Dephub; Ditjen KA edisi IBT

Bisnis KA Terbuka Untuk Investor JAKARTA—Udang-Undang Perkereta Apian yang baru memberikan ruang yang banyak bagi keterlibatan investor asing. “Pemerintah dan swasta akan bekerjasama dalam menumbuh kembangkan system transportasi KA,” ujar Danang Parikesit Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) kepada Business Today di Jakarta, Senin (2/6). Menurut Danang, esensi dari UU Perkereta Apian yang baru adalah memberikan kemudahan dan insentif untuk investasi swasta di bidang infrastruktur. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan investasi dan realisasi pembangunan infrastruktur di Indonesia pada tahun ini. Danang meminta kepada pemerintah agar dalam penyusunan Peraturan Pemerintah perlu adanya penentuan yang jelas mengenai sektor-sektor mana yang dapat dikelolah oleh swasta. Dalam perusahaan kereta api ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam membagi kewenangannya dengan swasta; mengenai pengembangan property dan layanan rute. Pengembangan property yang di maksud adalah upaya untuk menberdayagunakan tanah-tanah sepanjang rel KA yang selama ini tidak terjadi. Danang juga meyakini meskipun kondisi ekonomi global masih belum kondusif, pembangunan infrastruktur masih akan tetap jalan. "Itu tentunya akan menunjang target pertumbuhan, makanya dibuka berbagai kemudahan kerjasama pemerintah dengan swasta," jelasnya. PT Kereta Api (Persero) adalah badan usaha milik negera Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT KA meliputi angkutan penumpang dan barang. Pada akhir Maret 2007, Dewan perwakilan rakyat (DPR) mengesahkan revisi UU No.13/1992 yang menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. Pemberlakuan UU Perkeretaapian No. 23/2007 secara hukum mengakhiri monopoli PT Kereta Api (Persero) dalam mengoperasikan kereta api. Menurut Danang, konsep awal dari UU KA tidak jauh beda dengan UU pelayaran yang belakang sangat ramai diperbincangkan. Adanya keterbukaan terhadap kehadiran Investor baik lokal maupun asing. Jika investornya asing maka ketentuan kepemilikan modal tentunya masih terbatas pada 49 persen. PT Railink Masih Bekerja seperti biasa Sekalipun pemerintah telah memutuskan untuk melakukan tender ulang terhadap pengembangan Rel KA Bandara, pihak PT RaiLink masih bekerja sesuai tanggung jawabnya. PT Railink adalah entitas bisnis yang ditunjuk pemerintah untuk merealisasikan proyek itu. Konsorsium PT Kereta Api (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) itu, masih mematangkan desain dengan konsultan serta menyelesaikan proses info memo sebagai sebagai komitmen mendapatkan calon investor. Direktur Utama PT RaiLink, Masjraul Hidayat menyatakan ke wartawan bahwa pihaknya masih bekerja seperti biasa walaupun tendernya sudah di buka lagi oleh pemerintah. “Kami akan terus membantu pemerintah untuk memuluskan rencana tender ulang. Yang pasti kami tidak akan berhenti untuk bekerja. Soal tendernya kembali jatuh ke RaiLink atau tidak itu urusan yang maha kuasa, terang,” Masraul. "Sampai saat ini kami belum mendapatkan calon investor, karena proses tersebut belum selesai. Ditargetkan desain teknik serta info memo selesai setidaknya Juni atau Juli. Sehingga Agustus 2008, dengan asumsi proyek ini lancar, sudah bisa melaksanakan konstruksi," tutur Direktur Utama PT RaiLink itu. (Makaris Paru) PT Railink membutuhkan 30% tambahan modal, pembagunannya selesai 11/2 tahun lagi Business Today---Niat PT Railink, gabungan PT Kereta Api dan Angkasa Pura II untuk mempercepat pembangunan Rel Kereta Api stasiun Manggarai-Bandara Soekarno-Hatta masih terhalang kekurangan dana. “kita masih membutuhkan 30% modal untuk memulai pembangunan,” kata Masjraul, Direktur Utama PT Railink kepada reporter, Minggu (11/5) di Jakarta. Masjraul menambahkan, kita masih mencari investor baru untuk penambahan modal. Kita membutuhkan modal Rp 4,6 triliun, tetapi saat sekarang kita hanya mampu menyiapkan 70%. Sehingga proyek yang seharusnya mulai direalisasikan mulai bulan maret yang lalu kini sudah molor. Kita hanya berharap agar secepatnya kita memperoleh penambahan modal, sehingga target yang ditetapkan oleh pemerintah pada bulan Juli dapat terlaksana. “Pembangunan jalur kereta api bandara akan memakan waktu 1 ½ tahun. PT Railink. Percepatan pengerjaan konstruksi dari satu setengah tahun menjadi setahun akan mungkin tercapai bila modalnya sudah ada” katanya Nantinya, rel bandara akan berada di samping jalan tol dengan posisi lebih tinggi. Railink juga sudah memperhitungkan pelebaran dan peninggian jalan tol dalam desainnya. Lintasan baru terbentang dari Stasiun Muara Angke hingga bandara sepanjang 22 kilometer. Adapun jalur dari Stasiun Manggarai sampai Angke, 11,7 kilometer, menggunakan jalur yang sudah ada. Masjraul mengatakan, pembangunan jalur kereta akan dilakukan dalam empat segmen secara paralel dan dikerjakan bersamaan. Bagian itu terdiri dari Stasiun Angke-Pluit, Stasiun Pluit-Pantai Indah Kapuk (PIK)-Stasiun Utama Bandara, dan bandara menuju terminal penumpang. Proyek senilai Rp 4,6 triliun itu akan berupa rel di atas tiang dengan tinggi minimal 4 meter. Tiang tertinggi ada di wilayah Kapuk, yakni 12 meter. Di bawah penopang itu terdapat pasak yang tertanam hingga lapisan tanah terkeras. Pasak ini bisa menahan rel supaya tidak ambles akibat penurunan permukaan tanah. ”Jadi, tidak mungkin kebanjiran,” kata Masjraul. Masjraul mengatakan, pembangunan sarana kereta api bandara ini tidak akan mengganggu kegiatan penerbangan. Polusi udara dapat dihindari karena menggunakan kereta listrik. Dia juga menjamin pembangunan rel ini tidak akan mengganggu lingkungan. Menurut dia, analisis dampak lingkungan segera selesai pada akhir bulan ini. Makaris Paru

