TDL Turun 10 Persen

Turun 10 persen Tarif Listrik Industri Bisa Turun JAKARTA---Untuk meningkatkan laju pertumbuhan industri seharusnya tarif listrik sektor industri harus lebih murah dari tarif rumah tangga. "Saya sangat tidak setuju kalau tarif listrik rumah tangga lebih murah dari tarif industri," kata Anggota DPR Komisi VII, fraksi Demokrat, Burhanudin Burmaras kepada Indonesia Business Today di Jakarta, Kamis (22/1). Burmaras menambahkan maksudnya dengan penetapan tarif seperti ini, agar pertumbuhan sektor industri bisa terjadi. Ini akan membawah efek yang sangat besar bagi aktifitas perekonomian bangsa. Secara terpisah Anggota DPR Komisi VII, Tjatur Sapto Edi, fraksi PAN, berkata kalau ingin menolong industri tarif listrik industri harus turun. Penurunan sebesar 10 persen. Ini dapat menolong sektor industri untuk mengembangkan usahanya. Pada akhirnya dapat mengurangi laju PHK karyawan. Dengan kondisi sekarang ini, saat harga BBM sudah turun. PLN sudah mulai memakai sumber energi non BBM; seperti gas dan batubara. Maka biaya pokok produksi listrik PLN sudah turun sekitar 30 persen. Maka kalau bisa tarif listrik untuk sektor industri bisa turun 10 persen. Katanya lagi, tetapi kalau untuk menaikan tarif rumah tangga juga sangat sulit. Kemampuan masyarakat kita tidak seperti masyarakat di Negara maju. Karena itu, perlu pertimbangan yang sangat tepat. Selain usulan agar tarif listrik industri turun. Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Effendi Simbolon berkata, kami dari fraksi PDIP dalam waktu dekat akan menyampaikan kalau tarif dasar listrik untuk masyarakat kecil harus turun. Sebelumnya Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE), Jakobus Purwono, berkata sangat sulit untuk menurunkan segera tarif listrik baik industri maupun masyarakat. Harga pokok produksi listrik masih lebih besar ketimbangan harga juga. Namun, melihat keadaan harga minyak akhir-akhir ini. Kami dari PLN mencoba mengusulkan asumsi perubahan Purwono menjelaskan dengan segera dirubahnya asumsi rata-rata harga minyak (Indonesian crude price atau ICP) dari US$ 80 per barel menjadi US$ 40 per barel. Kami mengusulkan agar perhitungan biaya pokok produksi (BPP) listrik dari Rp 1.005 per kilowatt hour (Kwh) di 2008 akan menjadi Rp 931 per Kwh di 2009. “Turun sekitar 30 persen,” katanya. Besaran BBP listrik Rp 931 per kwh ini terdiri dari BBP untuk golongan pelanggan tegangan rendah sebesar Rp 1.069 per kwh, BPP pelanggan tegangan menengah sebesar Rp 781 per kwh, dan BPP pelanggan bertegangan rendah sebesar Rp 673 per kwh. Data per November 2008 harga jual untuk pelanggan bertegangan tinggi adalah sebesar Rp 551 per kwh, pelanggan bertegangan menengah harga jualnya adalah sekitar Rp 525-771 per kwh. Sementara untuk pelanggan tegangan rendah secara umum masih di bawah biaya pokok kecuali untuk pelanggan R3, yaitu Rp 1.174 per kwh. Tarif B to B Harus Realistis Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Jakobus Purwono, mengingatkan PLN agar realistis dalam menetapkan tarif business to business kepada kepada pelanggan industri baru. “Semangat yang dibawah oleh perhitungan tarif business to business adalah, industri menerima pelayanan yang lebih dari industri lain. Artinya ada kekhususan,” jelas Jakobus. Pengenaan tarif business to business tidak boleh dikenakan kepada sektor indutri yang hanya menerima layanan seperti layaknya industri biasa. Karena itu, PLN harus lebih realistis dalam mengaturnya. Ketika ditanya apakah dengan memakai tarif seperti ini; akan menguntungkan PLN. Dimana dia bisa menetapkan model tarif sesuai dengan keinginanya?, Dirjen LPE ini menjawab karena itu saya meminta agar PLN lebih adil lagi. Lanjutnya, pemerintah tidak bisa langsung menyatakan menghapus model tarif ini. Karena, semangat awalnya adalah tarif business to business. Sementara itu, menurut Tjatur Sapto Edi, seharusnya penerapan tarif yang seperti itu (business to business) harus di tiadakan. Jangan sampai terjadi diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengelolaan Pusat Perbelanjaan Indonesia (APBI), Stefanus Ridwan, mengeluhkan penerapan tarif business to business listrik PLN untuk pelanggan baru. Terkadang memberikan dampak yang kurang baik bagi rencana industri dalam berekspansi. Artinya, Perseroan memiliki porsi yang besar untuk sebisa mungkin mengatur tarif. Ris

Patner Pertamina Di Natuna D Alpha

Partner Pertamina Ditentukan Q1 2009 Term And Conditions Blok Natuna D Alpha Segera Selesai JAKARTA---Kalau pun pemerintah sudah secara tegas memilih pertamina (Persero) menjadi operator blok natuna, nyatanya hingga kini masih ada banyak hal yang belum juga tuntas. “Urusan term and condition nya belum selesai. Masih tengah dalam pembicaraan antara pemerintah, dalam hal ini DESDM dengan Pertamina,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro kepada wartawan di Jakarta, kamis (22/1). Menteri ESDM berkata walaupun urusan term and conditions nya belum selesai bukan berarti status pertamina masih belum kuat di Natuna. Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Evita Legowo, berkata saat ini pemerintah sudah melakukan pembicaraan dengan pihak pertamina. Namun, Evita tidak mau menjelaskan kepada wartawan bagaimana bentuk term and conditions serta split nya. “ Semuanya masih dalam proses. Tunggu saja,” kata Evita. Mitra Pertamina Di Natuna Pertamina persero yang telah menerima mandat pemerintah tengah menjaring patner, untuk bersama-sama mengeksplorasi blok kaya gas alam tersebut. “Proses penentuan patner pertamina akan selesai pada quartal pertama 2009. Pada saat itu akan diketahui siapa patner Pertamina,” kata Wakil Direktur Utama Pertamina, Iin Arifin Takyan, kepada wartawan, Kamis (22/1). Iin Arifin Menambahkan saat ini, Pertamina tengah melakukan seleksi partner Pertamina untuk mengembangkan blok Natuna D Alpha. Jika sebelumnya Pertamina sudah mengantongi 8 perusahaan sebagai calon partnernya, kini Pertamina mulai mengevaluasi sisi komersial. "Pada tahap pertama sudah ada 8 perusahaan short listed. Sekarang kita sedang memilih partner dan masuk tahap komersial," tambahnya. Pertamina sendiri sudah menyerahkan 60 persen porsi ke kepemilikan sahamnya untuk patner, dan 40 persen untuknya. Hingga saat ini ada delapan calon patner yang tengah di uji oleh tim penguji, konsultan WoodMckenzie, yang telah tunjuk Perseroan untuk mencari patner Pertamina. Adapun delapan perusahaan peserta adalah;perusahaan yang dinilai layak telah dinyatakan masuk tahap kedua, yakni ExxonMobil, Total Indonesie, Chevron, Shell, StatOil (Norwegia), Eni Spa (Italia), Petronas, dan China National Petroleum Company (CNPC). Ris

Margin Bisnis Elpiji Amat Keci;

Harga Sulit Turun Margin Elpiji Kecil swasta sulit masuk Komisi Pemberantas Persaingan Usaha (KPPU) telah mencium kalau Pertamina (Persero) bersama Pemerintah telah melakukan pelanggaran dalam mengelolah bisnis elpiji. KPPU menganggap Pertamina Melakukan Monopoli. Menaggapi tuduhan tersebut, Pertamina melalui Direktur Utamanya, Ari Soemarno, berkata sebenarnya pasar elpiji sudah terbuka bagi siapa saja. Ari Soemarno menambahkan, kenapa perusahaan swasta lainnya tidak masuk. Itu karena margin bisnis elpiji sangat kecil. Hal tersebut yang membuat banyak perusahaan mengurungkan niat mereka. Harga jual elpiji 3 kg saat ini adalah Rp 4.250 per kg dan elpiji 12 kg adalah Rp 5.750 per kg. Harga ini dinilai belum bisa memberikan keekonomian yang memadai bagi para pengusaha swasta. Pertamina sendiri kerap mengaku rugi atas bisnis elpiji 12 kg, karena kerugian elpiji 3 kg ditanggung pemerintah. Head Business Development Petronas, Wisnus Widijoko, berkata dalam tahun ini, petronas akan merealisasikan pembangunan stasiun pengisian gas elpiji. Namun, katanya kami sangat mebutuhkan adanya aturan yang jelas dari pemerintah. Sayang nya beliau tidak menyebutkan aturan seperti apa yang dimaksud. Usulan agar Pertamina menurunkan harga elpiji tetap berdatangan. Direktur Executive Reforminer, Pri Agung Rahmanto, berkata sebenarnya harga elpiji 12 kg dan 50 kg sudah bisa turun. Harga minyak sudah turun drastis sementara harga elpiji pertamina belum turun. Aggota DPR Komisi VII, Tjatur Sapto Edi, berkata sebenarnya pertamina bisa menurunkan kembali harga elpiji 3 kg. Kalau saja pertamina bisa menurunkan sedikit alpha pengiriman elpiji dari 45 persen. Harga elpiji sudah bisa diturunkan segera. “Lagian DPR Komisi VII tidak pernah menetapkan alpha 45 persen untuk elpiji,” tandasnya. Menanggapi permintaan tersebut, Komisaris Pertamina, Maizar Rahman, berkata saya dengar Pertamina masih alami kerugian dari bisnis elpiji. Makanya harga sekarang belum bisa turun. Ari juga menjelaskan, harga elpiji tidak bisa dikaitkan langsung dengan pergerakan harga minyak dunia, seperti halnya BBM. Hal ini karena biaya pengiriman elpiji jauh lebih mahal ketimbang biaya pengiriman BBM. Begitu banyak infrastruktur yang dipakai dalam pendistribusian elpiji. Infrastruktur pencairan dan gasifikasi di lokasi pengiriman dan penerima. Ketika ditanya bagaimana kalau marginya diturunkan sedikit agar harga elpiji bisa turun. Ari menjawab alpha nya sudah pas. Masa sih mau dikasih 8 persen seperti pada BBM. Selain itu harga elpiji menggunakan acuan yang berbeda dengan BBM. Jika BBM mengacu pada ICP, maka harga elpiji mengacu pada CP Aramco. RIs

