TDL Turun 10 Persen

Turun 10 persen Tarif Listrik Industri Bisa Turun JAKARTA---Untuk meningkatkan laju pertumbuhan industri seharusnya tarif listrik sektor industri harus lebih murah dari tarif rumah tangga. "Saya sangat tidak setuju kalau tarif listrik rumah tangga lebih murah dari tarif industri," kata Anggota DPR Komisi VII, fraksi Demokrat, Burhanudin Burmaras kepada Indonesia Business Today di Jakarta, Kamis (22/1). Burmaras menambahkan maksudnya dengan penetapan tarif seperti ini, agar pertumbuhan sektor industri bisa terjadi. Ini akan membawah efek yang sangat besar bagi aktifitas perekonomian bangsa. Secara terpisah Anggota DPR Komisi VII, Tjatur Sapto Edi, fraksi PAN, berkata kalau ingin menolong industri tarif listrik industri harus turun. Penurunan sebesar 10 persen. Ini dapat menolong sektor industri untuk mengembangkan usahanya. Pada akhirnya dapat mengurangi laju PHK karyawan. Dengan kondisi sekarang ini, saat harga BBM sudah turun. PLN sudah mulai memakai sumber energi non BBM; seperti gas dan batubara. Maka biaya pokok produksi listrik PLN sudah turun sekitar 30 persen. Maka kalau bisa tarif listrik untuk sektor industri bisa turun 10 persen. Katanya lagi, tetapi kalau untuk menaikan tarif rumah tangga juga sangat sulit. Kemampuan masyarakat kita tidak seperti masyarakat di Negara maju. Karena itu, perlu pertimbangan yang sangat tepat. Selain usulan agar tarif listrik industri turun. Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Effendi Simbolon berkata, kami dari fraksi PDIP dalam waktu dekat akan menyampaikan kalau tarif dasar listrik untuk masyarakat kecil harus turun. Sebelumnya Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE), Jakobus Purwono, berkata sangat sulit untuk menurunkan segera tarif listrik baik industri maupun masyarakat. Harga pokok produksi listrik masih lebih besar ketimbangan harga juga. Namun, melihat keadaan harga minyak akhir-akhir ini. Kami dari PLN mencoba mengusulkan asumsi perubahan Purwono menjelaskan dengan segera dirubahnya asumsi rata-rata harga minyak (Indonesian crude price atau ICP) dari US$ 80 per barel menjadi US$ 40 per barel. Kami mengusulkan agar perhitungan biaya pokok produksi (BPP) listrik dari Rp 1.005 per kilowatt hour (Kwh) di 2008 akan menjadi Rp 931 per Kwh di 2009. “Turun sekitar 30 persen,” katanya. Besaran BBP listrik Rp 931 per kwh ini terdiri dari BBP untuk golongan pelanggan tegangan rendah sebesar Rp 1.069 per kwh, BPP pelanggan tegangan menengah sebesar Rp 781 per kwh, dan BPP pelanggan bertegangan rendah sebesar Rp 673 per kwh. Data per November 2008 harga jual untuk pelanggan bertegangan tinggi adalah sebesar Rp 551 per kwh, pelanggan bertegangan menengah harga jualnya adalah sekitar Rp 525-771 per kwh. Sementara untuk pelanggan tegangan rendah secara umum masih di bawah biaya pokok kecuali untuk pelanggan R3, yaitu Rp 1.174 per kwh. Tarif B to B Harus Realistis Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Jakobus Purwono, mengingatkan PLN agar realistis dalam menetapkan tarif business to business kepada kepada pelanggan industri baru. “Semangat yang dibawah oleh perhitungan tarif business to business adalah, industri menerima pelayanan yang lebih dari industri lain. Artinya ada kekhususan,” jelas Jakobus. Pengenaan tarif business to business tidak boleh dikenakan kepada sektor indutri yang hanya menerima layanan seperti layaknya industri biasa. Karena itu, PLN harus lebih realistis dalam mengaturnya. Ketika ditanya apakah dengan memakai tarif seperti ini; akan menguntungkan PLN. Dimana dia bisa menetapkan model tarif sesuai dengan keinginanya?, Dirjen LPE ini menjawab karena itu saya meminta agar PLN lebih adil lagi. Lanjutnya, pemerintah tidak bisa langsung menyatakan menghapus model tarif ini. Karena, semangat awalnya adalah tarif business to business. Sementara itu, menurut Tjatur Sapto Edi, seharusnya penerapan tarif yang seperti itu (business to business) harus di tiadakan. Jangan sampai terjadi diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengelolaan Pusat Perbelanjaan Indonesia (APBI), Stefanus Ridwan, mengeluhkan penerapan tarif business to business listrik PLN untuk pelanggan baru. Terkadang memberikan dampak yang kurang baik bagi rencana industri dalam berekspansi. Artinya, Perseroan memiliki porsi yang besar untuk sebisa mungkin mengatur tarif. Ris