Dephub: Dirjen Darat/ IBT Edisi 27/5/2008

AKAP; Tarif Bawah Rp92 Ribu dan Atas Rp150 JAKARTA—Departemen Perhubungan (Dephub) telah mengeluarkan Surat Keputusan KP 288/2008, tertanggal 24 April 2008 tentang standar tarif untuk Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP) yang menjadi kewenangan Dephub. “Tarif batas bawah dan atas adalah Rp92 ribu sampai Rp150 ribu yang berlaku per tanggal 1 Juni 2008, dari semula Rp80 ribu-Rp130 ribu. Kenaikkannya sekitar 15 persen,” ujar Iskandar Abubakar, Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/5). Menyinggung soal perilaku para sopir angkutan, khususnya angkutan dalam kota yang sudah menaikkan tarif, Iskandar menjelaskan, sah-sah saja mereka menaikkan tarif, asal kan tidak lari jauh dari batasan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. “Sebetulnya, perhitungan tarif transportasi adalah hal yang sangat kompleks. Perhitungan bisnis juga sangat berpengaruh. Apabila mereka menaikkan tarif jauh melebihi batasan, tentu saja hukum pasar masih akan berlaku. Apalagi sekarang saingan sudah banyak,” ujarnya. Dia menambahkan, pemerintah sudah membuat acuan bagi semua gubernur, wali kota dan Bupati dalam membuat penyesuaian tarif angkutan dalam kota. soal perilaku awak angkutan kota yang sudah menaikkan tarif Iskandar mengharapkan ketegasan dari Gubernur yang memiliki otoritas untuk bisa mengatasi keadaan itu. “Secepatnya, para Gubernur membuat penyesuaian tarif, jangan sampai percecokkan bisa berjadi antara penumpang dan awak mobil,” ujarnya. (Makaris Paru) Awal Juni Penyesuaian Tarif Angkutan Sudah Selesai JAKARTA---Menteri Perhubungan (Menhub) mengisyaratkan kepada semua kepala daerah; Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk segera menyesuiakan tarif angkutan dalam kota. “Harapann kami agar secepatnya pemerintah daerah menyesuiakan tarif angkutan paling lambat awal juni ini,” ujarnya kepada business Today, Jumat (30/5). Jusman menjelaskan, untuk Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP) departemen perhubungan (Dephub) sudah menentukan batasan tarif sebesar 15 persen. Sementara untuk angkutan dalam kota adalah kewenangan pemerintah kota. Pemerintah pusat hanya menyediakan guidelinenya. Kami sangat berharap kenaikkan tarif yang bakal terjadi tidak akan beda jauh dengan apa yang sudah kami tetapkan pada AKAP. Lambannya respon dari pemerintah kota ternyata sudah menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai daerah. Ada yang memilih diam dengan stop beroperasi dan adapula yang telah menaikkan tarif sendiri. Menhub mengatakan, sampai sekarang banyak sopir angkutan daerah yang telah menaikkan tarif. Kenaikkannya sangat bervariasi mulai dari 20, 30, sampai 40 persen. Para sopir mengatakan, kenaikkan harga bahan bakar (BBM) telah menambah cost operasional angkutan mencapai 35 persen. Padahal menurut perhitungan kami besarnya cost ooperasional mereka hanya 7-10 persen, karena ditambah dengan besarnya inflasi maka cost menjadi 15 persen. Karena itu dalam waktu dekat kami akan melakukan konsolidasi bersama dengan Organisasi pengusaha angkutan daerah dalam rangka persamaan presepsi perhitungan kenaikkan tarif. Menemukan solusi terbaik untuk mengimbangi kenaikkan BBM dengan besarnya biasa operasional mereka. Misalnya dengan pemberian smart card. Tetapi biasanya, proses penyesuaian di daerah akan lebih lamban. Pemdanya harus berunding dengan beberapa elemen; organda dan sopir-sopir mengusulkan tarif ke dinas perhubungan (Dishub) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lalu kembali ke Gubernur, Bupati. Organda pusat telah memastikan menaikkan tarif angkutan sekitar 15-20 persen. Sehingga besarnya kenaikkan tarif akan berkisar pada angka Rr 5 ratus rupaih. Sementara itu, Herry C Rotty ketua Organda DKI Jakarta saat di hubungi oleh Business Today, Jumat (30/5) malam mengatakan, pihaknya sedang memperhitungkan lagi dampak kenaikkan BBM bagi operasional angkutan. “Senin drafnya akan jadi, lalu kita diskusikan lagi dengan dinas perhubungan. Setelah ada kepastian, kita minta persetujuan dari DPRD DKI. Kalau cepat prosesnya bisa tercapai dalam waktu empat hari. Sehingga kalau urusannya lancar, Rabu atau Kamis denpan bisa kita umumkan kepastian kenaikkan tarif untuk wilayah DKI Jakarta. (Makaris Paru) Bank Kelolah Deposit Penjualan Tiket JAKARTA—Polemik sekitar pengolahan asas deposit penjualan tiket pesawat masih berlanjut. Pihak Asosiasi Perusahaan Agen Penjual Tiket Penerbangan (Astindo) meminta pihak maskapai untuk menyusun ulang bentuk kerjasama. “Selama ini kami diperlakukan tidak adil dalam proses penjualan tiket. Untuk itu kami mengiginkan ada pihak lain yang menangani deposit ini,” ujar Herna P Danuningrat Ketua Umum Astindo kepada Indonesia Business Today di Jakarta, Kamis (11/6). Sistem deposit dalam penjualan tiket adalah agen tiket harus memberikan uang jaminan terlebih dahulu kepada maskapai yang tiketnya akan dijual maskapai tersebut. Setelah tiket terjual, dana tersebut diserahkan kembali kepada maskapai dan agen akan diberi komisi penjualan tiket tersebut sebagai keuntungan. Seperti diketahui, meledaknya kasus Adamair telah membukakan mata pengusaha penjualan tiket pesawat. Mereka menuntut agar system pengolahan deposit oleh maskapai segera diubah. “Tidak ada jaminan bahwa maskapai tidak akan bankrut, apa yang terjadi pada Adamair adalah contoh konkrit yang tak terelakkan,” ujar Herna. Ribuan agen tiket mengalami kerugian dalam kasus ini karena dana deposit dan refund tiket mereka di maskapai AdamAir sebesar Rp 15 miliar plus 320.000 dollar AS tidak terbayarkan. Kerugian sebesar ini terjadi karena kerja sama agen dengan maskapai masih memakai pola deposit. Untuk menjadi agen penjual tiket maskapai, kata Herna, agen tersebut diwajibkan untuk memberikan uang garansi sebesar Rp 750.000 per tiket. Sehingga untuk menjual 10 tiket saja, agen harus membayar uang garansi sebesar Rp 7,5 juta. Padahal ada agen tiket yang telah menyetorkan uangnya sebesar Rp 300 juta sebagai garansi. Dana itu akan terus disimpan sebagai jaminan bila ternyata agen tidak bisa membayarkan uang tiket yang terjual. Dengan cara garansi yang langsung masuk rekening maskapai, maka agen tiket akan dirugikan kalau maskapainya tutup seperti kejadian AdamAir ini. "Bukan cuma AdamAir, maskapai lain yang sebelumnya sudah tutup juga sama, tidak mau membayar kembali uang jaminan. “padahal itu uang agen,” celetuknya. Selama ini ada tiga skema yang berlaku; skema pertama dengan jaminan deposit yaitu agen harus menyerahkan rata-rata 300 persen dari penjualan tiket per minggu. Kedua; dengan secure four plan agen memberikan empat persen dari penjualan tiket. Skema terakhir melalui pihak asuransi dimana pihak agen menyetorkan premi ke pihak asuransi. Kalau di negara lain maskapai dan agen tidak memegang deposit tersebut. Ada pihak lain berupa account di Bank. Tetapi untuk di Indonesia setiap maskapai memiliki cara yang berbeda. Kalau Garuda, memang dia sudah menerapkan aturan internasinal. Tetapi kebanyakan masih diatur oleh maskapai. Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Angkutan Udara Nasional Indonesia (Inaca), Tengku Burhanuddin mengatakan, saat ini maskapai penerbangan masih menggunakan prinsip ini. Maskapai membutuhkan modal yang banyak untuk berusaha sedangkan untuk pihak agen punya tiket 100 aja sudah bisa jualan,” ujar Tengku Burhanuddin sekretaris jenderal Asosiasi Perusahaan Angkutan Udara Nasional Indonesia (INACA). Terkait dengan tanggapan INACA tersebut, Herna berkomentar kami akan berjuang. Bersama dengan teman-teman kami akan berusaha agar terjadi bisnis yang fair. Makaris Paru Batas Bawah dan Batas Tarif Ankutan Darat 5%-25% JAKARTA—Departemen Perhubungan akan membuat kisaran kenaikkan tarif angkutan darat dan udara sebagai response atas kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai 28 persen. “Kami sedang mengevaluasi kisaran tarif batas bawah dan atas angkutan. Sehingga akan menjadi patokan bagi pengusaha untuk menentukan besarnya kenaikkan. Untuk angkutan darat kisaran tarif yang ideal adalah 5-25 persen,” kata Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal kepada wartawan sehabis Sholat Jumat di Derpartemen Perhubungan, Jumat (23/5). Jusman menambahkan, untuk pengumuman resminya akan dilakukan dalam satu atau dua minggu setelah pemerintah memastikan kenaikkan BBM. Pemerintah hanya menetapkan kenaikkan tarif Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) sedangkan untuk angkutan dalam propinsi dan kabupaten diserahkan kepada pemerintah lokal. Menurut perhitungan pemerintah tarif angkutan darat akan naik sebesar 15 persen. sementara pihak pengusaha angkutan menghendaki kenaikkan sebesar 30 persen. “Kenaikkan biaya operasional kami telah mencapai angka 30 persen. oleh karena itu besarnya penyesuaian tariff adalah 30 persen juga,” kata Murphy Hutagalung Ketua Organisasi Angkutan Jalan kepada Business Today. Murphy menambahkan, itu adalah kisaran tarif ideal. Sekarang harga spare part kendaraan sudah pada naik, sementara tarif belum naik. Opsi kenaikkan tarif adalah opsi terakhir apabila pemerintah tetap pada pendiriannya untuk menaikkan harga BBM. Menaikkan tarif di tengah melemahnya keadaan ekonomi masyarakat adalah hal sangat riskan. Sementara itu, Sandiaga S Uno, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengatakan dampak naiknya harga BBM pertama-tama akan dirasakan oleh pengusaha transportasi. Biaya operasional yang akan melambung, ditambah dengan keterpurukan infrastruktur jalan akan menambah beban pengusaha. Jika ini tidak disesuaikan, ‘saya takut, sebentar lagi masyarakat Indonesia tidak akan menemukan lagi yang namanya angkutan umum. Solusi Kenaikkan BBM Menhub menjelaskan, sebenarnya ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh pengusaha angkutan jalan untuk meminimalkan kenaikkan biaya operasional. Mereka bisa mengantisipasinya dengan melakukan rektrukturisasi infrastruktur yaitu dengan mengurangi penggunaan kendaraan yang boros. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Iskandar Abubakar pernah mengatakan kepada Business Today agar pengusaha angkutan lebih meminimalisasi pemakaian BBM. Iskandar berjanji untuk lebih arif dalam menentukan segala kemungkinan; dengan menaikan tarif dan menebusnya dengan pemberian subsidi. Selain itu, kalau melihat tren harga minyak yang terus melonjak, rasanya opsi kenaikan tarif atau pemberian subsidi akan sulit bertahan. Dalam waktu dekat, harga minyak dunia bisa mencapai US$ 200 per barrel, oleh karena itu kita perlu mempertimbangkan langka lain. Misalnya dengan melakukan rektrukturisasi kendaraan yang boros dengan yang lebih hemat atau dengan memperbanyak pengoperasian mobil angkutan massal yang memiliki daya tampung yang banyak. “Kita sangat mendambahkan tipe mobil angkutan seperti Busway yang sudah beroperasi di wilayah Jakarta,” ujarnya. Selain meminialkan kenaikkan tarif, pemerintah akan membatu pengusaha angkutan dengan memberikan subsidi BBM melalui smart card atau subsidi langsung berupa spare part kendaraan. Selain batasan tarif angkutan darat, dephub juga sedang mempertimbangkan batasan tarif untuk angkutan udara. Dalam batasan itu, kami akan memasukan biaya fuel surcharge sehingga maskapai tidak lagi menentukan sendiri biaya fuel surcharge. Sementara untuk tarif Kereta Api (KA) ekonomi menhub berjanji untuk tidak akan menaikkan. “Kami sedang mempertimbangkan memberikan subsidi sebesar Rp 150 miliar untuk PT KA. Tetapi untuk KA bisnis akan ada penyesuaian lebih lanjut,” Ujar Jusman. Ketika ditanya mengenai kapan pemerintah resmi menaikkan harga BBM jusman tidak berani memberikan statemen. “itu haknya presiden, kami hanya berpikir untuk bagaimana merespon kenaikkan tersebut, sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani”. Makaris Paru Buntut kasus AdamAir Seselaikan Dulu Persoalan Baru Bisnis Lagi JAKARTA--Merebaknya kasus AdamAir telah memberikan pengalaman berharga bagi pemerintah sebagai regulator, terutama dalam membuat persyaratan baru untuk berbisnis dalam dunia penerbangan. “Eagle air pun terancam batal kalau kasus yang menimpa Adamair dengan karyaran serta travel agennya belum selesai,” ujar Jusman Syafii Djamal Menteri Perhubungan kepada Indonesia Business Today di Jakarta, Jumat (13/6). Seperti diketahui, Eagle air telah mengantongi Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP) dari Departemen Perhubungan. SIUP telah dikantongi oleh managemen Eagle Air yaitu PT Global Transport Service Tbk, anak usaha Bhakti Investama sejak akhir tahun lalu. Tetapi mereka belum memiliki (Air Operator Certificate/AOC). Menhub melanjutkan, penahanan pemberian AOC itu dalam konteks, Bhakti Investama sebagai pemilik 50% saham AdamAir. "Sebagai bagian pemilik AdamAir, managemen sebaiknya menyeselesaikan dulu seluruh kewajibannya. Jika tidak ini akan menghambat usaha mereka untuk berbisnis lagi," katanya. Menhub melanjutkan penahanan pemberian izin operasi AOC maskapai ini akan terus berlanjut sampai mereka mampu meyelesaikan semua persoalannya. Oleh karena itu, menhub meminta kepada bawahanya untuk memperhatikan secara mendalam mengenai keberadaan kasus AdamAir. Pemerintah harus memastikan apakah kasusnya sudah kelar atau belum. Setelah itu baru ada pertimbangan untuk memberi atau menahan AOC EagleAir. Eagle Air yang membidik penerbangan layanan penuh (full service) dijadwalkan beroperasi pada pertengahan tahun ini atau paling lambat akhir tahun ini. Tidak hanya itu, eks pemilik AdamAir, Keluarga Suherman pada awal tahun ini juga disebut-sebut telah mengajukan SIUP baru untuk maskapai bernama King and Queen Airlines, Menurut menhub, jiak UU penerbangan telah direvisi maka keberadaan kedua Maskapai tersebut kemungkinan akan di blacklist karena mereka masih memiliki persoalan dengan perusahaanya yang lama. Tetapi saya masih yakin kalau Adam Suherman akan konsisten untuk tetap membayar utang-utangnya. “Dia telah mengirim surat kepada saya soal kesanggupannya membayar utang kepada karyawan serta ke pihak travel,” kata Menhub. Menurut Jusman, dalam dalam draft UU penerbangan yang baru yang sedang diperbincangkan di DPR telah memasukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh maskapai baru untuk masuk dalam bisnis penerbangan. Diantaranya sejauhmana kekuatan financial yang mereka miliki, bagaimana dengan penyediaan pesawat, serta apakah pihak tersebut masih terikat dengan berbagai permasalahan. Desakan agar pemerintah jangan memberikan izin kepada bekas bos AdamAir untuk bisnis penerbangan pernah disuarakan oleh DPP ASITA. ASITA adalah asosiasi yang terkait dengan agen penjualan tiket pesawat. Uang deposit anggota ASITA tertahan di AdamAir sedikitnya Rp 15 miliar. Makaris Paru Menhub; Draft Pembentukan Single Provider Diterima DPR JAKARTA—Revisi Undang-undang No 15/1992 tentang Penerbangan sedang dalam pembahasaan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rencana pembentukan pengelolaan tunggal (single provider) lalulintas udara, adalah salah satu draft yang dapat menjadi pembeda dengan UU Penerbangan yang terdahulu. “Kita sangat berharap DPR dapat menyetujui draft tersebut,” ujar Jusman Syafii Djamal, Menteri Perhubungan (menhub) kepada Indonesia Business Today, pekan lalu di Jakarta. Menhub menambahkan, kita perlu mengakomodir semua badan pengatur lalu lintas udara yang ada sekarang menjadi satu kesatuan. Selama ini, kita mempunyai lima badan pengatur. Padahal setiap badan memiliki peralatan serta system yang berbeda. Dengan adanya single provider, diharapakan semua perbedaan itu dapat terakomodir. Senada dengan Menhub, Kepala Pusat Komunikasi dan Informasi Departemen Perhubungan Bambang S Ervan menjelaskan, Saat ini navigasi penerbangan Indonesia memang dikelola berbagai lembaga yakni Unit Pelaksana Teknis Departemen Perhubungan, PT Angkasa Pura I dan II, Otoritas Batam, dan sejumlah pihak swasta. Terkait dengan keanggotaan yang betugas dalam badan baru tersebut, menhub menjelaskan; semua anggota yang ada pada badan yang berlaku sekarang tentunya akan diakomodir. “Mereka kan memiliki sertifikat, karena memang bukan sembarang orang yang bisa melakukan hal ini. Keanggotaannya akan diambil dari, Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II serta dari badan-badan yang lainnya,” katanya. Selain itu, Departemen Perhubungan telah menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada investor. Proyek berupa pembangunan pelabuhan, sarana navigasi, dan bandara senilai Rp3 triliun. Proyek itu resmi ditawarkan dalam Indonesian regional investmen forum 2008. Demikian dikatakan oleh Bambang, kepada Indonesia Business Today. Dia menambahkan, sebanyak 44 proyek infrastruktur telah ditawarkan kepada investor mencakup pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, jaringan kereta api dan kawasan industri. Di sektor transportasi udara akan dibangun Bandara Sangkimah di Kutai Timur. Bambang S. Ervan mengatakan hampir 50% dari kebutuhan dana untuk pembangunan sarana transportasi baik darat, laut, udara, maupun kereta api belum bisa dipenuhi melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2008. “Kebutuhan sarana transportasi mencapai lebih dari Rp30 triliun, sedangkan yang bisa dibiayai dari APBN hanya sekitar Rp15 triliun. Untuk menutupinya, kami melakukan kerjasama (Public Private Partnership) kemitraan dengan swasta,” ujarnya. Pesawat Pakai Rafia Mengikat Kargo Sementara itu, terkait hasil ramp check yang dilakukan Departemen Perhubungan (Dephub) pada Jumat (6/6) pengamat transportasi udara Duhi Sudibyo menjelaskan, dari hasil pemeriksaan yang dipimpin langsung oleh direkur jenderal perhubungan udara Budhi M Suyitno semakin membuat gusar masyarakat pemerhati transportasi udara Indonesia. “Saya turut prihatin dengan temuan dari regulator. Kok masih ada yang menggunakan rafia sebagai tali pengikat pada kargo,” ujar Dudi Sudibyo. Dudi, seorang ahli penerbangan menambahkan, perilaku kurang teliti telah menjadi budaya yang sulit diubah. “Masa tunggu diperiksa baru bekerja. Kalau tidak diperiksa malah leha-leha aja,” katanya. Pemerintah memegang peranan yang penting dalam menjaga keselamatan. Dia harus mampu melahirkan suatu kebijakan yang dapat memberikan efek jera kepada setiap maskapai yang lalai. Sebab dari kelalaian itulah akan menjadi sumber mala petaka. “Saya saja setiap kali mau bepergian dengan mobil, saya pasti melakukan pengecekan terhadap semua komponen dalam mobil. Begitupun kalau sudah pulang,” jelasnya. Untuk diketahui dari hasil ramp check di bandara Soekarno-Hatta pada (6/6) dimulai di terminal 1B. Dua pesawat jenis Boeing 737 seri 200 PK-YTR dan seri 300 beregristrasi PK-YTX milik Batavia Air menjadi objek pertama pemeriksaan. Pada pesawat Boeing 737 seri 300 beregristasi PK-YTX rute Jakarta-Jambi, inspektur menemukan pengikat bagasi kargo sebelah kanan hanya menggunakan tali rafia. Agar ikatan bisa erat, rafia tersebut ditindih dengan drum plastik. Pada pesawat Sriwijaya Air ditemukan satu baut pengikat fairing (penutup) mesin sebelah kiri kendor akibat lubang dan bautnya haus. Seketika itu pula teknisi Sriwijaya Air langsung memasang dengan baut yang lebih besar agar fairing terpasang dengan erat Sementara pada pemeriksaan di terminal 2F, regulator menemukan landing gear pesawat Garuda Indonesia jenis Boeing 737 seri 300 beregistrasi PK-GGR sudah aus. Makaris Paru Halte Busway Ditutup, Pengelolah Rugi JAKARTA—Penutupan enam halte busway siang tadi, telah membawa kerugian yang cukup besar bagi pengelolah bis cepat (Busway) tersebut. Penutupan terjadi dari pukul 12.30 hingga 19.00. Ini terjadi pada Koridor I, Blok M-Stasiun Kota; tiga halte yang ditutup; Monumen Nasional, Sarinah, dan Bundaran HI. Koridor II, Harmoni-Pulo gadung tiga halte; Balai Kota, Gambir dan Kwitang. Menurut pengakuan seorang penjaga di posko halte Monumen Nasional yang tidak mau menyebutkan namanya, halte mulai ditutup pukul 12.30. “Biasanya pada jam segini volume penumpang bisa mencapai seratus lebih. Padahal dari pagi saya hanya melayani penumpang hingga 400-an. Sementara itu, Kepala Transjakarta Drajat Hadiaksa mengakui, kalau pihaknya telah mengalami kerugian dari ditutupnya ke enam halte tersebut. Tetapi dia tidak bisa menyebutkan secara rinci berapa besar jumlah kerugian yang mereka alami. “Kami mengoperasikan 185 busway untuk kedua koridor tersebut. Dengan perincian koridor I; 80 busway dan koridor II; 45 Busway. Itu pun, semuanya tidak serempak beroperasi. Kalau ada penumpukkan penumpang baru semua dioperasikan. Setiap busway akan menampung penumpang hingga 75 orang. Waktu tempu dari kedua rute tersebut masing-masing 45-50 menit pulang-pergi (PP)”. (Makaris Paru) Menurut kepala pimpinan busway se Jakarta, Drajat Hadiaksa“Penutupan itu mulai dimulai pada pukul 12.30. Biasanya dari ketiga halte di koridor I, kami bisa mendapatkan pemasukan hingga jutaan rupiah per harinya. Tetapi karena penutupan ini tentunya kami akan membawah dampak yang signifikan terhadap perndapatan kami. Tetapi saya tidak bisa memastikan berapa besar kerugian yang terjadi. Kami masih menghitungnya,” ujar Drajat Hadiaksa, pimpinan operator busway dari semua koridor di Jakarta kepada Business Today, Rabu (22/5). Selain kerugian itu, tumpukan calon penumpang juga tidak bisa dihindarkan. Di halte Harmoni, hampir 500-san penumpang dan Blok-M 300-san serta di halte-halte yang lainnya, sepanjang rute koridor I dan II. Harga Avtur Melonjak Rp 3,768/Liter JAKARTA—Harga avtur dalam negeri telah meningkat ke Rp 9.955 per liter periode Mei 2008 dari Rp 6.955 per liter periode Januari 2007. Sementara untuk international meningkat US$ 99,33 per gallon dari US$ 62,37 cent per gallon. Anjloknya harga avtur ini memaksa maskapai untuk menaikan biaya fuel surcharge pesawat. Merpati misalnya, telah menaikan fuel surcharge hampir 100 persen. Manager Corporate Communication Merpati Airlines kepada Business Today, Jumat (16/5) Widodo Ariyanto menjelaskan, harga fuel surcharge maskapainya telah mencapai Rp 210 ribu per individu dari Rp 110 ribu. Dengan demikian terangnya, apabila harga tiket normal Rp 500 rupiah maka akan meningkat menjadi Rp 710 ribu. Tetapi hal berbeda dilakukan oleh mandala Air. Melalui corporate communication Trisia Megawati menjelaskan; maskapainya masih belum menaikan tarif fuel surcharge. “Keadaan ekonomi masyarakat yang melemah sehingga daya beli pun berkurang memaksa kami untuk lebih kompetitif. Menurut kami menaikan harga fuel surcharge bukanlah langka yang tepat. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengurangi penggunaan Avtur yaitu dengan rektrukturisasi pesawat. Kita telah menggunakan pesawat-pesawat baru; Airbus 320 sebanyak 9 unit. Harga tiket Mandala pun masih normal misalnya berkisar Rp 500-800 ribu untuk kelas ekonomi,” terangnya. Tarif Batas Untuk Melindungi Konsumen Sementara itu, polemik seputar rencana pemerintah untuk memasukan biaya fuel surcharge kedalam komponen tarif masih berlangsung. Tengku Burhanuddin, Sekretaris Jenderal Indonesian National Air carriers (INACA) berpendapat; komponen pesawat sangat mahal. Peningkatan harga pun sangat cepat. Kalau pemerintah memasukan komponen ini kedalam tarif dasar, maka sangat dikhawatirkan suatu waktu nanti saat harga minyak melambung lagi, pihak maskapai akan sulit menaggung beban tersebut. Karena melihat kenyataanya ‘pemerintah selalu lamban merespons keadaan’. Tetapi Pemerintah masih tetap pada pendiriannya untuk tetap memasukan komponen fuel surcharge kedalam komponen tarif. Tri S Sunoko, Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Dephub menjelaskan, sebetulnya biaya fuel surcharge hanya boleh ada ketika harga avtur telah melebihi asumsi yang telah dimasukan kedalam komponen batas tarif. Apabila harga avtur masih memenuhi asumsi dalam tarif maka biaya fuel surcharge tidak ada. Tetapi saat harganya melonjak maka biaya fuel surcharge ada. Tri menambahkan, kami berencana memasukan hal ini kedalam komponen tarif karena kami ingin melindungi konsumen. Sehingga jangan sampai ada maskapai yang menaikan tarif fuel surcharge secara signifikan. (Makaris Paru) Hari ini Tarif Taxi Jakarta Naik 20 persen Jakarta—Sudah bukan hal yang mewah lagi kalau warga Jakarta suka naik Taxi. Selain dirasa lebih praktis tariff Taxi mungkin tidak seberat amat bagi penggunanya, kalau dibandingkan dengan naik ojek. Jadi nggak rugi-rugi amat lah (kalo keseringan ya kerasa sih). Misalnya dalam jarak yang relative dekat sewa ojek dan argonya jatuhnya sama. Yah, mendingan naik taxi kan?. Warga Jakarta akan menerima kenaikan tarif Taxi sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Mulai besok (hari ini) tarif taxi di Jakarta naik mencapai 20 persen,” ujar kepala Herry C Rotti ketua Organda DKI kepada Indonesia Business Today, Minggu (15/6). Herry menambakan adapun rincian tariff baru dapat di bagi kedalam dua kategori yaitu tariff atas dan bawah. Tarif atas akan naik menjadi Rp6 ribu rupiah dari Rp5 ribu rupiah sedangkan tariff bawah naik menjadi Rp5 ribu rupiah dari Rp4 ribu rupiah. Untuk kilometer naik menjadi Rp3 ribu per kilometer dari Rp2500 per kilo meter. Begitu juga untuk jam tunggu dari Rp 25 ribu menjadi Rp 30 ribu setiap 1 jam. “Tarif baru ini sudah disetujui oleh pemerintah serta organda DKI dan juga telah mendiskusikan secara mendalam dengan pihak pengusaha Taxi yang ada di wilayah DKI,” ujar Herry. Terkait dengan ada keluhan dari sopir taxi bahwa kenaikan itu akan sangat mempengaruhi pendapatan mereka. Herry menjelaskan, dari awal kami sangat memahami keadaan ini oleh karena itu dalam keputusan tersebut juga kami tuangkan agar para pengusaha jangan langsung menaikan setoran. Berilah waktu penyesuaian kepada sopir taxi serta masyarakat pengguan taxi. “Selama tiga bulan pertama saya harap perusahaan untuk tidak menaikan setoran,” ungkapnya. Dengan adanya penyesuaian tersebut, kami sangat berharap agar selaras dengan peningkatan pelayanan. Jangan sampai pengusaha serta sopir hanya mementingkan uang dari pada pelayanan. Berdasarkan pantauan Indonesia Business Today warga Jakarta pada dasarnya tidak terlalu khawatir dengan kenaikan tersebut hanya saja pelayanan harus tamba bagus. Ibu Anita, 25, berkomentar, “saya pernah naik Taxi Blued Bird beberapa waktu yang lalu. Taxi ini memang terbaik dari segi pelayanan, tapi nggak dalam segi tarif. Memang, katanya taxi ini mengangkut penumpang untuk jarak jauh maupun dekat. Jadi nggak ada ceritanya taxi Blue Bird tanpa argo. Ibu satu anak ini berharap agar pelayanan dari Taxi Blue Bird ditingkatkan lagi. “Soalnya mungking dia (Blue Bird) yang segera menaikan tarifnya,” celetuknya. Selain Ibu Anita, Anton, 20, mahasiswa Atmajaya Jakarta mengaku punya pengalama yang banyak tentang Taxi. Yang paling mencolok dari sopir Taxi, masih banyak yang tidak hafal jalan. Anton mencontohkan suatu ketika aku naik taxi ke Kemang. Si sopir Blue Bird mengaku nggak tahu Kemang, anehnya orang tidak minta maaf. Trus lagi, katanya sopir Blue Bird dilarang merokok di dalam mobil. Tapi suatu ketika aku naik taxi ini, di dalam bau rokok. Kata sopirnya sih, penumpang sebelum aku merokok di dalam (tapi aku nggak percaya). Kejadian ini sering banget. Tapi suatu ketika pula aku pernah melihat seorang sopir taxi Blue Bird sedang mengemudikan taxinya sambil merokok. Makaris Paru