PIM dapatkan Gas

PIM Bakal Hasilkan 811 ribu ton Urea PIM Menargetkan Revenue 2009 Sebesar Rp 3,2 T JAKARTA---Dengan mulai dipasoknya gas sebanyak 1 kargo dari 9 kargo yang direncanakan selama 2009, per 15 Januari kemarin, PT Pupuk Iskandar Mudah (PIM) mulai menghitung-hitung besaran revenue yang bakal dicapai. " Jika selama 2009 PIM benar mendapatkan gas sebanyak 9 kargo penuh maka kemungkinan besaran revenue yang bakal didapat sebesar Rp 3,2 triliun," kata corporate finance PIM, Yulius Nur, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/1). Tambahnya, besaran revenue Rp 3,2 triliun di peroleh dari margin 10 persen penjualan pupuk. Dengan perkiraan rata-rata harga gas domestik US$ 6 per MMbtu (million British Thermal Unit). "Harga pokok produksi pupuk urea sebesar Rp 3,600 per kilogram (kg), ditambah dengan margin 10 persen. Maka PIM jual pupuk Urea ke pemerintah Rp 4.000 per kg,” jelas Yulius Nur. Yulius menambahkan hitung-hitungan tersebut adalah perhitungan sementara. Bergantung perkembangan harga gas di masa mendatang. Yang penting lagi kesediaan Exxon untuk terus memasok gas ke PIM. “Saat ini salah satu pabrik pupuk milik PIM, dari dua pabrik sudah beroperasi. Sejak 15 Januari kemarin, Exxon sudah mengalirkan gas ke PIM. Namun, yang sudah resmi dikontrak adalah satu korgo. Padahal satu kargo hanya bisa bertahan selama dua bulan ke depan. Tapi kami yakin kalau BP Migas akan terus berusaha mencarikan kami gas,” katanya. Dengan stok gas dua kargo PT PIM bisa memproduksi pupuk urea hingga 100 ribu ton dalam dua bulan ke depan. Untuk diketahui satu kargo sama dengan 3 mmbtu gas. Dengan harga US$ 6 per mmbtu. Kalau dihitung dengan uang satu kargo sama dengan US$ 18 juta. Pupuk Iskandar Mudah tiap bulannya membutuhkan gas sebanyak setengah kargo atau sekitar 50 sampai 60 mmbtu. Dengan 80 sampai 100 ribu ton pupuk urea. Sementara produksi pupuk perharinya mencapai 1,705 metrik ton. Yulius Nur menambahkan pemerintah sendiri sudah menargetkan selama 2009, PIM harus mampu memproduksi pupuk sebanyak 811 ribu ton. Kebutuhan urea Nasional sekitar 7,100 metrik ton. Apabila PT PIM dapatkan gas hingga sembilan kargo maka produksi bisa mencapai 811 ribu ton, jika dengan enam kargo hanya sekitar 560 ribu ton. Jika yang beroperasi hanya satu pabrik dapat memproduksi urea sebanyak 570 ribu ton urea. Kalau dua pabrik 1040 ribu ton urea per tahun. Investasi Konstruksi Jumper US$ 5 J Saat ini PIM tengah menjajaki pembukaan tender konstruksi jumper, sekitar 100 meter. Dengan investasi sekitar US$ 5 juta. Untuk mengaliri gas dari ladang gas Exxon di Loksemawe di pabrik PIM yang kebetulan jaraknya berdekatan. “Gas tidak bisa dimuat dalam kargo seperti Liguified Natural Gas (LNG). Gas hanya dapat di alirkan melalui pipa penyambung (jumper). Konstruksinya akan dibiayai sendiri oleh PIM,” jelasnya. Corporate Departem PT PIM, Haryono, pada tempat yang sama berkata proses pembangunan jumper akan di urus sendiri oleh PIM. Ketika ditanya bagaimana nasib jumper tersebut, kalau suatu waktu Exxon menghentikan pengiriman gas ke PIM. “Belum tahu, tetapi saya yakin BP Migas akan mengaturnya,” jawabnya datar. Pada pertengahan 2009, pabrik kedua baru bisa beroperasi setelah jumpernya selesai. Seperti diketahui, PT PIM mulai beroperasi pada 2006. Selama ini PIM hidup dengan mendapatkan pasokan gas swap dari Pupuk Kaltim sebanyak tiga kargo. PIM beroperasi sampai akhir Nopember 2008, kontrak gas dari PKT sudah habis. Kondisi ini ternyata langsung dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Stok pupuk secara Nasional berkurang drastis. Hampir semua perusahaan pupuk nasional tidak beroperasi normal. Alami kekurangan pasokan gas, padahal negeri memiliki sumbe gas yang berkelimpahan. Karena itulah, pada 28 Desember 2008, wakil Presiden Jusuf Kalla langusng melakukan rapat kordinasi. Rapat menyimpulkan kalau pemerintah harus mengutamakan pasokan gas domestic ketimbang diekspor. Khusus untuk pasokan gas ke PT PIM, Wapres bahkal telah menugaskan BP Migas, mencari persediaan gas untuk PIM. Saat rapat diperintahkan pabrik Pupuk Iskandar Mudah harus beroperasi. BP Migas harus mencarikan pasokan gas untuk semua pabrik pupuk. Haryono menambahkan gas yang dipasok dari ladang Exxon adalah kontrak substitute dengan gas yang ke Pupuk Kaltim. Selama ini Lapangan Exxon mengirimkan LNG ke pembelinya yang dari Korea, Kogas. Kemudian sekarang jatah Exxon ke Kogas akan diganti dari Bontang. Terus Exxon mengalihkannya ke PT PIM. Ris

pengusaha SPBU ogah jual rugi BBM

Campur Tangan Menneg BUMN Pengusaha Ogah Jual Rugi JAKARTA---Kelangkaan premium yang sedang terjadi pada banyak SPBU di seluruh indonesia ada akibat dari adanya campur tangan pemerintah dalam penjualan premium pertamina ke pengusaha SPBU. "Beberapa hari sebelum premium diturunkan pada 1 Desember 2008, pertamina telah mengeluarkan kompensasi kepada pengusaha. Bagi pengusaha yang membeli premium pada 29 dan 30 Desember akan dapat kompensasi Rp 500 per liter, artinya SPBU pun membeli langsung dengan harga Rp 5.500 per liter. Tetapi pada Jumat malam (jam 09.00) tiba-tiba ada pemberitahuan mendadak dari pertamina kalau pertamina hanya berani memberikan kompensasi Rp 80 per liter," inilah kronologinya kenapa SPBU tidak mau menjual premium rugi. Demikian dikatakan Mohamad Nur Adib ketua umum himpunan wiraswasta minyak dan gas bumi ketika dihubungi indonesia business today, Jakarta, Rabu (3/12). Katanya lagi tidak benar kalau ada pikiran SPBU tidak mau jual premium. tetapi yang ada pengusaha tidak mau jual rugi. Kedepannya kami meminta kepada pemerintah untuk memikirkan semua lini sebelum menurunkan BBM subsidi. Sekretaris Menneg BUMN Mohamad Saididu ketika dihubungi Indonesia Business Today, (3/12) berkata , "saya belum memiliki informasi tentang adanya campur tangan pemerintah terhadap kebijakan yang diambil pertamina," katanya. Wakil direktur utama pertamina persero Iin Arifin ketika ditemui di Jakarta, Rabu (3/12) berkata kelankaan premium yang terjadi murni bukan kesalahan pertamina. Stok premium pertamina masih banyak, lebih dari 20 hari. "Tidak ada yang salah dari sisi stok pertamina," katanya. Yang terjadi, pengelolah SPBU terlambat membeli premium. Mereka tidak berani membeli premium sebelum tanggal satu, yang walaupun stok mereka sudah abis. mereka baru membeli dari pertamina pada 1 Desember dengan harga Rp 5,500 per liter. Alhasil pada 1 atau 2 Desember SPBU belum bisa melayani pembelian premium masyarakat," katanya. selain itu, memang ada persoalan margin. tetapi semuanya sudah selesai. sudah dibahas dengan Hiswana. Menurut Iin Arifin untuk kedepannya kami berharap kepada pemerintah untuk lebih memperhitungkan semua sisi. Pemerintah tidak boleh mengumumkan rencana penurunan BBM jauh-jauh sebelumnya. pengumuman penurunannya bisa jam 00.00 seperti penurunan BBM Industri. Sanksi Penutupan SPBU Pemerintah akan mengambil tindakan tegas berupa penutupan SPBU. Sanksi ini akan dikenakan bagi pengusaha SPBU yang tetap membandel, tida menjual premium. Namun, tentunya pemerintah tidak serta merta langsung menutup SPBU, akan ada surat teguran terlebih dahulu. Makaris Paru

