. Semuanya kan ada persyaratan, intinya mereka belum bisa memenuhi prasyarat yang diminta PLN. Adapun beberapa hal yang hingga saat ini belum berhasil dilakukan Bakrie; misalnya kesiapan lahan, finansial, kontrak pengadaan barang dan jasa konstruksi. Letaknya tidak jauh-jauh dari PLTU Cirebon, yang dikerjakan oleh, investor asal Jepang, Marubeni. PLTU Cirebon Proyek PLTU Cirebon sendiri kemungkinan akan selesai tahun ini juga. “Untuk proyek PLTU Cirebon sedang dalam proses penyelesaian. Persoalan tanah sudah selesai. Mereka sudah buat konstruksi dan segala macam. Investor pengembang PLTU dengan kapasitas 1x600 MM, berasal dari Negeri Sakura, Jepang. Sebelumnya, President Direktur PT Bakrie Power, Ali Herman Ibrahim, berkata saat ini bakrie telah resmi membangun tiga PLTU. Adapun lokasi ketiga PLTU tersebut; PLTU Tanjung Jati A, di Cirebon dengan kapasitas 2x660 MW, PLTU Pendopo di Sulawesi Selatan, kapasitas 2x630, dan PLTU Sangata di Kalimantan Timur, 2x65 MW. PLTU Pendopo dan Sangata adalah PLTU mulut tambang. dekat dengan area sumber bahan bakar, batu bara. Rencana awal konstruksi PLTU Tanjung Jati A pada 2009. Rencananya selesai di 2014. Tapi sayangnya, hingga kini proyek tersebut belum juga terealisasi. Ris

PLN (Persero): Obral Pembangkit

Bangun Listrik 10 ribu Tahap Dua, PLN Obral Pembangkit JAKARTA---Kendala keuangan adalah permasalahan serius yang hampir dialami semua perusahaan besar. Tidak terkecuali, Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) tengah dibelit masalah yang sama. Padahal program pembangunan proyek listrik tahap kedua sudah harus dilaksanakan. Karena itulah, Perseroan pun tengah mempelajari PLTU mana saja yang berpotensi untuk di obral. "Memang ada PLTU yang kemungkinan bakal di jual. Namun persisnya masih sedang kita pelajari. Sekarang kita kan mau invest lagi untuk 10 ribu tahap kedua. Kan harus punya kemampuan keuangan lagi. Salah satu alternatif kita privatisasi pembangkit kita sendiri," kata Bambang Praptomo, Direktur Perencanaan dan Strategi PT PLN . Tambah Bambang selama ini sumber pendanaan PLN bersumber dari APBN, multi lateral, dan bilateral. Sekarang kita coba pertimbangkan sumber lain, melalui privatisasi pembangkit. Adapun skemanya, ada yang pengoperasiannya dilepas secara keseluruhan atau dijual. itu belum ditentukan. Bambang melanjutkan, untuk IPP proyek listrik tahap kedua, paling lambat sudah masuk 2014. Kalau swasta kan perlu waktu, nggak mungkin 2011 dia selesai karena perlu waktu. Jadi 2011 dan 2012 itu PLN sendiri. Perusahaan Listrik Negara (PLN) persero sudah tidak mampu lagi mencarikan pinjaman dalam skala yang besar. Padahal PLN masih butuh dana segar, baik untuk menjaga pasokan listrik yang ada, maupun terkait rencana pembangunan proyek listrik 10 mw tahap kedua. Harapan pun sangat ditumpuhkan pada keikutsertaan Independent power producer (IPP). Sebelumnya Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (Dirjen LPE), Jakobus Purwono, kepada wartawan berkata pada proyek listrik 10 ribu mw tahap peran pengusaha listrik swasta mencapai 70 persen, PLN hanya 30 persen saja. Lanjutnya, langkah ini diambil karena, PLN sudah tidak mampu lagi mencarikan pinjaman baru. Kemampuan PLN sudah maksimum. Karena itu, perlu ada sumbangsih pihak swasta di dalamnya. Tender Listrik PLTU Pemalang Prospek bisnis dibidang kelistrikan masih cukup menawan. Tengok saja berbondongnya investor, baik lokal maupun asing yang memburu tandatangan PLN. Tender jual beli listrik atau power purchase agreement /PPA dari PLTU Pemalang 2.000 MW yang seyogyanya berlangsung Februari mendatang. Namun, sampai saat ini sudah ada 10 perusahaan besar yang datang melamar. Bambang Praptomo, berkata kepada wartawan adapun ke sepuluh perusahaan yang telah menyatakan niatnya; Marubeni (asal Jepang), Siemens, WTL, Alstorm, Areva, Hua Tien, serta Da Tang. Sementara, investor dari dalam negeri disebutnya tidak ada yang menyatakan minat karena kebutuhan dananya yang sangat besar Hingga kini kami (PLN) masih membuka peluang kepada siapa saja yang ingin masuk. Mungkin ada major company. Kalau pesertanya sudah banyak oke kita tender. Kita pun masih buka kesempatan kepada mereka untuk mengadakan forum diskusi. Kalau perusahaan lokal biasanya bergabung dengan asing, karena kapasitas nya besar sekali. Lokal nggak ada yang mampu. 2000 mw itu bisa dengan kapasitas 3x660 mw atau 2x1000 mw. Itu proyek IPP dibawah perpres 67/2005 untuk proyek-proyek infrastruktur. Jadi dapat jaminan pemerintah". Untuk merampungkan tender PLTU Pemalang ini, PLN telah menunjuk satu konsultan asing, international Finance corporation (IFC) RIs