IBT edisi 4/2/2009

BP Migas Sudah Layangkan Teguran Ke ExxonMobil Cepu Januari 2009 sudah berlalu, namun kapasitas produksi minyak dari lapangan Cepu ternyata masih sebatas cleaning up saja, masih sekitar 5.000 sampai 6.000 barel per hari. Padahal jauh-jauh hari sebelumnya, Pemerintah bersama Exxon sudah menargetkan Januari 2009 kapasitas produksi Lapangan Cepu, yang dikelolah ExxonMobil Cepu, bisa mencapai 20 ribu barel per hari. Faktanya sekarang produksi lapangan Cepu masih sama dengan produksi semula 5.000 sampai 6.000 barel per hari. Wakil Kepala BP Migas, Abdul Muin, ketika dihubungi Indonesia Business Today, Selasa (3/2) berkata atas keterlambatan ini kami (BP Migas) sudah layangkan teguran atas keterlambatan tersebut. Abdul Muin menambahkan walaupun kita sudah tekan apapun caranya, namun kita sulit memaksa keadaan. Dampak krisis sudah menjalar ke perusahaan kontraktor yang lainnya, patner Exxon. Letak keterlambatannya bukan dari sisi Exxon nya, namun dari sisi kontraktor yang lainnya. Misalnya mereka yang membangun fasilitas pengiriman minyak. “Walau pun kita tegur bagaimana pun, tetapi kontraktor terdesak oleh keadaan,” tambahnya. Maka dari itu, tadi siang (kemarin-red) pemerintah melakukan rapat kordinasi dengan pimpinan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), bagaimana menghasilkan komitmen bersama agar target produksi migas 2009 masih tercapai. Lapangan Cepu sudah berproduksi pada pertengahan Desember 2008. Namun, kapasitas produksi nya masih sekitar 5.000 sampai 6.000 barel per hari. Saat itu, Juru Bicara ExxonMobil Indonesia, Maman Budiman, menargetkan kalau per Januari 2009, kapasitas produksi nya bisa naik menjadi 20 ribu barel per hari. Namun, fakta berbicara lain. Januari sudah berlalu, kapasitas produksi lapangan Cepu masih sekitar 5.000 hingga 6.000 barel per hari. Pemerintah sendiri sangat menaruh harapan besar kepada dua perusahaan minyak dan gas bumi (Perusahaan Migas) asing, PT Exxon Mobil Indonesia dan PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) dalam menunjang pencapaian target produksi migas Nasional di 2009. Produksi minyak sebesar 960 barrel oil per day (bopd), sedangkan target produksi gas bumi sebesar 7.56 milyar kaki kubik per hari (BSCFD). Seperti diketahui, siang tadi (kemarin-red), Departemen ESDM mengadakan pertemuan dengan pimpinan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas yang sudah berproduksi untuk membahas konfirmasi produksi migas dari masing-masing KKKS bersama para pejabat terkait di lingkungan DESDM dan Tim Pengawasan Peningkatan Produksi Migas (P3M). Adapun target produksi minyak bumi tahun 2009 adalah 960 ribu barrel oil per day (bopd) sedangkan target produksi gas bumi 7.56 milyar kaki kubik per hari (BSCFD). Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro. Dalam situasi ekonomi dunia yang saat ini tengah dilanda krisis, Menteri ESDM meminta agar para KKKS bekerja lebih keras untuk mencapai target produksi tersebut. Selektif Tentukan Operator Selain tetap mendesak KKKS yang sedang berproduksi, pemerintah juga akan lebih selektif memilih operator baru. Misalnya dengan tetap mempertahankan kontraktor yang lama, sambil mencari operator yang ideal. Salah satu contohnya, Departemen ESDM telah memberikan persetujuan penugasan PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) sebagai operator sementara Wilayah Kerja Mountain From Kuantan (MFK) atau dikenal Blok Langgak melalui perpanjangan Production Sharing Contract (PSC) selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 20 Januari 2009 sampai dengan 19 Januari 2010, dengan ketentuan bahwa apabila dalam masa perpanjangan kontrak tersebut Pemerintah kemudian menetapkan Kontraktor atau Operator yang definitif maka kontrak tersebut akan berakhir. Di harapkan perusahaan yang berminat untuk jadi operator segera mempersiapkan diri dari sekarang. Ris Bakrie Power Menang Tender WKP Panas Bumi Sokoria Jakarta--- Direktur Pengusahaan Pembinaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah, Ditjen Minerbapabum Departemen ESDM, Sugiharto Harsoprayitno, kepada wartawan, Selasa (3/2) berkata Bakrie Power telah memenangi tender Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sokoria. “Pengumuman pemenang sudah dilakukan per Januari yang lalu. Bakrie Power berhak atas WKP Panas Bumi Sokoria, yang terletak di Nusa Tenggara Timur tersebut. Penetapannya sudah dilakukan awal Januari yang lalu,” katanya. Bakrie Power sekarang tinggal menunggu izin dari Pemerintah daerah untuk segera memulai proyeknya. Setelah WKP Sokoria, WKP selanjutnya yang akan ditenderkan adalah WKP Ungaran di Jateng yang berkapasitas 50 MW dan Telaga Ngebel di Jatim berkapasitas 120 MW. Empat WKP lainnya yang sudah ditenderkan adalah Tangkuban Perahu, Cisolok-Sukarame, Tampomas, dan Jailolo. Sementara WKP lainnya masih menunggu peraturan daerah yang mengatur pengelolaan WKP di wilayah setempat. Ris