Patner Pertamina Di Natuna D Alpha

Partner Pertamina Ditentukan Q1 2009 Term And Conditions Blok Natuna D Alpha Segera Selesai JAKARTA---Kalau pun pemerintah sudah secara tegas memilih pertamina (Persero) menjadi operator blok natuna, nyatanya hingga kini masih ada banyak hal yang belum juga tuntas. “Urusan term and condition nya belum selesai. Masih tengah dalam pembicaraan antara pemerintah, dalam hal ini DESDM dengan Pertamina,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro kepada wartawan di Jakarta, kamis (22/1). Menteri ESDM berkata walaupun urusan term and conditions nya belum selesai bukan berarti status pertamina masih belum kuat di Natuna. Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Evita Legowo, berkata saat ini pemerintah sudah melakukan pembicaraan dengan pihak pertamina. Namun, Evita tidak mau menjelaskan kepada wartawan bagaimana bentuk term and conditions serta split nya. “ Semuanya masih dalam proses. Tunggu saja,” kata Evita. Mitra Pertamina Di Natuna Pertamina persero yang telah menerima mandat pemerintah tengah menjaring patner, untuk bersama-sama mengeksplorasi blok kaya gas alam tersebut. “Proses penentuan patner pertamina akan selesai pada quartal pertama 2009. Pada saat itu akan diketahui siapa patner Pertamina,” kata Wakil Direktur Utama Pertamina, Iin Arifin Takyan, kepada wartawan, Kamis (22/1). Iin Arifin Menambahkan saat ini, Pertamina tengah melakukan seleksi partner Pertamina untuk mengembangkan blok Natuna D Alpha. Jika sebelumnya Pertamina sudah mengantongi 8 perusahaan sebagai calon partnernya, kini Pertamina mulai mengevaluasi sisi komersial. "Pada tahap pertama sudah ada 8 perusahaan short listed. Sekarang kita sedang memilih partner dan masuk tahap komersial," tambahnya. Pertamina sendiri sudah menyerahkan 60 persen porsi ke kepemilikan sahamnya untuk patner, dan 40 persen untuknya. Hingga saat ini ada delapan calon patner yang tengah di uji oleh tim penguji, konsultan WoodMckenzie, yang telah tunjuk Perseroan untuk mencari patner Pertamina. Adapun delapan perusahaan peserta adalah;perusahaan yang dinilai layak telah dinyatakan masuk tahap kedua, yakni ExxonMobil, Total Indonesie, Chevron, Shell, StatOil (Norwegia), Eni Spa (Italia), Petronas, dan China National Petroleum Company (CNPC). Ris

Margin Bisnis Elpiji Amat Keci;