Shell SPBU

Shell Turunkan Harga BBM, BBM Subsidi Tunggu Crude Dibawah US$ 60 per barel Berharaplah agar harga minyak mentah dunia (crude oil) bisa bertengger dibawah level US$ 60 per barel.Menurut sumber yang tidak mau menyebutkan namanya dari ESDM harga keekonomian BBM industri bisa lebih murah dari BBM subsidi apabila harga crude oil berada dibawah level US$ 60 per barel. Kalau ini yang terjadi maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tetap mempertahankan harga BBM subsidi yang berlaku sekarang. Menuru Direktur Jenderal minyak dan gas bumi evita Legowo harga keekonomian BBM industri sekarang, memang masih lebih murah dari BBM subsidi. tetapi kami tidak akan membiarkan harga BBM industri lebih murah dari BBM subsidi. Sementara itu, ketika pemerintah masih berkutat pada perhitungannya, menjaga agar harga BBM industri tidak boleh lebih murah dari BBM subsidi. Perusahaan raksasa minyak asal Belanda Shell kembali menurunkan harga jual BBM pada setiap SPBU. Penurunan ini dilakukan sebagai refleksi penurunan harga pasar regional yang direfleksikan dengan di MOPs (means of platts Singapore). Harga BBM Shell di SPBU shell jenis shell super dengan oktan 92 dari Rp 7.950 turun drastis menjadi Rp7.000. Shell super ekstra dengan oktan 95 turun menjadi Rp7.400 dari harga Rp 8.300. shell diesel untuk kendaraan bermesin diesel sekarang dijual dengan harga Rp 8.500 per liter dari Rp 9.100. Vice president communications pertamina persero Anang Noor berkata pihaknya akan terus melakukan revisi terhadap harga BBM industri jualan. pertamina akan selalu melakukan revisi harga setiap dua mingguan. yang menjadi acuan kami adalah patokan MOPs dan nilai kurs rupaih terhadap dolar. BBM Shell No Jenis BBM Harga sebelum Harga Sesuda 1 Shell Super Oktan 92 Rp 7.950 Rp7.000 2 Shell Super Exstra Ontan 95 Rp 8.300 Rp7.400 3 Shell Diesel Rp 9.100 Rp 8.500 Makaris Paru

Medco; Blok Tarakan

Kota bebas mitan Medco siap 1 mmscfd per hari untuk kota Tarakan JAKARTA--Untuk mewujudkan rencana pemerintah terkait pembentukan kluster kota bebas mitan, Medco bersedia menyupply 1 mmscfd gas untuk kota Tarakan. Pasokan gas tersebut bersumber dari ladang gas milik Medco yang berada persis di kota Tarakan. Produksi gas Medco dari ladangnya memang sangat besar sekitar 21 mmscfd per hari. Senior Manager Medco Energi Aditya Mandala kepada Indonesia Business Today mengatakan estimasi awal, dimana medco sedang dalam pengeksplorasian 3 sumur baru di Tarakan. Dari sumur tersebut rencananya medco akan menyalurkan1 mmscfd per hari untuk pemda Tarakan. Menurut Public Relations Medco Energi Muntazhar Nur Ahmadi medco memang sudah lama melakukan eksplorasi gas dilapangan Tarakan. Namun, rencana supply 1 mmscfd per day, masih dalam kajian. Namun kedua pihak Medco tersebut sepakat kalau pihaknya belum mendapat kesepakatan lebih lanjut dengan pemda Tarakan. "Ini adalah pencapaian yang membanggakan, Medco sebagai Kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) sudah bersiap. Tambahan lagi Pemdannya sudah merestui," terang kepala BPH Migas Tubagus Haryono kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/9). Di satu kota itu konsumsi perharinya hanya 1 mmscfd.Sedangkan produksinya Medco 21 mmscfd per hari. Katanya lagi di sana itu ada sekitar 36 ribu rumah tangga dengan 180 ribu penduduk. Rencana tersebut sedang dalam kajian dan tahun depan sudah dapat direalisasikan pembangunan infrastrukturnya. Nantinya yang bangun infrastruktur adalah pemdanya sendiri. Atau mungkin pemda akan buka tender siapa yang bangun infrastrukturnya. "Apabila program ini berjalan dengan baik, maka kota Tarankan bisa dipastikan sudah bebas dari mitan." Kota Tarakan sendiri adalah salah satu kota di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 250.80 km² dan sesuai dengan data Badan Kependudukan Catatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan pada bulan Maret 2006 berpenduduk sebanyak 169.951 jiwa. Tarakan adalah sebuah pulau yang terletak di utara Kalimantan Timur. Makaris Paru

एक्स्क्सोंमोबिल Cepu

Blok Cepu Pertamina Dan ExxonMobil Tak Sepaham JAKARTA—Rencana pembangunan tanki penyimpangan (storage) minyak ExxonMobil dan Pertamina EP dari lapangan blok Cepu masih menyisahkan permasalahannya. Pertamina dikabarkan telah melakukan kajian sendiri, dengan melibatkan Universitas Indonesia (UI), adapun hasil kajiannya bahwa storage di darat lebih murah daripada membangun floating storage di laut. Wakil Kepala BP Migas Abdul Muin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (9/9) mengatakan, hasil kajian yang dilakukan oleh Pertamina, melalui UI memang sangat bertentangan dengan kajian awal yang melibatkan keduanya, (ExxonMobil dan Pertamina EP). Seperti diketahui, dalam kajian awal, keduanya telah memutuskan untuk lebih memilih memakai floating storage ketimbang tank farm. Tetapi belakangan Pertamian EP menginginkan agar penampungannya menggunakan penampungan darat. Hal tersebut, segera direspon oleh anggota komisi VII DPR RI. Mereka pun mendukung kajian Pertamina tersebut. Dan meminta kepada BP Migas untuk segera merealisasikan kajian Pertamina tersebut. Abdul Muin pun menjelaskan, perihal pemilihan floating storage ketimbang tank farm . Lanjutnya, pada kajian teknis dan ekonomis awal mengenai perbandingan fasilitas tangki apung (floating storage & offloading) dan tangki darat (tank farm) sudah dilakukan oleh perusahaan consultant Moffat dan Nichole dari Amerika Serikat segera setelah PoD (plan of development) disetujui pada 2006. hasil kajian kemudian dibahas dan dipresentasikan di BP Migas bulan April 2007 dan disumpulkan kalau FSO lebih menguntungkan dari tank farm. Dari hasil kajian tersebut, kemudian MCL secara bersama-sama dengan Pertamina EP Cepu (PEPC) mengusulkan untuk melaksanakan front and engineering design, menyiapkan dokumen lelang pengadaan FSO. Dan BP Migas telah menyetujuinya. Kalau memang belakangan Pertamina, melalui Universitas Indonsia (UI) melakukan penelitian terbaru dan hasil kajiannya kalau tank farm akan lebih ekonomiS ketimbang floating tank. Maka perlu dimasukan hitung-hitungan yang bisa dipahami. Menurut Deputi Operasional BP Migas Edi Purwanto, kajian yang dilakukan Pertamian adalah kajian sendiri tanpa melibatkan pihak Exxon. Karena itu, mungkin secara admisitratif akan sangat sulit bisa diambil. Tetapi mungkin dengan adanya hitung-hitungan yang pas akan bisa diambil. Artinya bahwa kalau memang pihak Pertamina telah memiliki penelitian yang bagus, maka kami mohon untuk segera memasukan hitung-hitungan yang jelas sehingga kita bisa bandingkan, mana yang baik. Dan bila perlu kita akan libatkan pihak independen untuk menilainya. Sebelumnya, seperti yang diberitakan koran ini, pihak Exxon melalui Vice President External ExxonMobil Maman Budiman mengatakan kalau pihak Exxon masih berpegang pada kesepakatan awal, di mana floating storage lebih bagus ketimbang tank farm. Sayangnya, wartawan tidak bisa menghubungi pihak pertamina EP Cepu, terkait apakah mereka lebih suka tanki darat atau malah memilih tangki di laut. Terapkan Benchmarking Sementara itu guna meminimalisir penyelewengan dana cost recovery, pemerintah telah menemukan langkah terkait yaitu dengan menggunakan bechmarknya. “System bechmarking atau perbandingan ini akan kita gunakan mulai tahun depan. Dan harapannya, hal ini akan mempermudah BP migas melakukan monitoring terhadap dana teresebut,” jelasnya. Pelaksanaan sistem benchmarking ini akan diterapkan berbeda untuk masing-masing perusahaan. Misalkan berdasarkan lapangan yang digarap atau kegiatan yang dilakukan perusahaan. Yang pasti bahwa sudah ada perbedaan yang jelas antara kegiatan eksplorasi di daratan dan juga deepwater. Makaris Paru

Bangun SPBE

a Investasi Rp 6 M Pemda Perlambat Izin Bangun SPBE JAKARTA---Investor pengembang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE), selain Pertamina Persero mengeluhkan adanya praktek yang tidak bagus dari pemerintah daerah (pemda) yang pada akhirnya memperlambat izin pembangunan SPBE. “Kami sering mendapat keluhan dari investor yang ingin bangun SPBE. Pemerintah daerah (pemda) sangat lamban dalam memberikan izin pembangunan,” kata corporate Secretari Pertamina (Persero), Toharso, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/1). Tambahnya, keadaan ini harus segera di selesaikan mengingat Pertamina sendiri hingga kini sangat mendambahkan keterlibatan investor lain. Fasilitas pendistribusian Pertamina masih perlu peningkatan, perbaikan. Karena itu, investor swasta lainnya diminta untuk turut aktif di dalamnya. “Saya harap masalah ini cepat ditangani. Pemda harus lebih kooperatif dengan investor sehingga proses pembangunannya menjadi lebih cepat,” ketusnya. Banyak sekali bentuk perizinan yang harus dipenuhi investor. Belum lagi proses nya bertele-tele dan berbelit-belit. Ada sekitar 38 izin yang harus dipenuhi investor. Hingga saat sudah ada 54 SPBE beroperasi. Sedang izin prinsip 310 SPBE, dalam pembangunan 175 SPBE, pengajuan izin sekitar 135 SPBE. Adapun beragam perizinan yang harus di penuhi investor adalah; Akte Notaris, Pengesahan Departemen Hukum dan Ham, Domisili NPWP, SIUP, Izin Prinsip dari Pertamina. Izin Investasi. Feasibility study. Berita acara peninjauan lokasi. Rekomendasi lokasi dari Pemda. Study traffic. Izin tetangga. Pembebasan Lahan. Sertifikat tanah. Gambar desain dari pertamina dan perencanaan. Aproval pertamina dan pemda. Sebelumnya, salah satu raksasa migas asal Malaysia Petronas sudah memastikan akan masuk dalam bisnis distribusi bahan bakar gas. Head of Business Development Departement, Petronas, Wisnu Widijoko, berkata pihaknya sedang melakukan studi kelayakan atau feasilibiltiey study (FS) untuk pembangunan 16 stasiun pengisian bahan bakar bas (SPBBG). Rencananya kami BBG akan disediakan di semua Stasiun Pengisian Baban Bakar Umum (SPBU) Petronas yang sudah ada sekarang. “Petronas sudah menyediakan dana yang lumayan untuk ekspansi ke BBG. Namun, berapa persis besaran duitnya masih menunggu hasil FS nya,” kata Wisnu. Katanya lagi, untuk merealisasikan pembangunan BBG. Kami (pengusaha) sangat membutuhkan adanya aturan yang jelas dari pemerintah. Aturan yang mengakomodir semua kepentingan. Sayangnya, beliau tidak menjelaskan peraturan seperti apa yang diinginkan. RIs ight:bold;">