IBT edisi 3/2/2009

PLTU Muara Karang Dapat Dari BP West Java Dalam waktu dekat Perusahaan Listrik Negara kembali mendapatkan support gas dari BP West Java, untuk dilairkan ke PLTGU Muara Karang. Gas tersebut akan mulai dialirkan pada April mendatang. Direktur Operasional Jawa, Madura dan Bali, Murtaqi Syamsuddin, kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/2) berkata adapun volume nya sekitar 20 sampai 30 MMscfd (juta kaki kubik per hari). PLTGU Muara Karang (repowering) membutuhkan gas sebesar 120 mmscfd untuk commisioning. Namun akan lebih aman jika pasokan gas mencapai 130 mmscfd. Tambahan 20-30 mmscfd gas kali ini berasal dari pengalihan gas BP West Java yang biasanya dipasok ke PGN. Kebutuhan gas PGN tersebut akan ditutupi oleh pengalihan gas Pertamina yang biasanya ke Krakatau Steel. Sedangkan kebutuhan KS selanjutnya akan dipenuhi oleh PGN. Sebelumnya, Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah mengikat perjanjian dengan Perusahaan Gas Negara (PGN). Kedua BUMN Negara ini akan bahu membagu menopang kebutuhan gas untuk pembangkit. Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso, pernah berkata Perseroan senang tiasa melayani kebutuhan gas PLN. Sebagai langka awal PGN telah melakukan penandatanganan kontrak jual beli gas dengan tiga PLTGU PLN. Pada tahun 2008 yang lalu, PGN dan PLN telah menandatangani kerjasama pemenuhan gas. PGN bersedia menyalurkan gas ke PLTGU Muara Tawar dengan harga US$ 5,5 per mmbtu. Volumenya sekitar 200 mmscfd. PGN juga telah menandatangani kontrak jual beli gas untuk PLTGU Tanjung Priok. Penandatanganan kontrak jual beli telah dilakukan antara PGN dengan PLN, melalui anak perusahaannnya, PT Indonesia Power. Hendi menambahkan, bahwa pasokan gas untuk PLTU Tanjung Priok diperkirakan 30 atau 70 juta kubik per hari. PLTGU Cilegon sebesar 30 juta kubik. Selain itu, PGN menandatangani kontrak alir gas ke pembangkit PLN yang ada Sumatra, PLTGU Talang Duku sebanyak 8 mmscfd. 25 Investor Minat Danai PLTU Pemalang Secara terpisah Direktur Perencanaan dan Teknologi PLN, Bambang Praptono, berkata pada lima Februari mendatang Perseroan telah mengundang 25 investor yang ingin mendanai proyek PLTU Pemalang. Bambang menambahkan, untuk acarannya akan dilaksanakan di kantor Menneg BUMN. Pertamuan tersebut akan melibatkan perwakilan dari Bappenas dan Depkeu, karena ini proyek pemerintah,” katanya. Menurut Bambang proyek PLTU Pemalang tidak termasuk dalam proyek listrik 10 ribu MW tahap kedua. Tetapi PLTU dengan kapasitas sekitar 2.000 MW itu termasuk dalam proyek listrik 10 ribu MW tahap pertama. Ris Pertamina Belum Bayar Kompensasi Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sampai sekarang terus menjerit, pasalnya iming-iming mendapatkan uang kompensasi atas penurunan BBM per 15 Desember hingga kini belum terealisasi. Pertamina belum membayar besaran kompensasi yang ia janjikan. Ketua Umum Perhimpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), M Nur Adib, ketika dihubungi Indonesia Business Today, Senin (2/1) berkata Pertamina belum merealisasikan janjinya untuk memberikan kompensai ke pengusaha SPBU. Nur Adib menambahkan, kami (pengusaha SPBU) sudah rutin menanyakan hal tersebut ke Pertamina. Pertemuan terakhir dilakukan kemarin (Sabtu, 31/1). Pertamina kembali berjanji akan melunasinya dalam waktu dekat. Secara terpisah, VP Communication Pertamina (Persero), Anang Rizkani Noor, berkata Pertamina akan membayar kompensasi. Sekarang ini masih sedang dihitung Pertamina. Sebelumnya kedua belah pihak (Pertamina dan pengusaha SPBU) mencapai kesepakatan kalau Pertamina akan memberikan kompensasi ke pada pengusaha SPBU atas penurunan BBM pada 1 dan 15 Desember yang lalu. Pertamina bahkan berjanji memberikan kompensasi sebesar Rp 160 per liter. Namun, faktanya hingga kini Perusahaan Migas milik Negara ini belum juga menempati janjinya. Ris Kalaupun Premium Naik Tidak Lebih Dari Rp 6.000 per liter JAKARTA---Harga premium di pasaran Internasional sudah menunjukan tren kenaikkan. Akan kah harga Premium dalam negeri yang saat ini Rp 4,500 per liter, beranjak naik?. “Kita belum tahu, lihat saja kedepannya,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Evita Herawati Legowo, ketika dihubungi Indonesia Business Today, Senin (2/2). Kalau pun harga BBM, khususnya Premium kembali dinaikkan tidak akan melebihi batas atasnya Rp 6,000 per liter. Begitupun dengan solar dan lainnya. Direktur Executive Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, ketika dihubungi terpisah oleh Indonesia Business Today, sangat yakin kalau harga premium tidak akan dinaikkan dalam waktu dekat. Harga minyak dunia masih sulit untuk kembali ke level nya dulu di atas US$ 80 per barel. “Ini hanya isyarat bahwa level harga premium saat ini dalam pandangan pemerintah sudah tepat, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah,” jawab Pri Agung. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fraksi PAN, Alvien Lie, ketika dihubungi terpisah berkata statement Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya untuk menarik perhatian media aja. “Publik harus fokus kembali ke dirinya,” katanya. Tambah Alvien rujukan harga BBM sebetulnya sangat lah mudah. Kita pantau saja pergerakan harga minyak dunia. Sungguh Ironis ketika harga minyak dunia turun drastic, pemerintah sedemikian lamban menurunkan harga BBM. Anehnya ketika ada tanda-tanda harga minyak dunia mau naik (meskipun belum terjadi) Presiden sudah kalang kabut bagaimana menaikkan harga BBM subsidi. Mau nya hanya meraup laba sebesar-besarnya dari jualan BBM ke rakyat. Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah kalang kabut ketika ada kecendrungan harga Premium di pasar dunia naik. Presiden berkata BBM untuk tingkat pasar, fuel premium ada kecenderungan untuk naik, meski kenaikannya tidak dramatis atau dengan angka yang kecil. Solar kecenderungan turun, meski dengan angka kecil. Sedangkan minyak tanah cenderung tetap. Dengan kecenderungan harga pasar seperti itu, pemerintah tetap hanya mensubsidi dua jenis BBM, yaitu solar dan minyak tanah. Sementara premium memang sudah tidak lagi disubsidi. Sebelumnya, Anggota DPR Komisi VII, Tjatur Sapto Edy berkata selama Januari 2009, Pemerintah sudah mendapat untung dari Penjualan BBM subsidi. Khsusunya jenis (Premium) yang notabene sudah tidak di subsidi lagi. Tjatur Sapto Edy menilai besaran keuntungan dari jualan premium selama Januari saja bisa mencapai Rp 1,4 triliun. Karena harga minyak mentah dunia yang cenderung menurun. Yang terpenting keuntungan jualan premium harus jelas dulu. Sebelumnya Direktur Utama Pertamina (Persero), Ari Soemarno, mengakui adanya uang lebih dari jualan premium. Jumlahnya masih sedang dihitung, Nantinya akan diserahkan ke Pemerintah. Ris "Jadi, dengan harga pasar yang sekarang, premium lebih dari Rp 4.000 per liter, dan solar lebih dari Rp 5000 per liter, negara akan tetap berikan subsidi untuk minyak tanah dan solar," katanya. Pengalokasian subsidi untuk BBM memang menjadi fokus pemerintah. Selain karena jumlahnya yang besar, BBM merupakan salah satu kebutuhan vital masyarakat. Namun dengan kondisi ekonomi seperti sekarang, SBY meminta masyarakat untuk memaklumi kebijakan subsidi BBM yang telah diputusukan pemerintah. "Subsidi itu, tolong dipahami dalam keadaan keuangan negara yang juga menurun," katanya. Bagi SBY, harga BBM dalam negeri saat ini sudah tepat dan sesuai karena dikaitkan dengan dua hal, yaitu pergerakkan harga dan postur APBN. "Maka harga yang berlaku sekarang baik premium, solar, dan minyak tanah masih kita anggap tepat dan sesuai. Dikaitkan dengan dua hal. Pertama, pergerakkan dengan pergerakan harga yang terjadi. Kedua, dikaitkan dengan postur APBN 2009," katanya. Ia juga menegaskan, meski akan ada penyesuaian, pemerintah akan mencari solusi subsidi yang paling tepat dikaitkan dengan penerimaan, pembelanjaan, subsidi, dan defisit. "Kita akan terus antisipasi," tegasnya. Sementara Menkeu sekaligus Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani menyatakan, penetapan harga BBM di dalam negeri tidak semata-mata menggunakan acauan harga minyak mentah duni, tetapi juga nilai tukar (kurs). "Harga minyak tidak hanya ditentukan oleh WTI, tapi juga kurs. Harga yang diturunkan 15 Januari lalu masih dianggap tepat, kita juga akan evaluasi kecenderungan pada 1 Januari lalu dan 11 bulan ke depan," katanya. Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk mengevaluasi harga BBM dalam negeri setiap bulan. Meski bisa naik turun, namun harga premium tidak akan melebihi Rp 6.000 per liter dan solar tidak lebih dari Rp 5.500 per liter.

IBT edisi 2/2/2009

BBM Industri Pertamina Seharusnya Bisa Turun 10 Persen Pengusaha amat menyayangkan keputusan Pertamina (Persero) yang terus mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) industri atau non subsidi. Seperti Pertamax, Pertamax Plus dan Pertamina Dex tidak mengalami perubahan dari harga periode sebelumnya (15 Januari 2009). Padahal dengan crude dunia US$ 45 per barel saja, BBM tersebut sudah bisa turun 10 persen. Direktur Executice Reforminer Institute, Pri Agung Rahkmanto, ketika dihubungi Indonesia business today, Minggu (1/2) berkata seharusnya harga BBM industri sudah bisa turun. “Dengan crude US$ 45 per barel, kurs Rp 11.000 per dolar Amerika, harga ke ekonomian premium tidak lebih dari Rp 4.000 per liter, solar Rp 5.300 per liter. Paling tidak harga BBM industri sudah bisa turun hingga 10 persen dari harga sekarang,” kata Pri Agung. Sebelumnya, kelompok pengusaha mengeluhkan kebijakan Pertamina yang terus mempertahankan harga BBM Industri. Padahal harga BBM subsidi sudah berulang kali diturunkan harganya. Bahkan Premium sendiri sudah tidak termasuk bahan bakar yang disubsidi Negara. Sebelumnya ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofyan Wanandi, berkata harga BBM industri seharusnya bisa turun. Ini akan sangat membantu meningkatkan gerak sektor ril Seperti diketahui, selama Januari 2009, Perseroan telah berhasil mempertahankan besaran harga BBM non subsidi nya pada harga periode 1 Januari 2009. Pada 15 Janurai Pertamina tetap mempertahankan besaran harga BBM non subsidi. Pada 1 Februari Pertamina kembali menahan harga. Harga Barang Turun Penurunan harga BBM subsidi perlahan memberikan manfaat yang berarti. Harga bahan makanan sebentar lagi akan turun. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Thomas Dharmawan ketika dihubungi terpisah berkata beberapa produk saya lihat sudah mulai menyesuaikan. Ada yang harganya turun, turunnya ada yang sekitar 6 persen. Beberapa produk yang mulai menyesuaikan adalah susu bubuk, minyak goreng dan tepung terigu. Namun penurunan harga produk baru sebatas perusahaan yang menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Barang makanan yang banyak pakai bahan baku impor masih belum. Sebelumnya, Menteri Perdangan, Mari Elka Pangestu, berkata dampak langsung penurunan BBM terhadap harga makanan, bisa di lihat dengan mulai menurunkan harga barang kebutuhan pokok paling tidak 1 sampai 3 persen. Penurunan harga barang akan lebih terasa lagi dalam tiga atau empat bulan ke depan. Ketika tarif transportasi sudah alami penurunan. Ris Kontrak Chevron Di Langgak Hanya Sementara Kontrak bagi hasil (Productions Sharing Contract/PSC) Chevron Pasific Indonesia (CPI) di Blok Langgak, seyogyanya sudah berakhir per 19 Januari 2009. Namun, demi menjaga keberlangsungan produksi migas, pemerintah telah memperpanjang status Chevron maksimal selama satu tahun. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Evita Legowo, katanya, (29/1); status Chevron tidak lebih dari setahun di blok langgak. Sementara Chevron terus melakukan produksi migas, sebagai operator blok langgak. Pemerintah tidak akan berhenti mencari operator baru yang pantas mengeksploraso blok langgak. “Kami (pemerintah) sedang mencari siapa operator di blok ranggak, menggantikan Chevron,” ketus Evita Legowo. Katanya, kualitas operator baru nantinya, harus punya kemampuan paling kurang menyamai Chevron. “Operator akan dipilih paling lambat di akhir 2009,” tandasnya. Kapasitas produksi minyak blok langgak diperkirakan mencapai 400 barel per barel. Ditenderkan Juni Pemerintah kembali membuka tender wilayah kerja migas periode 2009. “Pembukaan tender akan dilakukan pada Juni mendatang,” kata Direktur Pengembangan Business Hulu Migas, Edy Hermantoro, kepada wartawan (29/1). Edi menambahkan kebanyakan lokasinya ada di laut dalam atau deep sea. Kebanyakan tersebar di Indonesia bagian timur. Proses tender akan dilakukan tetap dalam dua bentuk; regular tender dan joint study. Walaupun harga minyak mentah dunia (crude) semakin turun. Ini tidak mematikan semangat investor untuk mengembangkan bisnisnya. Malah sebaliknya, kondisi ini membuat investor malah untuk lebih giat menjalankan kegiatan bisnisnya. “biaya operasional seperti harga peralatan sewa serta biaya barang impor juga turun,” tandasnya. Adapun investor migas yang terus memburu blok migas baru di tengah krisis adalah; beberapa perusahan besar serta sangat berpengalaman. Seperti Total, Hess, Shell and Inpex. Mereka sangat tertarik untuk mendapatkan WK migas laut dalam. Blok laut dalam proses tender nya memakai regular tender. Ris