Harga Sulit Turun Margin Elpiji Kecil swasta sulit masuk Komisi Pemberantas Persaingan Usaha (KPPU) telah mencium kalau Pertamina (Persero) bersama Pemerintah telah melakukan pelanggaran dalam mengelolah bisnis elpiji. KPPU menganggap Pertamina Melakukan Monopoli. Menaggapi tuduhan tersebut, Pertamina melalui Direktur Utamanya, Ari Soemarno, berkata sebenarnya pasar elpiji sudah terbuka bagi siapa saja. Ari Soemarno menambahkan, kenapa perusahaan swasta lainnya tidak masuk. Itu karena margin bisnis elpiji sangat kecil. Hal tersebut yang membuat banyak perusahaan mengurungkan niat mereka. Harga jual elpiji 3 kg saat ini adalah Rp 4.250 per kg dan elpiji 12 kg adalah Rp 5.750 per kg. Harga ini dinilai belum bisa memberikan keekonomian yang memadai bagi para pengusaha swasta. Pertamina sendiri kerap mengaku rugi atas bisnis elpiji 12 kg, karena kerugian elpiji 3 kg ditanggung pemerintah. Head Business Development Petronas, Wisnus Widijoko, berkata dalam tahun ini, petronas akan merealisasikan pembangunan stasiun pengisian gas elpiji. Namun, katanya kami sangat mebutuhkan adanya aturan yang jelas dari pemerintah. Sayang nya beliau tidak menyebutkan aturan seperti apa yang dimaksud. Usulan agar Pertamina menurunkan harga elpiji tetap berdatangan. Direktur Executive Reforminer, Pri Agung Rahmanto, berkata sebenarnya harga elpiji 12 kg dan 50 kg sudah bisa turun. Harga minyak sudah turun drastis sementara harga elpiji pertamina belum turun. Aggota DPR Komisi VII, Tjatur Sapto Edi, berkata sebenarnya pertamina bisa menurunkan kembali harga elpiji 3 kg. Kalau saja pertamina bisa menurunkan sedikit alpha pengiriman elpiji dari 45 persen. Harga elpiji sudah bisa diturunkan segera. “Lagian DPR Komisi VII tidak pernah menetapkan alpha 45 persen untuk elpiji,” tandasnya. Menanggapi permintaan tersebut, Komisaris Pertamina, Maizar Rahman, berkata saya dengar Pertamina masih alami kerugian dari bisnis elpiji. Makanya harga sekarang belum bisa turun. Ari juga menjelaskan, harga elpiji tidak bisa dikaitkan langsung dengan pergerakan harga minyak dunia, seperti halnya BBM. Hal ini karena biaya pengiriman elpiji jauh lebih mahal ketimbang biaya pengiriman BBM. Begitu banyak infrastruktur yang dipakai dalam pendistribusian elpiji. Infrastruktur pencairan dan gasifikasi di lokasi pengiriman dan penerima. Ketika ditanya bagaimana kalau marginya diturunkan sedikit agar harga elpiji bisa turun. Ari menjawab alpha nya sudah pas. Masa sih mau dikasih 8 persen seperti pada BBM. Selain itu harga elpiji menggunakan acuan yang berbeda dengan BBM. Jika BBM mengacu pada ICP, maka harga elpiji mengacu pada CP Aramco. RIs