PT ExxonMobil Indonesia; Blok Natuna D Alpha

PoD Ditolak ExxonMobil Bakal Didenda Rp 10 M Dan Kurungan 1 Thn JAKARTA---Pemerintah sepertinya tidak ingin pemberitaan tentang status ExxonMobil Indonesia di Blok Natuna D Alpha terus membingungkan masyarakat. Ditengah adanya kemungkinan dibawahnya persoalan ini ke pengadilan arbitrase internasional. Pemerintah pun kembali memberikan ancaman balik ke ExxonMobil atau pun Kontraktor Kontrak Kerjasama Migas (KKKS) yang lainnya, paling kurang hukuman penjara satu tahun atau dendan sekurang-kurangnya Rp 10 miliar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/1) berkata dalam Undang-Undang (UU) Migas No 22/2001tentang minyak dan gas bumi, telah diatur bahwa semua data yang terkait dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi oleh KKKS adalah data pemerintah. KKKS mana pun wajib menyerahkannya kepada pemerintah. “Apabila ini tidak di indahkan, maka UU juga telah mengatur kalau hal tersebut bisa dipidanakan. Dengan ancaman penjara satu tahun dan denda kurang lebih Rp 10 miliar,” kata Purnomo Yusgiantoro. Terkait dengan adanya pemberitaan media kalau hingga saat ini Exxon misalnya belum menyerahkan data Blok Natuna D Alpha ke pemerintah. Maka sesuai dengan UU tersebut maka hal itu bisa kita pidanakan. Jadi dalam kesempatan ini saya, sebagai menteri ESDM ingin menegaskan tidak hanya kepada ExxonMobil, tetapi juga kepada seluruh KKKS, bahwa berdasarkan UU data tersebut adalah data milik Negara. Kalau ada yang main-main dengan kontrak productions Sharing Contract (PSC) atau kontrak bagi hasil, termasuk Exxon Mobil mengenai data, saya akan seret ke pidana, itu jelas criminal case. Pertamina sendiri, selaku KKKS yang telah ditunjuk pemerintah melalui rapat cabinet terbatas untuk mengelolah Natuna seringkali berpendapat kalau hingga kini mereka masih memerlukan beberapa data Natuna yang hingga saat ini masih di tangan Exxon. Menanggapi hal tersebut, Purnomo Yusgiantoro berkata saya masih belum mengerti dengan pertamina. Kenapa mereka masih ragu-ragu. Padahal mereka (pertamina) telah ditunjuk pemerintah,melalui rapat kabibet terbatas. “Ini sudah keputusan Negara yang tertinggi. Sudah disetujui presiden pula,” ketusnya. PoD Exxon Ditolak Pihak ExxonMobil Indonesia pada 30 Desember yang lalu telah memasukan pengembangan blok Natuna D Alpha dalam program kerja nya di 2009. Juru Bicara ExxonMobil Indonesia, Maman Budiman, sebelumnya berkata sebagai KKKS yang mematuhi kontrak maka pada 30 Desember yang lalu, Exxon telah mengajukan Plan of development (PoD) Blok Natuna D Alpha ke Pemerintah. “Sesuai dengan kontrak, masa Exxon di Natuna berakhir 9 Januari 2009. Karena itu tepat 30 Desember 2008 kami mengajukan PoD Natuna,” katanya. Menanggapi masuknya usulan PoD Natuna D Alpha dari pihak Exxon. Purnomo Yusgiantoro, berkata tidak ada lagi yang harus dibicarakan. Kontrak Exxon di Natuna telah diputuskan oleh kontrak sendiri. Kontrak Exxon resmi diputuskan sejak 2005, melalui rapat kabines terbatas. Artinya, sejak kontrak berakhir secara otomatis semua permohonan persetujuan terkait pengajuan rencana kerja dan anggaran tidak diproses. Begitu juga dengan PoD yang akhir Desember (30) Desember 2008 diajukan Exxon ke pemerintah. Yang secara tertulis pada tanggal 14 Januari 2009 juga ditolak olah BP Migas. Pengerjaan Natuna Dipercepat Direktur Utama Pertamina (Persero), Ari Soemarno, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/1) berkata pihaknya terus mengupayakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Blok Natuna D Alpha segera di mulai. “Pengembangan proyek Natuna D Alpha memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau saja pengerjaannya digenjot mulai sekarang, maka paling tidak Natuna benar-benar efektif berproduksi pada 2017,” jelas Ari Soemarno. Saat ini Perseroan tengah menjaring calon patner nya di Natuna. Pertamina sendiri sudah menyerahkan 60 persen porsi ke kepemilikan sahamnya untuk patner, dan 40 persen untuknya. Hingga saat ini ada delapan calon patner yang tengah di uji oleh tim penguji, konsultan WoodMckenzie, yang telah tunjuk Perseroan untuk mencari patner Pertamina. Adapun delapan perusahaan peserta adalah;perusahaan yang dinilai layak telah dinyatakan masuk tahap kedua, yakni ExxonMobil, Total Indonesie, Chevron, Shell, StatOil (Norwegia), Eni Spa (Italia), Petronas, dan China National Petroleum Company (CNPC). Kronologi Natuna Tanggal/Tahun Kejadian 8 Januari 1980 Kontrak Kerja sama (KKS) Blok Natuna D-Alpha ditandatangani antara Pertamina (sekarang BPMIGAS) dengan Esso Natuna (Exxon) untuk jangka waktu 30 tahun. Pemegang participating interest KKS tersebut adalah 50 persen Pertamina (sekarang PT Pertamina (Persero)) dan 50 persen, Esso Natuna. Tahun 1996 Pertamina mengalihkan 26 persen Participating Interest nya di Natuna. Dengan demikian Participating Interest pada Blok Natuna D-Alpha adalah Pertamina 24 persen dan ExxonMobil 76 persen (Esso Natuna dan Mobil Natuna adalah anak perusahaan ExxonMobil). 9 Januari 1995 Pertamina (sekarang: BPMIGAS) dan Esso Exploration & Production Natuna Inc melakukan kesepakatan antara lain mengatur batas waktu bagi Kontraktor untuk mengajukan komitmen mengembangkan Blok Natuna D-Alpha menjadi 9 Januari 2005. Sebelum 6 Januari 2005 Exxon mengajukan Surat komitmen pengembangan blok Natuna. Lebih cepat dari batas akhir 9 Januari 2005. Namun, BP Migas menilai komitmen Exxon tidak memenuhi persyaratan. Tidak disertai feasibility study yang dapat dipakai untuk memastikan commercial viability. PoD di tolak. 6 Januari 2005 Selanjutnya, BPMIGAS memberikan kesempatan ke Exxon untuk menyampaikan feasibility study sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, yaitu 6 Januari 2005. Namun, hingga batas waktu tersebut KKKS tidak kunjung memenuhi kewajibannya, sehingga KKS Blok Natuna D-Alpha berdasarkan kontrak yang berlaku, secara otomatis berakhir. Pemerintah melakukan rapat cabinet terbatas, akhirnya menunjuk Pertamina untuk segera melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Natuna. 30 Desember 2008 Exxon kembali mengajukan PoD Natuna ke Pemerintah. 14 Januari 2009 PoD ditolak Pemerintah (BP Migas) RIs