IBT edisi 31/1/2009

Lion Air Dephub Senang KPPU Pro Aktif Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan (Dephub), Budhi M Suyitno, sangat senang mendengar gebrakan yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). “Bagus kalau KPPU pro aktif. Ke depannya akan lebih menjamin good corporate governance, serta konsumen terlindungi,” kata Budhi M Suyitno kepada Indonesia Business Today di Jakarta, Jumat (30/1). Indonesia Business Today kembali menanyai apa pendapatnya terkait besaran harga tiket?. Apakah masih dalam taraf wajar atau malah sudah tidak wajar lagi?. “Biarkan KPPU bekerja sesuai dengan harapan masyarakat dan tunggu hasilnya sampai diumumkan oleh KPPU,” jelas Budhi. Sementara itu Sekretaris Jenderal INACA, Tengku Burhanudin mengatakan, bahwa harga tiket pesawat yang terpenting tidak mencapai lebih dari batas atas yang telah ditetapkan pemerintah. Sedangkan fuel surcharge yang dikenakan oleh perusahaan penerabangan, menurut Tengku masihlah wajar pasalnya besik tarif aftur (bahan bakar pesawat) yang normal adalah Rp 1700 per liter nah ketika bahan bakar mencapai sampai harga puluhan ribu, perusahaan penerbangan mulai mengenaikan fuel surcharge kepada konsumen. Saat ini walau harga bahan bakar sudah turun tetapi fuel surcharge masih dikenakan, menurut Tengku hal itu karena harga aftur masih dikisaran harga RP.5000/liter . mengenai besaran fuel surcharge yang dikenakan oleh perusahaan penerbangan berbeda, hal itu memang diserahkan sepenuhnya pada masing-masing perusahaan karena tergantung seberapa besar bahan bakar yang digunakan oleh tiap pesawat yang dimiliki perusahaan pesawat itu. Lion Air Ketika hal ini dikonfirmasikan ke pihak Lion Air, Direktur Lion Air, Edward Siraid menyatakan bahwa tarif tiket bersifat fleksibel, dan Lion Air telah menurunkan harga fuel surcharge. Ketika ditanya seperti yang dipertanyakan oleh KPPU, kenapa konsumen dikenakan fuel surcharge. Edward menjelaskan, hal itu terjadi pada saat harga bahan bakar sangat tinggi. Sementara perusahaan penerbangan tidak bisa menaikan tarif sesuai dengan kenaikan harga bahan bakar, karena ada peraturan pemerintah yang menetapkan tarif atas dan tarif bawah pada harga tiket pesawat. Hal ini lah yang menyebabkan perusahaan penerbangan akhirnya mengenakan fuel surcharge pada konsumen. Lebih lanjut Edward menjelaskan bahwa harga yang berlaku sekarang ini sudah merupakan harga maksimal sesuai dengan penurunan bahan bakar. Sebelumnya Ketua KPPU, Benny Pasaribu, berkata pihaknya menemukan adanya indikasi harga tidak wajar pada tarif harga tiket pesawat. Dalam pengamatan KPPU seharusnya harga tiket pesawat bisa lebih murah dibanding harga sekarang yang ditetapkan oleh para perusahaan angkutan udara. Menurut Benny, konsumen yang akan menggunakan jasa angkutan udara dikenakan tarif tiket dan fuel surcharge. Seharusnya biaya yang dikenakan kepada konsumen menurut Benny hanyalah harga tiket. Selain itu Benny juga menilai penurunan bahan bakar yang sekarang terjadi tidak diikuti oleh penurunan harga tiket pesawat secara siknifikan. Dengan pertimbangan tersebut, menurut Benny KPPU akan meminta klarifikasi dari perusahaan-perusahaan penerbangan. Namun, mengenai waktunya Benny belum dapat memastikan, karena hal ini masih dalam pembicaraan internal. Ris Tunda Impor BBM dari Kuwait JAKARTA----Melimpahnya stok Solar yang dimiliki Pertamina (Persero), memaksannya menunda kontrak impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jangka panjangnya dengan Kuwait. “Untuk kontrak pengiriman BBM selama Februari dari Kuwait sudah kita batalkan. Stok kita masih banyak,” kata Direktur Utama Pertamina (Persero), Ari Soemarno, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/1). Stok Solar Pertamina sangat banyak, sudah melebihi tanki penampungan. Kalau tidak di ekspor akan menggangu stok BBM pertamina yang lainnya. Beliau menambah jika rencana ekspor ini batal ada konsekuensinya. Perseroan harus berjuang mengubah modul produksi BBM dari kilang. Akibatnya produksi BBM yang lainnya bisa saja terhambat. Kapasitas kilang kita sudah penuh. Jika tidak lakukan ekspor konsekuensinya kemungkinan operasi kilang untuk mengolah minyak mentah perlu diturunkan dengan demikian maka kapasitas produksi yang lain juga akan berkurang. Seperti premium turun sehingga kita harus tambah impor premium. Dapat Izin Ekspor Ditur Pertamina, yang nasibnya sedang terombang-ambing oleh isupencopotannya mengklain Pertamina sudah dapat restu Pemerintah untuk ekspor Solar. Ari Soemarno berkata kami sudah minta izin pemerintah. Setahu saya surat ijinnya sudah keluar. “Kalau izin sudah dapat, boleh kan," kata Ari. Ari menambahkan izin ekspor akan kita peroleh dari Departemen Perdagangan, rekomendasi dari Ditjen Minyak Dan Gas Bumi (Migas). Omongan sang bos ini sangat bertolak belakang, pendapat Ditjen Migas. Sebelumnya Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Evita Herawati Legowo, berkata kepada wartawan pihaknya tidak akan mengizinkan Pertamina ekspor Solar. “Sepanjang dia masih impor, ngapain dia minta ekspor Solar,” ketus Evita. Evita mengakui memang kami sudah menerima proposal dari Pertamina tentang rencana ekspor solar. Kami masih memahaminya. Belum ada keputusan menyetujui atau menolaknya. Evita memang mengakui, Pertamina sudah mengajukan proposal untuk melakukan ekspor Solar. Tetapi pemerintah melihatnya, belum ada keputusan apakah setuju atau tidak. Ris World Bank dan JBIC Sumbang US$ 3 M Tender proyek listrik 10 ribu Mega Watt (MW) tahap kedua belum jalan, tetapi sumber dana sumber mulai mengalir. “World Bank dan Japan Bank International Corporation atau (JBIC). Kedua Lembaga keuangan ini berkomitmen memberikan pinjaman senilai US$ 3 miliar,” kata Direktur Utama PT Perushaan Listrik Negara (Persero) kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/1). Proyek listrik 10 ribu MW tahap kedua baru mulai ditenderkan pada April mendatang. Dengan dibagi dalam dua porsi; PLN hanya mampu membiayai pembangunannya hingga 30 persen. Sekitar 70 persen nya dipercayakan ke pengusaha listrik swasta atau Indonesia Power Producer (IPP). Meski sudah cukup untuk proyek 10.000 MW tahap kedua, namun kucuran kredit dari JBIC dan Bank Dunia belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan investasi tahun ini yang mencapai Rp 57 triliun. Wakil Direktur Utama PLN, Rudiantara, menambahkan untuk mendanai proyek PLN hingga 2011 saja, dibutuhkan US$ 4,8 miliar dan Rp 19,2 triliun. Hingga saat ini yang sudah terpenuhi adalah US$ 1,9 miliar dan Rp 15,3 triliun. Sehingga sisa kebutuhan yang belum teramankan adalah US$ 2,9 miliar dan Rp 3,9 triliun. BPP Listrik Menurun Belum ada rencana kalau Tarif listrik di turunkan walaupun biaya pokok produksi listrik (BPP) menurun. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Jacobus Purwono, secara terpisah berkata biaya pokok produksi listrik selama 2009 diperkirakan bakal menurun dari Rp 1.300 per kWh menjadi Rp 1067 per kWh. Katanya lagi, itu bukan berarti kalau tarif listrik bakal turun. Meskipun BPP sudah turun, tetapi masih di atas rata-rata biaya pokok produksi. Harga listrik masih sekitar Rp 416 per kWh sampai Rp 923 per kWh. Ris Calon Dirut Kelangkaan BBM Akibat Ulang Parpol Tertentu Pengamat Ekonomi INDEF, M Ikhsan Modjo, Jumat (30/1) berpendapat kelangkaan Kasus Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang belakangan terjadi adalah bagian dari Kampanye parpol tertentu. Bukan hanya kelalaian Pertamina (Persero) tetapi juga lebih pada partai apa yang banyak menguasai kepemilikan SPBU. Menurut M Ikhsan kalau pun Direktur Pertamina diganti, itu bukan garansi kalau kasus serupa tidak terulang lagi. Pendistribusian BBM subsidi bukan hanya tanggung jawab Pertamina semata. Di luar Pertamina juga masih ada pengusaha SPBU. Ketua Komisi VII DPR RI fraksi Golkar, Airlangga Hartanto, pada kesempatan yang sama berkata kelangkaan BBM, bukan hanya tanggung jawab Pertamina. Ada banyak pihak yang terlibat di dalamnya. “Pemerintah sangat ambil peran penting,” katanya. Ketahuan Bulan Depan Pemerintah melalui Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hilir Migas (BPH Migas) telah menugaskan tim penyidik swasta; menyelidiki apa penyebab kelangkaan BBM. Apakah kesalahan Pertamina semata atau juga ada unsur kelalaian yang dilakukan pengelolah SPBU. Anggota Komie BPH Migas, Jugi Prajogio, sebelumnya berkata tim penyidik dari BPH Migas sudah mengantongi berbagai informasi terkait kelangkaan BBM belakangan ini. Mereka (tim penyidik) baru bekerja sebulan, dan kemungkinan awal Februari public bakal tahu secara pasti apa penyebab utamanya. Calon Dirut Pertamina Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN), Sofyan Djalil, ketikan ditemui di kantornya sehabis sholat Jumat menyatakan kepada wartawan, pemerintah sudah mengantongi lima nama calon dirut. Ada yang berasal dari Pertamina adapula dari luar Pertamina. “Test akan dimulai secepatnya,” katanya. Sayangnya Sofyan sangat tertutup soal siapa nama-nama calon dirut tersebut. Bukan hanya Menneg yang tertutup. Jajaran komisaris Pertamina juga melakukan hal yang sama. Sekali pun Menneg sudah memberikan sinyal kalau calonnya sudah ada, ada lima orang. Jajaran komisaris malah sebaliknya. Mereka sangat tertutup, dan terkesan sensitive ketika mintai pendapatnya. Jajaran komisaris Pertamina mengaku kesulitan menjalankan tugasnya untuk menentukan siapa-siapa bakal calon Direktur Utama (Dirut) Pertamina (Persero) yang baru. “Ini masalah internal sih. Kami sangat sulit untuk melakukannya,” kata Anggota Komisaris Pertamina, Maizar Rachman, ketika dihubungi Indonesia Business Today, Kamis (29/1). Ketika ditanya kapan jajaran komisaris mengajukan nama-nama bakal calon Dirut Pertamina mengingat Menneg BUMN, Sofyan Djalil, sudah berulangkali meminta secara resmi kepada Jajaran komisaris. “Beliau tahu nya minta, tetapi kita yang di dalam ini sangat sulit. Pokoknya dalam waktu sekarang ini kami belum melakukan apa-apa. Nanti aja, semuanya akan jelas,” jawab Maizar Rachman. Indonesia Business Today coba menghubungi anggota Komisaris yang lainnya, Umar Said. Siapa-siapa nama bakal calon yang diajukan jajaran komisaris ke Menneg BUMN?. “Bikin nya aja belum,” katanya. Kapan komisaris menyerahkan nama-nama tersebut ke Menneg BUMN?. “belum tahu. Kami pernah bahas soal itu,” jawab nya singkat. Jawaban serupa juga pernah datang dari Komisaris Utama (Komut) Pertamina yang baru, Sutanto. “Kami belum menentukan siapa-siapa bakal calon Dirut,” katanya. Walaupun Menneg dan Jajaran Komisaris sangat tertutup soal calon dirut. Namun, pemberitaan media susah santer soal siapa saja calon dirut. Adapun nama calon dirut; Internal Pertamina; Direktur Pemasaran dan Niaga Achmad Faisal, Komisaris Pertamina Maizar Rachman, Direktur Umum Pertamina Waluyo, dan Mantan Dirut Pertamina Martiono. Calon orang luar Pertamina Mantan Dirut PT Timah Erry Riyana. Ris