PIM dapatkan Gas

PIM Bakal Hasilkan 811 ribu ton Urea PIM Menargetkan Revenue 2009 Sebesar Rp 3,2 T JAKARTA---Dengan mulai dipasoknya gas sebanyak 1 kargo dari 9 kargo yang direncanakan selama 2009, per 15 Januari kemarin, PT Pupuk Iskandar Mudah (PIM) mulai menghitung-hitung besaran revenue yang bakal dicapai. " Jika selama 2009 PIM benar mendapatkan gas sebanyak 9 kargo penuh maka kemungkinan besaran revenue yang bakal didapat sebesar Rp 3,2 triliun," kata corporate finance PIM, Yulius Nur, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/1). Tambahnya, besaran revenue Rp 3,2 triliun di peroleh dari margin 10 persen penjualan pupuk. Dengan perkiraan rata-rata harga gas domestik US$ 6 per MMbtu (million British Thermal Unit). "Harga pokok produksi pupuk urea sebesar Rp 3,600 per kilogram (kg), ditambah dengan margin 10 persen. Maka PIM jual pupuk Urea ke pemerintah Rp 4.000 per kg,” jelas Yulius Nur. Yulius menambahkan hitung-hitungan tersebut adalah perhitungan sementara. Bergantung perkembangan harga gas di masa mendatang. Yang penting lagi kesediaan Exxon untuk terus memasok gas ke PIM. “Saat ini salah satu pabrik pupuk milik PIM, dari dua pabrik sudah beroperasi. Sejak 15 Januari kemarin, Exxon sudah mengalirkan gas ke PIM. Namun, yang sudah resmi dikontrak adalah satu korgo. Padahal satu kargo hanya bisa bertahan selama dua bulan ke depan. Tapi kami yakin kalau BP Migas akan terus berusaha mencarikan kami gas,” katanya. Dengan stok gas dua kargo PT PIM bisa memproduksi pupuk urea hingga 100 ribu ton dalam dua bulan ke depan. Untuk diketahui satu kargo sama dengan 3 mmbtu gas. Dengan harga US$ 6 per mmbtu. Kalau dihitung dengan uang satu kargo sama dengan US$ 18 juta. Pupuk Iskandar Mudah tiap bulannya membutuhkan gas sebanyak setengah kargo atau sekitar 50 sampai 60 mmbtu. Dengan 80 sampai 100 ribu ton pupuk urea. Sementara produksi pupuk perharinya mencapai 1,705 metrik ton. Yulius Nur menambahkan pemerintah sendiri sudah menargetkan selama 2009, PIM harus mampu memproduksi pupuk sebanyak 811 ribu ton. Kebutuhan urea Nasional sekitar 7,100 metrik ton. Apabila PT PIM dapatkan gas hingga sembilan kargo maka produksi bisa mencapai 811 ribu ton, jika dengan enam kargo hanya sekitar 560 ribu ton. Jika yang beroperasi hanya satu pabrik dapat memproduksi urea sebanyak 570 ribu ton urea. Kalau dua pabrik 1040 ribu ton urea per tahun. Investasi Konstruksi Jumper US$ 5 J Saat ini PIM tengah menjajaki pembukaan tender konstruksi jumper, sekitar 100 meter. Dengan investasi sekitar US$ 5 juta. Untuk mengaliri gas dari ladang gas Exxon di Loksemawe di pabrik PIM yang kebetulan jaraknya berdekatan. “Gas tidak bisa dimuat dalam kargo seperti Liguified Natural Gas (LNG). Gas hanya dapat di alirkan melalui pipa penyambung (jumper). Konstruksinya akan dibiayai sendiri oleh PIM,” jelasnya. Corporate Departem PT PIM, Haryono, pada tempat yang sama berkata proses pembangunan jumper akan di urus sendiri oleh PIM. Ketika ditanya bagaimana nasib jumper tersebut, kalau suatu waktu Exxon menghentikan pengiriman gas ke PIM. “Belum tahu, tetapi saya yakin BP Migas akan mengaturnya,” jawabnya datar. Pada pertengahan 2009, pabrik kedua baru bisa beroperasi setelah jumpernya selesai. Seperti diketahui, PT PIM mulai beroperasi pada 2006. Selama ini PIM hidup dengan mendapatkan pasokan gas swap dari Pupuk Kaltim sebanyak tiga kargo. PIM beroperasi sampai akhir Nopember 2008, kontrak gas dari PKT sudah habis. Kondisi ini ternyata langsung dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Stok pupuk secara Nasional berkurang drastis. Hampir semua perusahaan pupuk nasional tidak beroperasi normal. Alami kekurangan pasokan gas, padahal negeri memiliki sumbe gas yang berkelimpahan. Karena itulah, pada 28 Desember 2008, wakil Presiden Jusuf Kalla langusng melakukan rapat kordinasi. Rapat menyimpulkan kalau pemerintah harus mengutamakan pasokan gas domestic ketimbang diekspor. Khusus untuk pasokan gas ke PT PIM, Wapres bahkal telah menugaskan BP Migas, mencari persediaan gas untuk PIM. Saat rapat diperintahkan pabrik Pupuk Iskandar Mudah harus beroperasi. BP Migas harus mencarikan pasokan gas untuk semua pabrik pupuk. Haryono menambahkan gas yang dipasok dari ladang Exxon adalah kontrak substitute dengan gas yang ke Pupuk Kaltim. Selama ini Lapangan Exxon mengirimkan LNG ke pembelinya yang dari Korea, Kogas. Kemudian sekarang jatah Exxon ke Kogas akan diganti dari Bontang. Terus Exxon mengalihkannya ke PT PIM. Ris