PT PIM Produksi Urea 1.725 ton/per hari

PT PIM Mulai Memproduksi Urea 1.725 ton per Hari JAKARTA---Setelah sempat berhenti beroperasi, sejak akhir tahun 2008, mulai hari ini (kemarin-red) Perusahaan Pupuk Iskandar Mudah (PT PIM) bisa menghasilkan pupuk Urea, sekitar 1.725 ton per hari. Dengan masuknya gas dari ExxonMobil Indonesia sebanyak 60 mmscfd. PIM bisa memproduksi 1725 ton per hari. Direktur Utama PT Perusahaan Pupuk Iskandar Mudah, Mashudianto, ketika dihubungi Indonesia Business Today di Jakarta, Kamis (15/1) membenarkan kalau PT PIM resmi beroperasi lagi. “Kemarin (14/1) bertempat di gedung BP Migas, kami (PIM) bersama perwakilan dari Exxon menandatangani kontrak jual beli gas. Dimana pengirimannya mulai hari ini (kemarin-red). Dengan masuknya gas Exxon tersebut, maka mulai sekarang PIM sudah bisa memproduksi gas sebesar 1725 ton per hari atau sekitar 570.000 ton per tahun. “Hasil produksi nya akan diperuntukkan pasar domestic. Tidak ada yang di ekspor,” ketus Mashudianto. Kepala Humas PIM, T Suhatsyah, secara terpisah berkata kontrak PIM dengan Exxon sudah dilaksanakan. PIM telah menandatangani kontrak pembelian gas terbatas setara 1 cargo yang berasal dari substitusi gas kontrak Exxon dengan Kogas, pembeli dari Korea. Volume satu kargo berlaku untuk masa operasi satu pabrik selama dua bulan ke depan. Adapun volume produksi sebesar 90 ribu ton urea. Sementara apabila dua pabrik benar beroperasi maka kapasitas produksi jadi 1,1 juta ton per tahun. Kepala Divisi Pemasaran BP MIGAS, Fathor Rahman, berkata pemerintah sangat berharap realisasi pengiriman gas benar dilakukan hari ini. Kalau kedua belah pihak sudah siap. Untuk pengiriman tahap pertama sebesar 50 - 60 MMCFD, menunggu selesainya pipa jumper, sehingga volumenya nanti menjadi 120 MMCFD. Deputy Finansial Ekonomi Pemasaran BP Migas, Djoko Harsono, berkata signing kontrak antara PIM dan Exxon berlaku selama 2009. Adapun sumber gas nya dari praktek swap dari lapangan Arun, milik Exxon, yang selama ini melayani pembeli Kogas, Korea. Akan diganti dengan suplai gas dari Lapangan Bontang. "Harga kontrak pembelian masih dibawah US$ 6 per MMBTU," kata Djoko. Kepala Badan Pengatur Usaha Hulu Migas, Raden Priyono, sebelumnya berkata selama 2009 PIM bakal mendapat pasokan gas sebanyak 9 kargo dari total 12 kargo yang dibutuhkan untuk mengoperasikan dua pabriknya. PT PIM sendiri memiliki dua pabrik pupuk urea. Untuk mengoptimalkan produksi tiap pabriknya, PIM harus membutuhkan pasokan gas hingga 12, masing-masing 6 kargo. Dengan dipasoknya gas sebanyak sembilan kargo akan sangat membantu Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pupuk ini untuk segera berkontribusi dalam menutupi kelangkaan pupuk yang sering terjadi belakangan ini. Selain berharap pada kesediaan ExxonMobil untuk menambah pasokannya. PT PIM juga masih berharap akan ketegasan pemerintah mengutamakan pasokan gas untuk konsumen dalam negeri ketimbang di ekspor. Technical and Development Director PT Pupuk Iskandar Mudah (PIM) Lilik Djadjuli sebelumnya berkata pihaknya siap menampung besaran gas tangguh. Bahkan PT PIM sudah mengajukan proposal untuk mendapatkan gas tangguh kepada BP Migas. Selain ke BP Migas, PIM dikabarkan telah mendekati BP (British Petroleum) Tangguh sebagai operator lapangan Tangguh. “Terkait berapa saja harganya, serta berapa volume itu tidak masalah. Yang terpenting kami dapat kepastian dulu, apakah kami dapat atau tidak,” jelasnya. Ris

PT PIM Produksi Urea 1.725 ton/per hari

PT PIM Mulai Memproduksi Urea 1.725 ton per Hari JAKARTA---Setelah sempat berhenti beroperasi, sejak akhir tahun 2008, mulai hari ini (kemarin-red) Perusahaan Pupuk Iskandar Mudah (PT PIM) bisa menghasilkan pupuk Urea, sekitar 1.725 ton per hari. Dengan masuknya gas dari ExxonMobil Indonesia sebanyak 60 mmscfd. PIM bisa memproduksi 1725 ton per hari. Direktur Utama PT Perusahaan Pupuk Iskandar Mudah, Mashudianto, ketika dihubungi Indonesia Business Today di Jakarta, Kamis (15/1) membenarkan kalau PT PIM resmi beroperasi lagi. “Kemarin (14/1) bertempat di gedung BP Migas, kami (PIM) bersama perwakilan dari Exxon menandatangani kontrak jual beli gas. Dimana pengirimannya mulai hari ini (kemarin-red). Dengan masuknya gas Exxon tersebut, maka mulai sekarang PIM sudah bisa memproduksi gas sebesar 1725 ton per hari atau sekitar 570.000 ton per tahun. “Hasil produksi nya akan diperuntukkan pasar domestic. Tidak ada yang di ekspor,” ketus Mashudianto. Kepala Humas PIM, T Suhatsyah, secara terpisah berkata kontrak PIM dengan Exxon sudah dilaksanakan. PIM telah menandatangani kontrak pembelian gas terbatas setara 1 cargo yang berasal dari substitusi gas kontrak Exxon dengan Kogas, pembeli dari Korea. Volume satu kargo berlaku untuk masa operasi satu pabrik selama dua bulan ke depan. Adapun volume produksi sebesar 90 ribu ton urea. Sementara apabila dua pabrik benar beroperasi maka kapasitas produksi jadi 1,1 juta ton per tahun. Kepala Divisi Pemasaran BP MIGAS, Fathor Rahman, berkata pemerintah sangat berharap realisasi pengiriman gas benar dilakukan hari ini. Kalau kedua belah pihak sudah siap. Untuk pengiriman tahap pertama sebesar 50 - 60 MMCFD, menunggu selesainya pipa jumper, sehingga volumenya nanti menjadi 120 MMCFD. Deputy Finansial Ekonomi Pemasaran BP Migas, Djoko Harsono, berkata signing kontrak antara PIM dan Exxon berlaku selama 2009. Adapun sumber gas nya dari praktek swap dari lapangan Arun, milik Exxon, yang selama ini melayani pembeli Kogas, Korea. Akan diganti dengan suplai gas dari Lapangan Bontang. "Harga kontrak pembelian masih dibawah US$ 6 per MMBTU," kata Djoko. Kepala Badan Pengatur Usaha Hulu Migas, Raden Priyono, sebelumnya berkata selama 2009 PIM bakal mendapat pasokan gas sebanyak 9 kargo dari total 12 kargo yang dibutuhkan untuk mengoperasikan dua pabriknya. PT PIM sendiri memiliki dua pabrik pupuk urea. Untuk mengoptimalkan produksi tiap pabriknya, PIM harus membutuhkan pasokan gas hingga 12, masing-masing 6 kargo. Dengan dipasoknya gas sebanyak sembilan kargo akan sangat membantu Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pupuk ini untuk segera berkontribusi dalam menutupi kelangkaan pupuk yang sering terjadi belakangan ini. Selain berharap pada kesediaan ExxonMobil untuk menambah pasokannya. PT PIM juga masih berharap akan ketegasan pemerintah mengutamakan pasokan gas untuk konsumen dalam negeri ketimbang di ekspor. Technical and Development Director PT Pupuk Iskandar Mudah (PIM) Lilik Djadjuli sebelumnya berkata pihaknya siap menampung besaran gas tangguh. Bahkan PT PIM sudah mengajukan proposal untuk mendapatkan gas tangguh kepada BP Migas. Selain ke BP Migas, PIM dikabarkan telah mendekati BP (British Petroleum) Tangguh sebagai operator lapangan Tangguh. “Terkait berapa saja harganya, serta berapa volume itu tidak masalah. Yang terpenting kami dapat kepastian dulu, apakah kami dapat atau tidak,” jelasnya. Ris

PT Bakrie Power; PLTU Tanjung Jati A

Proyek PLTU Milik Bakrie Power Tidak Jalan JAKARTA---Krisis yang sedang melanda semua unit usaha Bakrie, dikabarkan telah menular pada semua unit usahanya. Alhasil, rencana PT Bakrie Power untuk membangun tiga unit PLTU hingga kini masih berantakan, PLTU Tanjung Jati A misalnya. “Proyek pembangunan PLTU Tanjung Jati A oleh Bakrie Power hingga kini belum kunjung menunjukan kemajuan,” kata Direktur Perencanaan dan Strategi PT PLN, Bambang Praptomo, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/1). Bambang Praptomo menambahkan untuk proyek PLTU Tanjung Jati A urusannya masih jauh. Padahal lebih duluan Bakrie di Tanjung Jati A dari Pada Marubeni di PLTU Cirebon. “Kalau dulu prosesnya sih sebenarnya duluan Bakrie Power. Tetapi sekarang malah proyek milik Marubeni yang lebih cepat. Itu karena mereka punya uang. Soalnya proyek-proyek listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) ini bukan demand driven tetapi financial driven. Masalahnya siapa yang punya uang dia yang bisa jalan,” jelasnya. Katanya lagi kontrak jual beli listrik (power purchasing contract/PPA) PLTU Tanjung Jati A hingga kini belum dilaksanakan. Kalau Bakrie buat progress ya kita buat kontrak. Kalau memang belum siap ya kita tidak bisa buat PPA nya. Semuanya kan ada persyaratan, intinya mereka belum bisa memenuhi prasyarat yang diminta PLN. Adapun beberapa hal yang hingga saat ini belum berhasil dilakukan Bakrie; misalnya kesiapan lahan, finansial, kontrak pengadaan barang dan jasa konstruksi. Letaknya tidak jauh-jauh dari PLTU Cirebon, yang dikerjakan oleh, investor asal Jepang, Marubeni. PLTU Cirebon Proyek PLTU Cirebon sendiri kemungkinan akan selesai tahun ini juga. “Untuk proyek PLTU Cirebon sedang dalam proses penyelesaian. Persoalan tanah sudah selesai. Mereka sudah buat konstruksi dan segala macam. Investor pengembang PLTU dengan kapasitas 1x600 MM, berasal dari Negeri Sakura, Jepang. Sebelumnya, President Direktur PT Bakrie Power, Ali Herman Ibrahim, berkata saat ini bakrie telah resmi membangun tiga PLTU. Adapun lokasi ketiga PLTU tersebut; PLTU Tanjung Jati A, di Cirebon dengan kapasitas 2x660 MW, PLTU Pendopo di Sulawesi Selatan, kapasitas 2x630, dan PLTU Sangata di Kalimantan Timur, 2x65 MW. PLTU Pendopo dan Sangata adalah PLTU mulut tambang. dekat dengan area sumber bahan bakar, batu bara. Rencana awal konstruksi PLTU Tanjung Jati A pada 2009. Rencananya selesai di 2014. Tapi sayangnya, hingga kini proyek tersebut belum juga terealisasi. Ris