IBT Edisi 30/1/2009

DPR Sepakati Volume BBM PSO 2009 Sebanyak 38.944.530 KL. Setelah melewati perdebatan yang alot antara pemerintah dengan DPR Komisi VII, akhirnya DPR Komisi VII menyetujui besaran volume BBM bersubdisi 2009. Namun, soal anggarannya pendanaannya masih perlu dibahas lebih dalam lagi. DPR bersama pemerintah telah menyepakati volume BBM PSO 2009, Premium, Solar, Kerosene total 38.944.530 KL. Adapun kuota BBM PSO 2009 sendiri terdiri dari; Premium 20.638.869 KL, Kerosene 5.804.911 KL, Solar 12.500.750 KL. Dan elpiji sebanyak 1,6 juta ton. Tercapaian kesepakatan kuota BBM PSO 2009 adalah hasil dari pembahasan yang panjang. Dimana sebelumnya sudah dibuat asumsi total kuota BBM PSO 2009 hanya 36,854 juta KL. Kemudian kepala BPH Migas, Tubagus Haryono, mengusulkan agar total kuota BBM dinaikkan menjadi 38.944.530 KL. Tubagus berkata penambahan kuota BBM, hanya diperuntukan bagi kuota Premium dan Solar. Berdasarkan perhitungan yang dibuat Gaikindo (Gabungan Asosiasi Kendaraan Bermotor Indonesia) tiap tahunnya pertumbuhan kendaraan bermotor mencapai 6 persen. Karena itulah kuota kedua jenis BBM (premium dan solar) perlu ditingkatkan masing-masing sebanyak 2,09 juta KL. Sebelumnya Premium APBN 19.444.354 KL, di usulkan dan akhirnya disetujui DPR menjadi 20.638.869 KL. Kerosene 5.804.911 KL tetap. Solar 11,605.183 KL menjadi 12.500.750 KL. Sementara untuk elpiji sudah ditetapkan menjadi 1,6 juta ton. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Evita Herawati Legowo, setelah mengikuti rapat berkata yang terpentig sekarang Pemerintah bersama DPR sudah menyepakai besaran volume nya. Sementara untuk anggarannya sendiri masih menunggu perhitungan lebih lanjut, pakai alpha. Evita menambahkan untuk asumsi ICP sudah disepakati memakai asumsi harga rata-rata minyak Indonesia (ICP) antara US$ 40 per barel sampai US$ 60 per barel. Ris Harga Gas Medco, dan Pertamina ke LNG Donggi Senoro Terlalu Murah Pemerintah belum menyetujui kesepatan harga jual gas atau gas sales agreement (GSA) yang telah ditandatangani antara Pertamina EP, Medco dengan konsorsium pengelolah kilang LNG Donggi Senoro; Pertamina, Medco dan Mitsubishi. “Harga gas US$ 2,8 per MMBtu (million British Thermal Unit) masih dilingkup corporate. Belum disetujui pemerintah,” kata Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/1). Pernyataan serupa datang dari Kepala BP Migas, Raden Priyono. Kesepakatan harga gas yang ada dalam GSA antara Pertamina EP, PT Medco Tomori belum sampai di tangan pemerintah. Menteri ESDM bisa menyatakan apakah harga tersebut pantas atau tidak. Sementara itu, Anggota DPR Komisi VII, Fraksi PDIP, Effendi Simbolon sangat tidak setuju dengan harga tersebut. “Harga US$ 2,8 per mmbtu sangat lah kecil. Karena itu, harus segera di perbaiki,” kata Effendi. Selain harga gas yang sangat murah, Effendi juga menyanyangkan kenapa kedua Perusahaan migas nasional, Medco dan Pertamina hanya memiliki sebagian kecil saham pada pembangunan kilang. “Kenapa sahamnya lebih besar dimiliki Mitsubishi, perusahaan asing. Dampak dari dominannya Mitsubishi dalam kepemilikan saham di LNG Plant Donggi Senoro, Mitsubishi lah yang memegang kendali kemana LNG akan di Jual. Mitsubishi bebas menentukan kemana LNG di salurkan. Bangsa ini tidak ada hak,” kata Effendi. Sebelumnya wakil Direktur Utama PT Pertamina, Iin Arifin, berkata kalau kesepatan harga jual gas antara downstream dengan upstream sudah melalui perhitungan yang pantas. Pertamina dan Medco menyuplai gas ke kilang LNG Donggi Senoro. Lamanya masa kontrak sekitar 15 tahun. Ris Komisaris Pertamina Ngaku Sulit Tentukan Calon Dirut Jajaran komisaris Pertamina mengaku kesulitan menjalankan tugasnya untuk menentukan siapa-siapa bakal calon Direktur Utama (Dirut) Pertamina (Persero) yang baru. “Ini masalah internal sih. Kami sangat sulit untuk melakukannya,” kata Anggota Komisaris Pertamina, Maizar Rachman, ketika dihubungi Indonesia Business Today, Kamis (29/1). Ketika ditanya kapan jajaran komisaris mengajukan nama-nama bakal calon Dirut Pertamina mengingat Menneg BUMN, Sofyan Djalil, sudah berulangkali meminta secara resmi kepada Jajaran komisaris. “Beliau tahu nya minta, tetapi kita yang di dalam ini sangat sulit. Pokoknya dalam waktu sekarang ini kami belum melakukan apa-apa. Nanti aja, semuanya akan jelas,” jawab Maizar Rachman. Indonesia Business Today coba menghubungi anggota Komisaris yang lainnya, Umar Said. Siapa-siapa nama bakal calon yang diajukan jajaran komisaris ke Menneg BUMN?. “Bikin nya aja belum,” katanya. Kapan komisaris menyerahkan nama-nama tersebut ke Menneg BUMN?. “belum tahu. Kami pernah bahas soal itu,” jawab nya singkat. Jawaban serupa juga pernah datang dari Komisaris Utama (Komut) Pertamina yang baru, Sutanto. “Kami belum menentukan siapa-siapa bakal calon Dirut,” katanya. Secara terpisah, Menneg BUMN, Sofyan Djalil, menyatakan kalau pihaknya sudah mengantongi 3 sampai 5 nama bakal calon dirut Pertamina. Sofyan Djalil, kepada wartawan berkata pihaknya sudah mengantongi 3 sampai 5 nama bakal calon. Setelah nama bakal calon sudah ada tinggal mencari waktu yang tepat untuk lakukan fit and proper test. “Mudah-mudahan sampai akhir minggu ini beres, jadi bisa keluar namanya,” kata Sofyan. Setelah calon nya ada baru kita melakukan fit and proper test yang akan melibatkan, Menteri ESDM juga. Ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (29/1), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, berkata hingga saat ini saya belum menerima pemberitahuan dari Menneg BUMN tentang acara fit and proper test calon dirut Pertamina. “Saya belum menerima informasi kapan dilakukan fit and proper test,” kata Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro. Purnomo Yusgiantoro menambahkan hingga kini nama-nama calon nya pun belum diketahui secara pasti. Kami dari departemen teknis hanya ikut memberikan fit and proper test. Soal siapa-siapa bakal calon nya itu urusan korporat. “Biasanya sih yang mengajukan nama bakal calon itu jajaran komisaris Pertamina dan juga Pemerintah, melalui Menneg BUMN. Setelah nama calon sudah siap baru dilakukan fit and proper test,” tandas Purnomo. Seruan supaya segera dilakukannya pergantian pada seluruh direksi Pertamina terus berdatangan. Komisi Energi DPR RI hampir semuanya menginginkan segera dilakukannya perombakan direksi. “Ari Soemarno sudah gagal melakukan tugasnya. Sudah sepantasnya di ganti sekarang,” kata anggota DPR Komisi VII Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, kepada wartawan. Arwah Zainudin Di sela-sela rapat kordinasi tentan Asumsi Kuota BBM PSO 2009, Gedung DPR Komisi VII, Kamis (29/1), Effendi Simbolo, juga menyayangkan tindakan pertamina yang terkesan tidak menghiraukan korban kebakaran Depo Plumpang. “Sampai saat ini Pertamina malah belum mengakui secara jelas kalau korban manusia yang ditemukan disekitar Tanki BBM yang terbakar beberapa waktu lalu adalah karyawan Pertamina. Mayat nya pun hingga kini belum diserahkan ke pihak keluarga. Padahal jelas-jelas itu adalah karyawan Pertamina (Satpam Depo),” kata Effendi Simbolon. Effendi pun meminta agar pemerintah segera memulangkan jenasah ke rumah dukanya. Sebelumnya, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, pekan lalu. Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina, Achmad Faisal, berkata korban yang meninggal kemungkinan karyawan Pertamina, Zainudin. Satpam yang bertugas di depo Plumpang. “Hingga kini satpam kami (Zainudin) belum juga melapor. Tetapi soal mayat yang ditemukan kami belum bisa menyatakan secara resmi karena sudah dibawah pihak berwajib (Kapolri). Biarlah pihak yang berwajib yang mengidentifikasinya,”katanya. Ris BBN Bakal Dapat Subsidi Rp 1.000 per Liter Setelah sempat menghentikan sementara bisnisnya, menghentikan pengiriman Bahan bakar Nabati (BBN) ke Pertamina. Dan bahkan ada yang tutup, lantara harga jual BBN yang sangat murah dari ongkos produksinya. Investor pun mulai bangkit lagi seiring akan disahkannya keputusan BBN akan di subsidi Pemerintah. “Rencananya BBM akan di subsidi Rp 1.000 per liter,” kata Direktu Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Evita Herawati Legowo, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/1). Evita menambahkan Pemerintah mengusulkan alokasi subsidi untuk Bahan Bakar Nabati (BBN) dalam RAPBN-P 2009 sebesar Rp 774,46 miliar. "Pemerintah mengusulkan supaya dianggarkan sekitar Rp 1.000 per liter BBN. Tambahan Rp 1.000 per liter adalah jatah subsidi manakala harga BBN lebih mahal dari BBM. Banyaknya produsen BBN yang terpaksa mengurangi atau menghentikan pasokan BBN untuk Pertamina, serta harga BBN lebih tinggi daripada harga BBM,” kata Evita. Pendapat serupa datang dari Ketua Asosiasi Produsen Bio fuel Indonesia (Aprobi). Ketua Aprobi, Paulus Tjakrawan, ketika dihubungi Indonesia Business Today berkata produsen BBN sangat berharap pemerintah dan DPR menyetujui kalau BBN di subsidi. “Di Negara manapun, pemerintahnya sangat mendukung program pengembangan bahan bakar nabati ini. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan menyediaakan incentive. Untuk produsen yang ada di Indonesia, model incetivenya dapat berupa penyediaan subsidi, seperti yang sedang di bahas bersama DPR,” kata Paulus. Ketika ditanya bagaimana dengan besaran subsidi Rp 1.000 per liter. Apakah sudah cukup memberikan keuntungan bagi investor BBN. Paulus berkata soal besaran subsidi per liter, masih bisa dibicarakan lagi. Yang terpenting sekarang pemerintah bersama DPR setuju dulu penetapan dasarnya kalau BBN juga di subsidi. Secara terpisah, Presiden Direktur PT Eterindo Wahanatama Tbk, Immanuel Sutarto, berkata kepada Indonesia Business Today, pada intinnya produsen sangat dukung rencana BBN bakal dapat subsidi. Itu akan sangat membantu pengembangan BBN di tanah air. Sementara itu, Komisi VII DPR RI belum memastikan apakah setuju kalau BBN di subsidi Rp 1.000 per liter. Namun, “pada intinya komisi VII sudah menyetujui prinsip dasar. Kalau BBN dapat subsidi,” kata ketua Komisi VII DPR RI, Airlangga Hartanto. Formula Harga Setelah melewati perdebatan yang panjang, Pertamina menginginkan agar patokan harga BBM tetap memakai acuan harga rata-rata minyak Singapura (MOPS). Sementara Produsen menginginkan patokan harga BBM mengikuti acuan harga BBN Internasional; Argus dan Bloomberg. Akhirnya kedua belah pihak menyepakai satu acuan harba BBN. Pemerintah, Produsen dan Konsumen sudah menyepakati formula harga BBN; indeks harga rata-rata BBN Asia Tenggara ditambah Indeks harga BBN Domestik dibagi 2. Evita berkata formula ini adalah perpaduan antara apa yang di inginkan pertamina (Konsumen) dan Produsen. Evita Herawati menambahkan selama 2009; bio premium dengan campuran BBN sebanyak 1persen, sebanyak 194.444 kilo liter yang membutuhkan tambahan subsidi Rp 194,4 miliar. Dan bio solar dengan campuran BBN sebanyak 5 persen, volume nya sebanyak 580.025 kilo liter dengan tambahan subsidi sebesar Rp 580,02 miliar. Sehingga total volume BBN yang akan diberikan subsidi adalah 774.469 kilo liter dengan total tambahan subsidi Rp774,46 miliar. Ris Ekspor Mitan oke, Solar Jangan JAKARTA---Niat Pertamina (Persero) untuk mengekspor bahan bakar minyak (BBM), jenis Solar tidak direstui Pemerintah. Pemerintah berpendapat Solar sulit untuk di ekspor karena hingga kini Pertamina masih saja mengimpor Solar. “Sepanjang Pertamina masih mengimpor BBM (Solar). Akan sulit bagi mereka untuk melakukan ekspor Solar,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Evita Herawati Legowo, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/1). Selain karena Pertamina masih mengimpor BBM. Juga ada peraturan pemerintah yang melarang akan hal ini. Karena itu, Pertamina sulit untuk merealisasikan keinginannya. Dalam Pelpres No 71/2005 telah atur; pasal 6 tentang penunjuakan badan usaha pelaksana public service obligation (PSO), Dalam pasal 9 berbunyi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilarang mengekspor jenis BBM tertentu. Ketika ditanya apakah Pertamina telah memberitahukan rencana ekspor Solar ke Pemerintah. Evita menjawab, kami telah menerima proposal Pertamina. Volume nya juga ada. Namun, kami masih harus mempelajarinya apakah memang boleh atau tidak. Yang terpenting selama mereka masih impor BBM, rencana ekspor Solar tidak mungkin berjalan. Evita menambahkan sementara untuk minyak tanah (Mitan) sepertinya tidak masalah. Pertamina sudah tidak mengimpor minyak tanah lagi. Kelebihan minyak tanah sebagai hasil dari kegiatan konversi boleh mereka (Pertamina) ekspor. Namun, untuk memperoleh izin impor tidak hanya melalui kementrian ESDM. Perlu ada izin ekspor dari Menteri Perdagangan atau yang terkait lainnya. Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina, Ari Hernanto Soemarno, pernah menyatakan stok solar dan premium Pertamina sangat banyak. Kelebihan persediaan mitan sebagai dampak berhasilnya program konversi mitan ke gas elpiji. Semetara melimpahnya stok solar disebabkan oleh semakin berkurangnya pemakaian solar oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. Adapun jenis BBM yang akan di ekspor adalah stok solar berkadar sulfur 3.500 ppm yang dimilikinya. Karena biaya penyimpanan lebih mahal. Ari menambahkan karena stok solar kita banyak maka perlu mereschedule kembali kuota impor solar dari Kuwait sebesar 1,8 juta barel per bulan. Kita sudah minta tunda pengirimannya. Padahal selama ini PLN adalah konsumen Solar terbanyak. Perusahaan Listrik Negara ini mengkonsumsi Solar dalam volume yang banyak, untuk menghidupkan pembangkitnya. Tetapi dengan mulai berhasilnya program gasifikasi PLN, menggunakan sumber energi lain di luar BBM seperti Gas dan Batu bara, maka praktis konsumsi akan BBM Pertamina berkurang. Ris