PLN (Persero): Obral Pembangkit

Bangun Listrik 10 ribu Tahap Dua, PLN Obral Pembangkit JAKARTA---Kendala keuangan adalah permasalahan serius yang hampir dialami semua perusahaan besar. Tidak terkecuali, Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) tengah dibelit masalah yang sama. Padahal program pembangunan proyek listrik tahap kedua sudah harus dilaksanakan. Karena itulah, Perseroan pun tengah mempelajari PLTU mana saja yang berpotensi untuk di obral. "Memang ada PLTU yang kemungkinan bakal di jual. Namun persisnya masih sedang kita pelajari. Sekarang kita kan mau invest lagi untuk 10 ribu tahap kedua. Kan harus punya kemampuan keuangan lagi. Salah satu alternatif kita privatisasi pembangkit kita sendiri," kata Bambang Praptomo, Direktur Perencanaan dan Strategi PT PLN . Tambah Bambang selama ini sumber pendanaan PLN bersumber dari APBN, multi lateral, dan bilateral. Sekarang kita coba pertimbangkan sumber lain, melalui privatisasi pembangkit. Adapun skemanya, ada yang pengoperasiannya dilepas secara keseluruhan atau dijual. itu belum ditentukan. Bambang melanjutkan, untuk IPP proyek listrik tahap kedua, paling lambat sudah masuk 2014. Kalau swasta kan perlu waktu, nggak mungkin 2011 dia selesai karena perlu waktu. Jadi 2011 dan 2012 itu PLN sendiri. Perusahaan Listrik Negara (PLN) persero sudah tidak mampu lagi mencarikan pinjaman dalam skala yang besar. Padahal PLN masih butuh dana segar, baik untuk menjaga pasokan listrik yang ada, maupun terkait rencana pembangunan proyek listrik 10 mw tahap kedua. Harapan pun sangat ditumpuhkan pada keikutsertaan Independent power producer (IPP). Sebelumnya Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (Dirjen LPE), Jakobus Purwono, kepada wartawan berkata pada proyek listrik 10 ribu mw tahap peran pengusaha listrik swasta mencapai 70 persen, PLN hanya 30 persen saja. Lanjutnya, langkah ini diambil karena, PLN sudah tidak mampu lagi mencarikan pinjaman baru. Kemampuan PLN sudah maksimum. Karena itu, perlu ada sumbangsih pihak swasta di dalamnya. Tender Listrik PLTU Pemalang Prospek bisnis dibidang kelistrikan masih cukup menawan. Tengok saja berbondongnya investor, baik lokal maupun asing yang memburu tandatangan PLN. Tender jual beli listrik atau power purchase agreement /PPA dari PLTU Pemalang 2.000 MW yang seyogyanya berlangsung Februari mendatang. Namun, sampai saat ini sudah ada 10 perusahaan besar yang datang melamar. Bambang Praptomo, berkata kepada wartawan adapun ke sepuluh perusahaan yang telah menyatakan niatnya; Marubeni (asal Jepang), Siemens, WTL, Alstorm, Areva, Hua Tien, serta Da Tang. Sementara, investor dari dalam negeri disebutnya tidak ada yang menyatakan minat karena kebutuhan dananya yang sangat besar Hingga kini kami (PLN) masih membuka peluang kepada siapa saja yang ingin masuk. Mungkin ada major company. Kalau pesertanya sudah banyak oke kita tender. Kita pun masih buka kesempatan kepada mereka untuk mengadakan forum diskusi. Kalau perusahaan lokal biasanya bergabung dengan asing, karena kapasitas nya besar sekali. Lokal nggak ada yang mampu. 2000 mw itu bisa dengan kapasitas 3x660 mw atau 2x1000 mw. Itu proyek IPP dibawah perpres 67/2005 untuk proyek-proyek infrastruktur. Jadi dapat jaminan pemerintah". Untuk merampungkan tender PLTU Pemalang ini, PLN telah menunjuk satu konsultan asing, international Finance corporation (IFC) RIs

Bangun Smelting; Antam Tbk, Nusantara, Indosmelter

Antam Tbk, Nusantara Smelting, dan Indosmelter JAKARTA---Sebagian besar perusahaan tambang di tanah air sudah mulai menjalankan pedoman yang tertuang dalam Undang-Undang Minerba yang baru. Setidaknya sudah ada sepuluh perusahaan yang telah menginformasikan ke pemerintah terkait rencana mereka membangun pabrik pemurnian komoditas tambang atau smelter. Setidaknya sudah ada dua perusahaan tambang yang sudah merencanakan pembangunan smelter jauh hari sebelumnya PT Aneka Tambang (Antam) dan Nusantara Smelting, dengan total investasi sebesar US$ 4,089 miliar. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Soemarno Witoro Soelarno berkata kepada wartawan, Selasa (6/1) total investasi tersebut berasal dari komitmen PT Nusantara Smelting yang membangun pemurnian tembaga-nikel di Bontang dengan investasi sebesar US$ 1,040 miliar dan Smelting Gresik untuk pemurnian katoda tembaga sebesar US$ 1,4 miliar. Selain komitmen investasi PT Nusantara Smelting, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) juga menyatakan kesanggupannya membangun smelter. Bahkan PT Aneka Tambang sudah mengajukan izin pembangunan tiga smelter sekaligus. Antam mengajukan izin bangun smelter; pemurnian alumunium di Tayan, Kalimantan Barat, senilai Us$ 250 juta, untuk pemurnian grade alumina di Kepulauan Bintan, Riau, senilai US$ 500 juta, dan untuk pemurnian iron di Kalimantan Selatan senilai US$ 60 juta. Katanya lagi, saat ini kedua perusahaan ini tengah menjalani studi kelayakan. Direktur Perusahaan Nusantara Smelting Corp, Juangga Mangasi, pernah menuturkan rencana perusahaanya untuk membangun smelter pengolahan tembaga di Bontang, Kalimantan Timur. Adapun kapasitas produksinya mencapai 200.000 ton tembaga katoda. Untuk sumber raw materialnya Nusantara Smelting akan mengandalkan pasokan dari PT Freeport Mc Moran dan Newmont Mining Corp. Sayangnya Sekretaris PT Antam Tbk, Bimo Budisatrio, tidak bisa dimintai komentarnya. Beliau belum menjawab pertanyaan yang diajukan wartawan. Chief Executive Officer PT Indosmelter, Natsir Mansyur, kepada Indonesia Business Today pernah berkata pihaknya akan bekerjasama dengan perusahaan smelther terbesar dari Australia, Ausmelt untuk membangun Pabrik Smelter di Sulawesi Selatan (Sulsel). Adapun total investasi yang disiapkan sebesar US$ 500 juta. "Rencananya, kami akan bangun smelter berkapasitas 250.000 ton kondensat per tahun. Dari 250.000 ton kondensat (bahan baku) itu bisa memproduksi katode sebanyak 100.000 ton per tahun", papar Natsir Mansyur. Hasil dari pengelohan tersebut nantinya akan menjadi bahan baku yang banyak dibutuhkan oleh konsumen nasional. Kondesat diolah menjadi katoda atau lempengan tembaga, yang juga menjadi bahan baku pembuatan industri kabel, elektronik, dan besi. Sumber bahan baku, seperti kondesat diharapkan dapat dipasok dari PT Freeport Indonesia. Soemarno Witoro Soelarno berkata lagi setidaknya sudah ada sepuluh perusahaan sedang menjajaki kemungkinan membangun smelter sendiri. Dan untuk pembangunannya sendiri biasanya membutuhkan waktu hingga dua tahun. Witoro Soelarno menambahkan maraknya pembangunan smelter di tanah air adalah hasil positif yang dibawah UU Minerba. Tambahnya UU Minerba mengharuskan semua perusahaan tambang di Indonesia untuk sebisa mungkin membangun pabrik pengolahan sendiri. Selain pasal tersebut, ada juga pasal yang mengatur ekspor dalam bentuk barang mentah tidak lagi diperbolehkan. Untuk keharusan mempunyai smelter sendiri, UU Minerba telah menyediakan waktu hingga lima tahun bagi perusahaan existing untuk membangun smelter. By; rIS

PT PIM (Pukuk Iskandar Mudah)

PIM Dapat Gas Produksi Urea Jadi 245 J Ton 2009 JAKARTA----Kelangkaan pupuk yang sering terjadi belakangan ini bakal teratasi seiring bakal pulihnya pasokan gas ke Perusahaan Pupuk Iskandar Mudah. "Selama 2009 PIM bakal dapat pasokan gas sebanyak 9 kargo. Sekitar 75 persen dari total kebutuhan 12 kargo untuk mengoperasikan dua pabrik PIM. Dengan demikian kapasitas produksi urea pun meningkat dari sebelumny hanya 200.000 menjadi 245.000 di 2009. Direktur Komunikasi PT PIM Suhatsyah kepada wartawan, senin (5/1) berkata kami masih menunggu kapan gas nya benar-benar di pasok. Pasokan sembilan kargo adalah sesuai dengan arahan Wakil Presiden beberapa bulan yang lalu. Dengan dipasoknya gas sebanyak sembilan kargo akan sangat membantu Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pupuk ini untuk segera berkontribusi dalam menutupi kelangkaan pupuk yang sering terjadi belakangan ini. PT PIM sendiri seutuhnya memproduksi pupuk urea sebanyak 260 juta ton per tahun. Sekretaris Perusahaan PIM, Usman Mahmud berkata apabila di 2009 PIM berhasil dapatkan gas yang banyak maka dipastikan produksi urea akan meningkat menjadi 245.000 ton dari sebelumnya hanya 200.000 per tahun. Deputi Finansial, Ekonomi dan Pemasaran Badan Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) , Djoko Harsono, mengatakan pasokan gas sebanyak sembilan kargo akan mulai dikirim pekan ini dari lapangan gas Bontang lewat mekanisme swap atau pengalihan. Djoko menambahkan rencana suntikan gas sebanyak sembilan akan direalisasikan melalui dua tahap. Enam kargo akan dikirim untuk Pabrik PIM 2, sedangkan tiga kargo sisanya dikirim Juli 2009 untuk PIM 1. Tambahnya kepastian pasokan gas untuk PT Pupuk Iskandar Muda ini telah sesuai target yang diberikan pemerintah, yakni sebelum 15 Januari 2009. Sedangkan gas untuk Korea, kata dia, rencananya akan dibeli dari penjual yang memiliki gas murah atau kawasan Timur Tengah. Kepala Badan Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas, R. Priyono, berkata pasokan gas sebanyak sembilan kargo bersumber dari LNG Bontang yang selama ini dikirim ke Korea. Namun, karena saat ini terjadi masalah kelangkaan pupuk, maka diperlukan langkah untuk memprioritaskan pasokan gas untuk pabrik pupuk dalam negeri. Sebelumnya Humas PT PIM T Suhatsyah berkata PT PIM sudah tidak berproduksi lagi. Terhitung tanggal 27 November kemarin, perusahaan Pupuk Iskandar Mudah malah sudah berhenti beroperasi. Pemberhentian operasi ini akan berlangsung kemungkinan hingga Maret atau April 2009. Suhatsyah menambahkan selama ini PT PIM Praktis hanya beroperasi selama enam bulan. Dari dua pabrik pupuknya, hanya ada satu pabrik yang beroperasi itu pun hanya enam bulan. Adapun yang menjadi persoalan adalah kekurangan gas. Kami hanya mendapatkan gas sebanyak tiga kargo dari Bontang. Padahal untuk mengaktifkan kedua pabrik kami harus mendapatkan suplai gas sebanyak 12 kargo per tahun. Kontrak gas dari Bontang sudah berakhir tanggal 27 kemarin, praktis kami berhenti beroperasi menanti kontrak baru. Selain mengandalkan pasokan gas dari LNG Bontang. PIM juga berharap pada keseriusan pemerintah mengutamakan pasokan gas domestik, memperoleh jatah dari LNG Tangguh. Seperti diketahui pemerintah sudah membukakan pintu lebar-lebar bagi konsumen gas domestik untuk mendapatkan gas dari Tangguh. Technical and Development Director PT Pupuk Iskandar Mudah (PIM) Lilik Djadjuli sebelumnya berkata pihaknya siap menampung besaran gas tangguh. Bahkan PT PIM sudah mengajukan proposal untuk mendapatkan gas tangguh kepada BP Migas. Semetara terkait dengan harga yang ditawarkan pemerintah, dimana sebelumnya menteri ESDM berkata kalau rata-rata kontrak jual gas tangguh adalah US$ 7 per MMbtu hingga US$ 8 per MMbtu. Lilik berkomentar persoalan harga dan volume masih bisa dinegosikan, sekarang yang terpenting gas nya ada dulu, serta volume tersedia berapa. BY;Ris

Pertamina; Direksi Bakal di Copot

Direksi Pertamina Bakal Dicopot JAKARTA---Setelah Presiden menyatakan amat kecewa dengan kinerja pertamina. Kini praktisi senayan juga buka suara. "Ini adalah indikator rendahnya kinerja direksi pertamina, terutama direksi pemasaran dan niaga," kata Anggota DPR fraksi PAN, Alvien Lie, ketika dihubungi Indonesia Business Today, Selasa (6/1). Alvien Lie menambahkan kelangkaan BBM, baik Premium, Solar maupun Minyak Tanah sudah terlalu sering terjadi. Alasannya saja yang berganti-ganti. Ini bukti adanya kelemahan dalam sistem dan manajemen distribusi BBM bersubsidi yang ditangani Pertamina. Tambahnya, namun hebatnya selama ini pemerintah tidak pernah minta pertangungjawaban Direksi Pertamina. Apakah akan ada perombakan direksi pertamina?, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ketika dimintai komentarnya berkata saat ini kementrian ESDM belum mengambil langkah tegas apa yang bakal diterima pertamina maupun SPBU. "Kita sudah meminta ke BPH Migas untuk memberikan peringatan keras. BPH Migas sedang menyelidiki apa penyebab kelangkaan," ketus Purnomo Yusgiantoro. BPH Migas sendiri sudah mengirimkan tim penyidik swasta dari jajarannya untuk memastikan apa penyebab kelangkaan. Bakal Ada Badan Lain Sesuai keputusan tentang penugasan Public Service Obligation (PSO) ke pertamina, maka sanksi akan diterapkan sesuai peraturan perundang undangan yg berlaku. Untuk kasus ini BPH Migas segera memberikan teguran tertulis. Selain memberikan sanksi berupa teguran. BPH Migas berpendapat kelangkaan ini sebagai indikator kalau performance awal pertamina di 2009 buruk. Mengantisipasi kejadian ini terus berlanjut BPH Migas sedang mempertimbangkan bakal menunjuk badan usaha lain, membantu pertamina dalam menjalankan PSO. Sementara itu, berdasarkan pengamatan Indonesia Business Today pada beberapa SPBU di daerah Jakarta Selatan, Jl Fatmawati ada dua SPBU sampai hari ini (kemarin--red) masih kekosongan BBM. By; Ris

BBN atau Biofuel

Patokan Harga BBN Belum Sepakat BBN dan Pertambangan Harapkan Stimulus Fiskal JAKARTA---Pengusaha pengembangan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel dan sektor pertambangan dalam lingkup Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berharap kebagian insentif fiscal dari pemerintah. Ketua Asosiasi Pengembangan Bahan Bakar Nabati (APROBI) Paulus Tjakrawan kepada Indonesia business today di Jakarta, Minggu (4/1) berkata pengusaha biofuel berharap ada insentif dari pemerintah. “Pada pasal 20 Undang-undang Energi No 30/2007 dikatakan; Insentif harus diberikan kepada pengusaha pengembang biofuel,” ketusnya. Tambahnya, salah satu bentuk insentif yang bisa di dapat adalah bentuk insentif PPN DTP, yang mana pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Direktur Jenderal Minyak dan gas Bumi Evita Herawati Legowo ketika dihubungi Indonesia Business Today mengakui kalau sektor ESDM bakal memberikan insentif untuk sektor pengusahaan di bidang ESDM. Namun, siapa yang mendapatkannya masih sedang di kaji. Mengenai apakah pengembangan BBN bakal mendapatkan insentif tersebut, Evita berkata semuanya masih sedang di kaji, Selain pengusaha pengembangan biofuel, sektor pertambangan sangat mendambahkan insentif pemerintah. Direktur Executif Indonesian Mining Assosiation (IMA) Pri Pribadi Soemarno ketika dihubungi terpisah berkata pertambangan sangat membutuhkannya. “Ada beberapa komoditas yang sangat membutuhkan pertolongan. Misalnya perusahaan pertambangan nikel. Sekarang harga nikel sangat turun, padahal productions cost tetap sama seperti saat harga nikel bagus. Karena itu, untuk bisa bersaing di pasar internasional maka pemerintah bisa membantunya dengan meringankan sedikit productions cost perusahaan,” terangnya. Apabila productions cost nya sudah tertolong, maka perusahaan tetap mempertahankan volume produksi. Sehingga ancaman pemutusan hubungan kerja bisa teratasi dari sektor ini. “Saya kira Menteri ESDM telah memperoleh data-data terkait komoditas apa saja yang harganya lagi anjlok. Yang amat membutuhkan pertolongan,” ketusnya. Menteri ESDM sendiri belum menentukan sektor apa saja yang bakal mendapatkan insentif. Seperti diketahui beberapa waktu lalu Menkeu yang merangkap menko perekonomian Sri Mulyani berkata pemerintah akan menyediakan tambahan stimulus pajak bagi sektor ril sebesar Rp 20 triliun di 2009. Insentif ini diharapkan bakal menangkal terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK Massal). Menkeu juga memastikan sebanyak enam sektor industri ril bakal dapat stimulus fiscal sebesar Rp 10 triliun. Adapun ke enam sektor tersebut adalah Departemen ESDM, kehutanan, industri manufaktur, perikanan, pertanian, dan pariwisata. Harga BBN Masih Dibahas Janji pemerintah untuk segera memutuskan patokan harga BBN sebelum akhir tahun 2008 sudah tidak dipenuhi. Pembahasannya makin alot hingga sekarang. Pemerintah belum juga memutuskan apakah tetap memakai patokan MOPS (rata-rata harga minyak Singapura) sesuai dengan keinginan pertamina, ataukah bakal memakai patokan harga baru seperti Argus, ICIS?. Paulus Tjakrawan pernah berkata pihak produsen biofuel sangat berharap agar acuan harga BBN jangan memakai MOPS. Selama ini MOPS hanya dipakai sebagai acuan harga minyak (crude oil) bukan harga biofuel. Sementara itu, Dirjen Migas Evita Legowo berkata kalau kemungkinan acuan harga BBN akan memadukan kedua jenis patokan harga tersebut. Akan mengakomodir kepentingan kedua belah pihak perpaduan antara MOPS dengan salah satu acuan harga BBN internasional. Apakah ICIS, atau Bloomberg. Makaris Paru