Berita Indonesia Business Today 29/1/2009

28/1/2009 Harga Bahan Pokok Bisa Turun 3 Persen JAKARTA----Masyarakat masih menanti dampak turunan dari harga bahan bakar minyak (BBM) yang sudah diturunkan hingga tiga kali. Harga bahan makanan dan olahan akan bisa turun. “Sebagai dampak langsungnya bahan kebutuhan pokok bisa turun antara 1 persen sampai 3 persen. Dalam satu, dua atau tiga bulan ke depan harga bahan makanan dan olahan bisa baru bisa turun hingga 10 persen,” kata Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/1). Mari menambahkan penurunan harga BBM tidak membawah dampak yang berarti bagi pengurangan ongkos produksi perusahaan. Komponen biaya BBM dalam struktur biaya produk pertanian hanya 7 persen sampai 10 persen, sedangkan untuk industri bisa mencapai 8 persen sampai 15 persen. "Misalnya penurunan BBM sebesar 15 persen, hanya akan berpotensi menurunkan harga 0,7 persen sampai 1 persen" imbuhnya. Ada hal lain yang justru memegang peran terbesar dalam komponen produksi dan distribusi barang-barang. Tarif transporatasi sangat memegang peran penting. Hampir 20 persen dari ongkos operasional perusahaan adalah untuk transportasi. Baik untuk pendistribusian bahan baku maupun barang jadi, hasil olahan. Kalau ingin agar harga barang-barang segera turun, kuncinya masih pada sejauhmana Organda menurunkan tarif pengiriman barang. Selain tarif transportasi berkurangnya biaya perusahaan khusus untuk sewa listrik juga memberikan dampak yang berarti bagi produsen bahan makanan dan olahan. Pemerintah telah menurunkan besaran tarif listrik industri. Sebelumnya Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi, berkata turunnya harga BBM, tarif transportasi, serta tarif listrik akan memberikan dampak kepada harga barang. Harga barang-barang bisa turun hingga 10 persen. Namun, momentum penurunannya bisa terlihat dalam dua atau tiga bulan ke depan. Minyakita di jual Rp 6.000 per liter Mari Elka Pangestu juga mengungkapkan pemerintah telah meluncurkan secara resmi produk Minyakita. Pada peluncuran kali ini minyakita dijual dengan harga Rp 6.000 per liter langsung kepada konsumen rumah tangga sasaran berpendpatan rendah. Sementara harga dipasar tradiasional ditargetkan Rp 300-500 per liter di atas minyak goreng curah karena sudah dikemas. dan Rp 2.000-3.000 per liter di bawah minyak goreng kemasan premium. Pemerintah telah mengalokasikan Rp 800 m kebutuhan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) minyakita dan minyak curah. dana tersebut telah diberikan kepada produsen minyak goreng yang ikut berpartisipasi dalam program minyakita. Produsen yang secara resmi memproduksi Minyakita terdiri dari 24 perusahaan diantaranya Wilmar, Salim Ivomas Pratama, Sinar Mas, Musim Mas, Panca Nabati, Prakarsa, Astra Agro lestari, Asian Agri, Darmex Oil & Fat. Ris Harga Listrik IPP Naik, TDL belum Dinaikkan Keputusan pemerintah, departemen energi dan sumber daya mineral (ESDM) untuk menaikkan sedikit patokan harga listrik swasta (independent power producer atau IPP) ke Perusahaan Iistrik Negara (Persero) tidak akan mengatrol tarif dasar listrik (TDL) PLN ke konsumen. "Kalau besaran TDL adalah kebijakan Pemerintah, yang saat ini rata-rata sekitar 6,5 cents/kWh, karena mendapatkan subsidi Pemerintah," kata Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE), Jacobus Purwono, kepada Indonesia Business Today, di Jakarta, Rabu (28/1). Jacobus menambahkan persoalan tarif dasar listrik bukan kewenangan ESDM semata. Perlu ada kordinasi dengan pemerintah. Serta ada UU yang mengaturnya. Harga beli dari swasta ditetapkan masih dibawah biaya pokok produksi listrik PLN. Saat ini biaya pokok PLN di pembangkit sekitar 9 cents dan di titik konsumen 10,5 cents. Artinya biaya pokok produksi listrik PLN masih masih lebih besar dari harga jual listrik ke konsumen. Sebelumnya Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), Fahmi Mochtar, menuturkan urusan terkait besaran tarif dasar listrik sudah di luar kewenangan Perseroan. Tarif adalah urusan pemerintah. Fahmi melanjutkan kalau melihat perbedaan yang mencolok antara besaran pokok produksi listrik dengan harga jual ke konsumen yang berlaku sekarang seharusnya tarif listrik bisa dinaikkan. Tetapi pemerintah mungkin memiliki pertimbangan-pertimbangan lain. Seperti diketahui, dalam waktu dekat pemerintah akan menaikkan harga listrik swasta ke PLN. Jika sebelumnya, harga listrik IPP ke PLN hanya sekitar US$ 4,5 sen per kWh. Dalam waktu dekat Pemerintah akan menaikkannya. Adapun kisaran yang bakal diambil adalah US$ 5,8 sen sampai US$ 8,8 sen per kWh. Secara terpisah ketua umum himpunan pengusaha muda Indonesia (Hipmi), Erwin Aksa, berkata sangat mendukung rencana pemerintah menaikkan sedikit tarif beli listrik oleh PLN. Erwin menilai tarif yang berlaku selama ini sangat rendah. Sehingga menghambat investasi di sektor kelistrikan. Tambahnya pengusaha berpikir seribu kali untuk menanamkan investasinya. Sebab jika keadaan ini berlanjut pengusaha sulit berkembang, apalagi dengan keuntungan yang sangat kecil itu perbankan enggan memberikan pinjaman. Dengan harga yang baru kemungkinan bisa menarik hati investor untuk ikut berinvestasi di sektor kelistrikan. Pada proyek listrik 10 ribu MW tahap kedua, Perusahaan listrik Negara sangat membutuhkan kehadiran investor swasta. Perseroan telah menetapkan porsi berbeda dalam penyelesaian proyek listrik 10 ribu tahap kedua; PLN hanya mampu mendanai 30 persen, 70 persen nya berharap pada IPP. Proses tender proyek listrik dilakukan pada April mendatang. Ris Harga Vigas Pertamina Turun Badan Usaha Lain Silakan Bisnis Avtur, dan LPG Pertamina (Persero) tidak setuju kalau dirinya sudah memonopoli bisnis gas elpiji di tanah air. Badan usaha lain boleh ikut dalam bisnis elpiji. Selain bisnis elpiji perusahaan migas lain nya bisa juga bergerak dalam bisnis Avtur. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Adi Subagyo, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/1) berkata tidak ada yang melarang perusahaan lain berbisnis avtur. Silakan saja berbisnis. “Shell sudah ikut berbisnis Avtur. Joint dengan Pertamina. Badan usaha lain pun bisa masuk ke bisnis ini,” kata Adi Subagyo. Sebelumnya, Direktur Utama Persero, Ari Soemarno, berkata Pertamina telah menggaet Shell untuk memasok avtur kepada maskapai asing pelanggan Shell yang sedang parkir di Bandara Soekarno Hatta. Dengan kerjasama ini memudahkan pelanggan Shell sehingga tak harus mengisi tangkinya di singapura. Untuk kedepannya kerjasama Pertamina Shell akan berlanjut di Bandara Ngurah Rai, Bali. Menurut Ari, kebutuhan avtur di Indonesia mencapai 2,5 juta kiloliter dari dalam negeri hanya mampu menyediakan 2 juta kiloliter. Sehingga sisanya sebanyak 500 ribu kiloliter harus diimpor. Adi Subagyo menambahakan avtur bukan termasuk barang yang disubsidi pemerintah. Karena itu, peluang perusahaan swasta lain untuk berbisnis avtur sangat terbuka. “Bukan hanya Pertamina dan Shell, petronas juga bisa,” katanya. Selama ini pertamina boleh dibilang hanya satu-satunya pemain yang melayani pembelian avtur di Indonesia. Perseroan juga tengah menghadapi tuduhan melakukan monopoli dalam bisnis elpiji di tanah. Komisi Pemberantas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengindikasikan hal tersebut. Dimana Pertamina adalah pemain tunggal dalam bisnis elpiji dan terkadang juga berperan sebagai regulator. Terutama dalam bisnis elpiji 12 kg dan 50 kg. Menanggapi anggapan tersebut Pertamina Persero, melalui VP Communications, Anang Rizkani Noor, menjelaskan bisnis LPG tidak ditataniagakan seperti BBM atau PSO lain sehingga tidak ada alasan bagi Pertamina untuk memonopoli penjualan LPG. Artinya pemain migas manapun, asal memenuhi persyaratan regulasi dapat ikut menjual LPG di Indonesia seperti Pertamina. Anang menambahkan meski tidak ditataniagakan, hingga saat ini belum ada pemain migas lain yang melakukan penjualan LPG, karena harga LPG di Indonesia belum masuk pada titik harga keekonomiannya. Sebagai contoh, untuk produk LPG rumah tangga ukuran 12 kg, Pertamina masih menanggung rugi karena menjual dengan harga yang di bawah harga yang layak secara bisnis yang mengacu pada harga pasar internasional. Harga Vi-gas Turun Pada perkembangan lain, VP Communications Pertamina, Anang Noor, juga menginformasikan kalau Perseroan telah menurunkan harga jual Vi-gas, dari semula Rp 3.800 per liter menjadi Rp 3,600 per liter. Penurunan tersebut dapat dinikmati oleh konsumen Vi-gas mulai kemarin. Adapun SPBU Pertamina yang menjual Vi-gas ada di SPBU yang menjual Vi-gas saat ini adalah SPBU Jl. Abdul Muis, SPBU Jl. Pramuka dan SPBU Jl. HR Rasuna Said. Vi-gas adalah jenis bahan bakar gas kendaraan produk Pertamina atau liquefied Gas for Vehicle. Vi-gas memiliki oktan number mencapai 98 dan kadar Co2 183,9 gram per kilo meter. Ris Harus Dari Orang Dalam Jajaran Komisaris Pertamina Belum Siapkan Nama Calon Dirut Kendatipun Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN), Sofyan Djalil, telah meminta secara resmi kepada jajaran komisaris Pertamina untuk sesegera mungkin mengajukan nama bakal calon Direktur Utama Pertamina ke Menneg BUMN untuk segera dilakukan fit and proper test. Hingga kini jajaran komisaris belum menyiapkan siapa-siapa bakal calon yang dapat mereka usung. Komisaris Utama Pertamina (Persero), Sutanto, ketika dihubungi Indonesia Business Today di Jakarta, Rabu (28/1) berkata pihaknya bersama komisaris yang lainnya belum mempersiapkan nama-nama calon dirut pertamina. “Kami belum mempersiapkannya, masih rapat ke dalam,” kata Sutanto singkat. Ketika Indonesia Business Today berkata Menneg BUMN meminta agar jajaran komisaris dalam pekan ini juga harus mengajukan nama-nama calon dirut. Sutanto berkata itu kan permintaan dari beliau, tetapi dari kami nya belum. Sutanto pun belum bisa memastikan kapan pihaknya dapat memasukan nama-nama yang diminta Menneg BUMN. “Kami belum tahu kapan akan diserahkan. Sekarang ini kami belum mendapatkannya,” katanya. Kursi Iin Juga Terancam Bukan hanya kursi sang Direktur Utama Pertamina (Persero) yang tergoyang, posisi wakil Dirut pun juga sedang terancam. Wakil Direktur Utama Pertamina, Iin Arifin Takyan, juga bajak tergusur. Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN), Sofyan Djalil, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/1) berkata pemerintah akan mempertimbangkan apakah hanya dirut atau juga wadirut yang akan di ganti. "Yang dicari adalah Dirut, namun pilihannya bisa satu dirut saja atau dirut dan wadirut. Yang lain kita tetap aja dulu. Karena ini masalah sensitif," ujar Sofyan Djalil. Sementara siapa yang bakal menduduki posisi dirut dan wadirut, Menneg sekali lagi melempar tanggung jawab ke komisaris pertamina. Soal pengajuan bakal calon, kami masih menanti nama-nama yang diajukan jajaran komisaris Pertamina. “Jika nama-namanya sudah masuk. Segera dilakukan fit and proper test. Paling hanya berlangsung sehari. Fif and proper test akan dilakukan bersama Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan juga Komisaris Utama Pertamina Sutanto. Dirut Harus Orang Dalam Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Demokrat, Soetan Bhatoegana, berkata kepada wartawan yang layak menduduki posisi Direktur Utama Pertamina harus orang dalam. Dibesarkan di Pertamina, mempunyai pengetahuan yang luas terhadap pertamina, baik hulu atau pun hilir. Soetan Bhatoegana berkata kalau yang dipilih sosok dari luar pertamina, yang saya takutkan nanti terjadi aksi penolakan dari orang dalam pertamina. Selain itu, sosok dirut Pertamina harus tegar, tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan siapa pun. Track recordnya harus bagus. Anggota DPR Komisi VII, Fraksi PAN, Alvien Lie, ketika dihubungi Indonesia Business Today, Selasa (27/1) berkata yang pantas menduduki posisi Direktur Utama Pertamina harus memenuhi dua kriteria; ertama; harus memiliki pengetahuan yang lebih di kegiatan usaha Migas dan gas bumi, baik hulu maupun hilir. Kedua; tidak cepat terpengaruh oleh siapa pun. Terutama menyongsong pemilu yang akan datang. Dirut Pertamina harus kuat terhadap pengaruh dari luar, sekalipun dari penguasa negeri ini. Seperti diketahui kalau dilihat dari isu-isu yang tengah beredar ada beberapa nama dari orang dalam Pertamina yang sering dihubungkan bakal menduduki posisi Ari Soemarno, sebagai berikut; Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Achmad Faisal, Komisaris Pertamina Maizar Rachman, dan Direktur Umum Waluyo. Pengamat Perminyakan Kurtubi kepada, Indonesia Business Today, berkata kriteria calon Dirut Pertamina; mengerti bisnis dan industri perminyakan secara mumpuni, peka terhadap penderitaan rakyat dan tidak ada track record yg merugikan Pertamina. Nama-nama yang bisa dipertimbangkan; Martiono mantan dirut, Harry Purnomo mantan direktur pemasaran, Agus Haryanto direktur PT Badak, Salis direktur Pertamina Cepu, Mustiko Saleh Mantan Wadirut Pertamina. Dari sekian nama yang sering dihubungkan sebagai kandidat Dirut Pertamina; Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Achmad Faisal, Direktur Umum Pertamina, Waluyo, serta mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, Erry Riyana semuanya mengaku belum mendapat pemberitahuan dari pemerintah, termasuk dari jajaran komisaris Pertamina. Achmad Faisal ketika dihubungi Indonesia Business Today, Selasa (27/1) mengaku tidak tahu-menahu soal isu kalau dirinya sudah dibidik menggantikan Ari Soemarno. “Saya tidak pernah diberitahu soal isu pencalonan. Semua isu tersebut tidak benar adanya,” kata Achmad Faisal. Pengakuan serupa sebelumnya datang dari Waluyo dan Erry Riyana. Kami belum pernah diberitahu soal calon dirut Pertamina. Ris