Medco, Chevron dan Total Indonesie

Urusan Kontrak Medco, Total dan Chevron Selesai Tahun Ini JAKARTA----Pemerintah kembali menjanjikan akan merampungkan kontrak perpanjangan dua Blok Migas, Medco E&P dengan Blok A Nanggruh Aceh Darussalam dan Total Indonesie di Blok Mahakam, Kalimantan Timur. Serta rencana ekspansi PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) di blok Duri area Kepala BP Migas Raden R Priyono kepada wartawan, Senin (5/1) berkata walaupun harga minyak dunia anjlok tetapi geliat investasi migas masih tumbuh. Awal tahun ini pemerintah akan merampungkan urusan kontrak perpanjangan kedua blok tersebut. "Semua KKKS masih berkomitmen meningkatkan rencana eksplorasi. Beberapa KKKS sedang ajukan perpanjangan kontrak termasuk Total Indonesie yang harus kita bahas tahun ini. Banyak lapangan yang belum dioperasikan secara maksimal,” ketusnya. Perpanjangan kontrak Total Indonesie dan Medco harus selesai tahun ini. Pembahasan perpanjangan kontrak kedua KKKS tersebut sudah dimulai tahun kemarin 2008. Semuanya sudah ada perkembangan namun masih terus dibahas bersana dirjen migas. Sebelumnya Executive Vice President Exploration & Production Total Indonesia Christophe de Margerie telah mengajukan perpanjangan kontrak eksplorasi untuk blok mahakam ke pemerintah, melalui BP Migas. Total menilai bahwa cadangan migas blok mahakam masih sangat potensial. Karena itu, walaupun Total masih memiliki tengat waktu yang lama sebelum pihaknya masa kontrak pertama selesai, total sudah tidak sabar lagi mendapatkan tandatangan pemerintah untuk masa kontrak lanjutan. Total menilai potensi cadangan gas blok itu dapat diproduksikan hingga 20 tahun ke depan. Kontrak perusahaan migas asal Perancis ini di blok Mahakam seutuhnya masih berakhir hingga 2017. Namun, melihat kandungan gas di blok ini yang cukup bagus, Total pun tidak ingin melepaskan kepemilikannya di Mahakam. Selain perpanjangan kontrak Total Indonesie. BP Migas di tahun ini juga BP Migas bakal merampungkan rencana ekspansi PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) di blok Duri Area 13. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, pernah berkata setelah berhasil melakukan produksi pertama blok north duri area 12, yang telah berhasil produksi awal. Kini Chevron sedang melakukan konstruksi untuk eksplorasi pengembangan North Duri area 13. Untuk merealisasikan proyek ini CPI telah menyiapkan US$ 1,5 miliar. Pihak CPI sendiri belum terus terang soal rencana ekspansi pada blok duri area 13. Juru bicara Chevron Santi Manuhutu pernah menuturkan setidaknya untuk saat ini kami (Chevron Pasific Indonesia) belum bisa beri komentar terkait perkembangan eksplorasi blok north duri area 13 karena semuanya masih dalam pembahasan. Bor 16 Sumur Medco E&P Siap 15 miliar Pihak Medco E&P masih menanti kabar gembira dari pemerintah terkait penyelesaian urusan kontrak perpanjangan di Blok A Nanggruh Aceh Darussalam. Sementara urusan Blok A belum selesai Medco telah menyiapkan total dana hingga hingga US$ 15 miliar untuk rencana eksplorasi pada 16 sumur di luar blok A. “Untuk blok A Medco sudah menyiapkannya sendiri,” kata President Direktur Medco E&P Budi Basuki kepada wartawan, Senin (5/12). Untuk kontrak perpanjangan blok A, Medco E&P Medco Siapkan US$ 15 M Perusahaan Migas Nasional Medco telah menyiapkan dana investasi selama dua tahun ke depan sebesar US$ 15 miliar. President Direktur Medco E&P Budi Basuki ketika ditemui terpisah berkata rencana investasi sebesar itu khusus peruntukan rencana pengeboran pada 16 sumur Medco.Sumurnya sudah di bor tinggal injeksinya saja. Kerjaan pertama tahun ini ngeset semuanya, tapi injeksinya baru kuartal 3 atau 4. Budi Basuki menambahkan untuk kontrak exstension Blok A, pihaknya sedang menunggu selesainya urusan dengan pemerintah. "Kita masih menunggu ekstensionnya muda-mudahan bulan ini ada jawaban," harap Budi Basuki. Medco tetap menargetkan produksinya 2011. untuk splitnya sudah sepakat 65:35. Pemerintah 65 persen dan Medco 35 persen. Untuk pendanaan pengembangan Blok A, kita nggak susah nyari pendanaan karena ke ekonomiannya bagus karena itu nggak dihubungkan dengan harga minyak. Produksi gasnya nanti disalurkan ke PT Pupuk Iskandar Mudah (PIM). Volume kontrak dengan PIM sebesar 110 juta kaki kubik (MMSCFD). Akan dialirkn mulai 2011. Selain untuk PT PIM sisanya ada juga yang ke perusahaan listrik negara (PLN). Ris/Makaris Paru

Kompensasi Rp 160/liter, Hiswana Egois

BBM Masih Bisa Turun Rp 4.000/liter JAKARTA—Harga minyak mentah dunia yang sempat anjlok hingga level US$ 30 per barel perlahan mulai naik lagi. Pada perdagangan pertama 2009 minyak kembali memuncak hingga level US$ 46 per barel. Memanasnya konflik antara Israel dan Palestina merupakan salah satu penyebab naiknya harga minyak. Namun, kenyataan ini jangan menjadi penghalang bagi pemerintah untuk tetap menurunkan harga Bahan bakar minyak (BBM). “Premium dan solar masih bisa turun ke level Rp 4000 per liter,” kata Pengamat Perminyakan Kurtubi ketika dihubungi Indonesia Business Today, Minggu (4/12). Kurtubi menambahkah kalau harga minyak berkisar pada level US$ 45 per barel maka harga pokok produksi BBM masih sekitar Rp 4000 per liter. Karena itu, kedua jenis BBM, premium dan solar masih bisa turun hingga ke level tersebut. Sementara terkait adanya kekhawatiran kalau harga minyak dunia bakal naik tajam hingga ke level tertingginya sebagai respons konflik yang tengah terjadi antara Israel dan palestina. Kurtubi berkata jika harga minyak kembali naik hingga level US$ 60 per barel, dan pemerintah sudah memutuskan menurunkan harga BBM ke Rp 4000 per liter, maka pemerintah kemungkinan harus menambal jatah subsidi BBM 2009 sebesar Rp 20 triliun sampai Rp 30 triliun. “Pemerintah harus melihat hal ini sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam stimulus ekonomi. Menurunkan harga BBM hingga level terendah bisa menggerakan sektor ril,” jelas Kurtubi. Pemerintah sendiri belum mengambil langkah tegas terkait nasib harga BBM. Apakah bulan ini masih bisa di turunkan lagi. Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menjanjikan pada Januari 2009 kedua jenis BBM Premium dan Solar bisa diturunkan lagi, tetapi masih bergantung perkembangan harga minyak dunia. Serta kemampuan jatah subsidi BBM. Seperti diketahui sebulan yang lalu, pemerintah secara mendadak menurunkan harga BBM premium dan solar sebanyak dua kali. Pada satu desember dan 15 Desember. Inilah adalah penurunan pertama dalam sejarah bangsa ini. Salurkan Kompensasi Rp 160/liter, Hubungan antara pertamina dan pengelolah SPBU kian tidak harmonis. Hal ini terlihat dari seringnya terjadi kelangkaan premium di berbagai SPBU. Selama dua bulan terakhir ini sudah dua kali terjadi kelangkaan premium pada SPBU yang dipicu keengganan pengelolah SPBU menjual premium. Pada 1 Desember yang lalu kelangkaan premium di picu oleh janji pertamina bersedia membayar kompensasi, namun hingga kini belum juga terealisasi. Takut persoalan ini terus memanjang pertamina pun berkomitmen segera melunasi kompensasi ke pengelolah SPBU Rp 160 per liter. Direktur Utama Pertamina Persero Ari Soemarno kepada wartawan, Minggu (4/1) berkata saat ini Pertamina masih melakukan penghitungan terhadap total nilai kompensasi yang akan dikeluarkan lantaran besaran volume BBM yang harus diberi kompensasi dari SPBU yang mengalami kerugian karena perubahan harga belum diperoleh. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswama) Mohamad Nur Adib ketika di hubungi terpisah berkata kompensasi Rp 160 per liter merupakan hasil kesepakatan bersama antara pertamina, Menneg BUMN dan Hiswana. Namun, nilainya masih dihitung pertamina. Hiswana pun belum tahun kapan pertamina merealisasikan janjinya. Pengelolah SPBU Egois Pertamina persero amat menyanyangkan sikap pengelolah SPBU yang enggan menjual BBM, yang menimbulkan kelangkaan premium. Selama beberapa bulan terakhir sudah dua kali kasus serupa terjadi. Direktur utama pertamina menilai pengelolah SPBU cenderung bersikap egois. “Pada saat harga turun pengusaga SPBU meminta kompensasi. Tetapi saat harga naik mereka malah diam. Mereka berani menganbil BBM dengan volume yang banyak. Saat harga turun, mereka berteriak dan menahan pembelian BBM” ketus Ari Soemarno. Keegoisan pengeusaha SPBU dapat tercermin dari ke engganan mereka mengantisipasi keamaan stok BBM, mulai pada 1 Desember yang lalu serta yang terakhir pada awal 2009. Corporate Secretary Pertamina Persero Toharso ketika dihubungi terpisah berkata ada beberapa penyebab kelangkaan premium pada awal tahun. Pertama pihak pengusaha SPBU tidak bisa membeli premium, mereka tidak punya uang untuk nebus Delivery Order (DO) karena bank-bank pada tutup karena libur akhir tahun. Kedua adanya isu kalau sebentar lagi harga premim akan turun sehingga pengusahaa SPBU bertahan untuk tidak membeli premium sampai adanya harga baru. Ketika adanya penerapan system pembayaran BBM baru secara online, yang membutuhkan waktu. Vice President Communications pertamina persero Anang Rizkani Noor juga mengakui kalau dalam beberapa hari terjadi kelangkaan premium. Adapun yang menjadi penyebab kelangkaan adalah beberapa SPBU mengurangi stok sebelum 1 Januari 2009. Mereka khawatir akan adanya penurunan harga premium. Hal ini terlihat dengan menurunnya permintaan SBPU di Jabodetabek yang biasanya 11.000 KL menjadi 7.000 KL dalam beberapa hari terakhir. Sementara ketua Hiswana Mohamad Nur Adib menjelaskan saat ini pertamina bersama pengelolah SPBU telah mengantisipasi ketersediaan premium. Pihak pertamina dan asosiasi telah melakukan pertemuan, juga dengan perbankan Dalam rapat tersebut Pertamina mengambil terobosan untuk menggunakan proses manual kepada SPBU-SPBU di daerah yang belum bisa menebus pemesanan bahan bakar karena bank-nya masih tutup. Stok BB Pertamina Jenis BBM Stok pertamina DOT (Daily of taker) oleh SPBU Premium 2.763.149 Kiloliter 164.122 kiloliter Solar 5.283.642 Kiloliter 94.733 Kiloliter. Pertamax 2.040 kl 531 kl (DOT) atau 384 persen. Pertamax Plus 512 kl 190 kl atau 269 persen. Makaris Paru