Pergantian Komisaris Pertamina

Harus Dari Orang Dalam Jajaran Komisaris Pertamina Belum Siapkan Nama Calon Dirut Kendatipun Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN), Sofyan Djalil, telah meminta secara resmi kepada jajaran komisaris Pertamina untuk sesegera mungkin mengajukan nama bakal calon Direktur Utama Pertamina ke Menneg BUMN untuk segera dilakukan fit and proper test. Hingga kini jajaran komisaris belum menyiapkan siapa-siapa bakal calon yang dapat mereka usung. Komisaris Utama Pertamina (Persero), Sutanto, ketika dihubungi Indonesia Business Today di Jakarta, Rabu (28/1) berkata pihaknya bersama komisaris yang lainnya belum mempersiapkan nama-nama calon dirut pertamina. “Kami belum mempersiapkannya, masih rapat ke dalam,” kata Sutanto singkat. Ketika Indonesia Business Today berkata Menneg BUMN meminta agar jajaran komisaris dalam pekan ini juga harus mengajukan nama-nama calon dirut. Sutanto berkata itu kan permintaan dari beliau, tetapi dari kami nya belum. Sutanto pun belum bisa memastikan kapan pihaknya dapat memasukan nama-nama yang diminta Menneg BUMN. “Kami belum tahu kapan akan diserahkan. Sekarang ini kami belum mendapatkannya,” katanya. Kursi Iin Juga Terancam Bukan hanya kursi sang Direktur Utama Pertamina (Persero) yang tergoyang, posisi wakil Dirut pun juga sedang terancam. Wakil Direktur Utama Pertamina, Iin Arifin Takyan, juga bajak tergusur. Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN), Sofyan Djalil, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/1) berkata pemerintah akan mempertimbangkan apakah hanya dirut atau juga wadirut yang akan di ganti. "Yang dicari adalah Dirut, namun pilihannya bisa satu dirut saja atau dirut dan wadirut. Yang lain kita tetap aja dulu. Karena ini masalah sensitif," ujar Sofyan Djalil. Sementara siapa yang bakal menduduki posisi dirut dan wadirut, Menneg sekali lagi melempar tanggung jawab ke komisaris pertamina. Soal pengajuan bakal calon, kami masih menanti nama-nama yang diajukan jajaran komisaris Pertamina. “Jika nama-namanya sudah masuk. Segera dilakukan fit and proper test. Paling hanya berlangsung sehari. Fif and proper test akan dilakukan bersama Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan juga Komisaris Utama Pertamina Sutanto. Dirut Harus Orang Dalam Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Demokrat, Soetan Bhatoegana, berkata kepada wartawan yang layak menduduki posisi Direktur Utama Pertamina harus orang dalam. Dibesarkan di Pertamina, mempunyai pengetahuan yang luas terhadap pertamina, baik hulu atau pun hilir. Soetan Bhatoegana berkata kalau yang dipilih sosok dari luar pertamina, yang saya takutkan nanti terjadi aksi penolakan dari orang dalam pertamina. Selain itu, sosok dirut Pertamina harus tegar, tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan siapa pun. Track recordnya harus bagus. Anggota DPR Komisi VII, Fraksi PAN, Alvien Lie, ketika dihubungi Indonesia Business Today, Selasa (27/1) berkata yang pantas menduduki posisi Direktur Utama Pertamina harus memenuhi dua kriteria; ertama; harus memiliki pengetahuan yang lebih di kegiatan usaha Migas dan gas bumi, baik hulu maupun hilir. Kedua; tidak cepat terpengaruh oleh siapa pun. Terutama menyongsong pemilu yang akan datang. Dirut Pertamina harus kuat terhadap pengaruh dari luar, sekalipun dari penguasa negeri ini. Seperti diketahui kalau dilihat dari isu-isu yang tengah beredar ada beberapa nama dari orang dalam Pertamina yang sering dihubungkan bakal menduduki posisi Ari Soemarno, sebagai berikut; Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Achmad Faisal, Komisaris Pertamina Maizar Rachman, dan Direktur Umum Waluyo. Pengamat Perminyakan Kurtubi kepada, Indonesia Business Today, berkata kriteria calon Dirut Pertamina; mengerti bisnis dan industri perminyakan secara mumpuni, peka terhadap penderitaan rakyat dan tidak ada track record yg merugikan Pertamina. Nama-nama yang bisa dipertimbangkan; Martiono mantan dirut, Harry Purnomo mantan direktur pemasaran, Agus Haryanto direktur PT Badak, Salis direktur Pertamina Cepu, Mustiko Saleh Mantan Wadirut Pertamina. Dari sekian nama yang sering dihubungkan sebagai kandidat Dirut Pertamina; Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Achmad Faisal, Direktur Umum Pertamina, Waluyo, serta mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, Erry Riyana semuanya mengaku belum mendapat pemberitahuan dari pemerintah, termasuk dari jajaran komisaris Pertamina. Achmad Faisal ketika dihubungi Indonesia Business Today, Selasa (27/1) mengaku tidak tahu-menahu soal isu kalau dirinya sudah dibidik menggantikan Ari Soemarno. “Saya tidak pernah diberitahu soal isu pencalonan. Semua isu tersebut tidak benar adanya,” kata Achmad Faisal. Pengakuan serupa sebelumnya datang dari Waluyo dan Erry Riyana. Kami belum pernah diberitahu soal calon dirut Pertamina. Ris

Bisnis Avtur dan LPG

Harga Vigas Pertamina Turun Badan Usaha Lain Silakan Bisnis Avtur, dan LPG Pertamina (Persero) tidak setuju kalau dirinya sudah memonopoli bisnis gas elpiji di tanah air. Badan usaha lain boleh ikut dalam bisnis elpiji. Selain bisnis elpiji perusahaan migas lain nya bisa juga bergerak dalam bisnis Avtur. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Adi Subagyo, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/1) berkata tidak ada yang melarang perusahaan lain berbisnis avtur. Silakan saja berbisnis. “Shell sudah ikut berbisnis Avtur. Joint dengan Pertamina. Badan usaha lain pun bisa masuk ke bisnis ini,” kata Adi Subagyo. Sebelumnya, Direktur Utama Persero, Ari Soemarno, berkata Pertamina telah menggaet Shell untuk memasok avtur kepada maskapai asing pelanggan Shell yang sedang parkir di Bandara Soekarno Hatta. Dengan kerjasama ini memudahkan pelanggan Shell sehingga tak harus mengisi tangkinya di singapura. Untuk kedepannya kerjasama Pertamina Shell akan berlanjut di Bandara Ngurah Rai, Bali. Menurut Ari, kebutuhan avtur di Indonesia mencapai 2,5 juta kiloliter dari dalam negeri hanya mampu menyediakan 2 juta kiloliter. Sehingga sisanya sebanyak 500 ribu kiloliter harus diimpor. Adi Subagyo menambahakan avtur bukan termasuk barang yang disubsidi pemerintah. Karena itu, peluang perusahaan swasta lain untuk berbisnis avtur sangat terbuka. “Bukan hanya Pertamina dan Shell, petronas juga bisa,” katanya. Selama ini pertamina boleh dibilang hanya satu-satunya pemain yang melayani pembelian avtur di Indonesia. Perseroan juga tengah menghadapi tuduhan melakukan monopoli dalam bisnis elpiji di tanah. Komisi Pemberantas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengindikasikan hal tersebut. Dimana Pertamina adalah pemain tunggal dalam bisnis elpiji dan terkadang juga berperan sebagai regulator. Terutama dalam bisnis elpiji 12 kg dan 50 kg. Menanggapi anggapan tersebut Pertamina Persero, melalui VP Communications, Anang Rizkani Noor, menjelaskan bisnis LPG tidak ditataniagakan seperti BBM atau PSO lain sehingga tidak ada alasan bagi Pertamina untuk memonopoli penjualan LPG. Artinya pemain migas manapun, asal memenuhi persyaratan regulasi dapat ikut menjual LPG di Indonesia seperti Pertamina. Anang menambahkan meski tidak ditataniagakan, hingga saat ini belum ada pemain migas lain yang melakukan penjualan LPG, karena harga LPG di Indonesia belum masuk pada titik harga keekonomiannya. Sebagai contoh, untuk produk LPG rumah tangga ukuran 12 kg, Pertamina masih menanggung rugi karena menjual dengan harga yang di bawah harga yang layak secara bisnis yang mengacu pada harga pasar internasional. Harga Vi-gas Turun Pada perkembangan lain, VP Communications Pertamina, Anang Noor, juga menginformasikan kalau Perseroan telah menurunkan harga jual Vi-gas, dari semula Rp 3.800 per liter menjadi Rp 3,600 per liter. Penurunan tersebut dapat dinikmati oleh konsumen Vi-gas mulai kemarin. Adapun SPBU Pertamina yang menjual Vi-gas ada di SPBU yang menjual Vi-gas saat ini adalah SPBU Jl. Abdul Muis, SPBU Jl. Pramuka dan SPBU Jl. HR Rasuna Said. Vi-gas adalah jenis bahan bakar gas kendaraan produk Pertamina atau liquefied Gas for Vehicle. Vi-gas memiliki oktan number mencapai 98 dan kadar Co2 183,9 gram per kilo meter. Ris

Pemerintah Tak Gentar Jika Diarbitrase Exxon

JAKARTA---Pemerintah nampaknya tidak bergeming dengan plan of development yang diajukan ExxonMobil Indonesia atas Blok Natuna D Alpha. “Pemerintah tetap berpatokan pada keputusan sidang cabinet yang telah menterminasi status Exxon atas blok Natuna,” Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro kepada wartawan, Senin (12/1). Purnomo Yusgiantoro menambahkan kontrak ExxonMobile untuk pengelolaan blok Natuna sebenarnya telah automatecally terminated sejak tahun 2005. Pasalnya, pihak Exxon tidak melakukan pengembangan di blok tersebut. "Natuna tidak akan ada rapat kabinet membahas itu, karena kalusul kontraknya menyebutkan jika tidak ada pengeolahan akan di terminasi secara otomatis," ujar Purnomo. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala BP Migas R Priyono, ia mengatakan berkas POD yang diajukan Exxon pada 30 Desember lalu itu tidak akan diproses. "Berkasnya tidak akan kita proses, karena kontrak tersebut telah habis sejak tahun 2005 karena tidak ada pengelolaan," ujar Priyono. Ketika ditanya apakah pemerintah tidak khawatir kalau seandainya Exxon mengadukan hal ini ke pengadilan Arbitrase Internasional?. Priyono berkata pemerintah tidak gentar kalau seandainya Exxon benar membawahnya ke Arbitrase Internasiona (AI). Sebelumnya, Vice President Public Affairs ExxonMobil Maman Budiman berkata kebijakan perusahaannya memasukan plan of development blok natuna dalam rencana proyek 2009 adalah bukti bahwa Exxon tetap komit pada kontrak awal. Pemerintah Harus Tegas Mantan ketua MPR RI, Amien Rais, kembali buka suara sola keberadaan Exxon di Blok Natuna D Alpha. Amien Rais berpendapat status Exxon di Natuna sangat bergantung keberanian pemerintah apakah berani memutuskan nya atau bagaimana. Karena itu pemerintah harus berani dalam mengambil keputusan. Pria yang akan dicalonkan sebagai presiden pada pemilu 2009 ini sudah dikenal berani ketika berbicara soal kontrak investor asing. Dia selalu menyerukan agar semua kontraktor asing mematuhi peraturan yang ada di negeri ini. Mas Amien ini melanjutkan selama beberapa waktu terakhir, masyarakat selalu di suguhi dengan berbagai pernyataan simpang siur, inkonsisten, dan kontraduktif soal status Natuna. Ke simpang siuran pernyataan tersebut harus dipertanyakan secara jelas. Sebab dengan ketidak jelasan pemerintahn saat ini berarti pemerintah belum bisa mengatasi kasus-kasus yang terjadi. Potensi kandungan gas di blok laut dalam ini memang sangat menggiurkan. Tercatat, Natuna D-Alpha adalah salah satu cadangan gas terbesar di dunia dengan total potensi gas mencapai 222 triliun kaki kubik (trillion cubic feet) dengan potensi yang recoverable sebesar 46 tcf (setara 8,383 miliar barel oil equivalent). Dengan potensi sebesar itu nilai Natuna dapat mencapai sekitar U$$ 335,52 miliar atau sekitar Rp 3.350 triliun (asumsi harga minnya U$$ 40 dan U$$ 1 = Rp 10 ribu). (Ris/Yin)

PLN Terima Pelanggan Baru

Proses Persetujuan 109 Plg PLN Terima Pelanggan Industri Baru JAKARTA---Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) sudah membuka keran pelanggan industri baru. Ini sudah dilakukan sejak akhir tahun 2008. “Selama Nopember 2008 yang lalu, khusus untuk industri daerah jangkauan Jawa, Maduara, dan Bali PLN sudah menerima sambungan industri baru sebanyak 213 pelanggan, dengan daya 424 MVA (mega volt ampere). Masih dalam proses persetujuan hingga kini mencapai 109 pelanggan dengan 35,4 MVA,”. Demikian dikatakan Direktur Niaga PLN Jawa, Maduara, dan Bali Taufik Haji ketika dihubungi Indonesia Business Today, Minggu (11/1). Ada juga yang masih dalam taraf persetujuan sebanyak 13 pelanggan dengan 35,4 MVA. Tambahnya,kita tetap melayani pelanggan industri secara selektif baik menengah maupun pelanggan dengan daya besar. Untuk tegangan menengah jumlah pelangan sudah mencapai 8.164 pelanggan, serta daya tersambung mencapai 9.823 Mva. Untuk tegangan tinggi Jumlah pelanggan 56 pelanggan daya tersambung mencapai 2.438 Mva. Sebelumnya, Direktur Operasional Jamali, Murtaqi Syamsudin berkata PLN tetap menerima pelanggan industri baru. Namun yang menjadi prioritasnya adalah industri yang mendaftar duluan serta menampung tenaga kerja yang banyak. Ditanya soal Tarif Direktur Operasional Jamali ini berpendapat kalau perhitungan tarif bisa dilakukan dengan skema business to business. Dana Asuransi Serap Rp 961,5 M Krisis financial global tidak menghentikan kemauan PLN menerbitkan obligasinya. Dengan mengandalkan pasar financial domestic perseroan ternyata mampu mendulang hasil yang bagus. “Hingga saat ini dana asuransi mampu menyerap obligasi PLN hingga Rp 961,5 miliar,” kata Direktur Keuangan PLN Setio Anggoro Dewo kepada wartawan, Minggu (11/1). Setio Anggoro Dewo menambahkan selalin dana pensiun, perbankan ikut memburu obligasi PLN. Perbankan mampu menyerap hingga Rp 320 miliar. Diantaranya adalah bank Niaga, Asuransi Rp 961,5 M, Dana Pensiun Rp 625,5 M,Mgr Investasi Rp 20 M, Korporasi/Institusi Rp 135 M, Sekuritas/Sindikasi Rp 39,5 M, Yayasan & lainnya Rp 94 M, Perorangan Rp 4,5 M. Total obligasi PLN sebesar Rp 2,2 triliun dengan rincian; obligasi PLN X seri A sebesar Rp 1.015 miliar. Dengan jangka waktu lima tahun, bungan 14, 75 persen. Seri B sebesar Rp 425 miliar jangka waktu 7 tahun. Opsi call diulang pada tahun ketiga. Bunga sebesar 15 persen. Total obligasi PLN selama 10 tahun Rp 1.440 miliar. Sementara untuk Sukuk Ijarah PLN III tahun 2009 seri A sebesar Rp 293 miliar dengan imbalan ijarah sebesar Rp 147, 5 juta untuk setiap 1 miliar per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Untuk seri B sebesar Rp 467 miliar dengan imbalan ijarah Rp 150 juta untuk setiap 1 miliar per tahun. Opsi call di ulang tahun ke 3 sehingga total sukuk sebesar Rp 760 miliar. Total obligasi konvesional dan sukuk secara keseluruhan sebesar Rp 2,2 triliun. Bank Rp 320M, Asuransi Rp 961,5M, Dana Pensiun Rp 625,5M,Mgr Investasi Rp 20M, Korporasi/Institusi Rp 135M, Sekuritas/Sindikasi Rp 39,5M, Yayasan & lainnya Rp 94M, Perorangan Rp 4,5M Penyerap Obligasi PLN Jumlah (Rp) Bank Asuransi Dana Pensiun Manager Investasi Korporasi/Institusi Sekuritas/Sindikasi Yayasan & lainnya, Perorangan Dana Asuransi Rp 320M Rp 961,5M Rp 625,5M Rp 20M, Rp 135M, Rp 39,5M, Rp 94M Rp 4,5M Rp Rp 961,5 M Ris